Pengunjung Pekan Raya Jakarta (Jakarta Fair) melihat lini motor listrik di booth Honda. Foto: Sena Pratama/kumparanKabar terbaru wacana pemberian subsidi untuk pembelian motor listrik tahun ini disampaikan oleh Wakil Menteri Perindustrian, Faisol Riza yang menyebut diharapkan bisa segera terbit pada bulan Agustus mendatang. “Insentif (motor listrik) kemungkinan Agustus, yang motor ini masih menunggu satu rakor (rapat koordinasi) lagi di Kemenko Ekonomi,” tutur Faisol Riza ditemui di Kompleks Parlemen Senayan awal pekan Juni lalu.Sementara itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli), Hanggoro Ananta mengaku baru mendengar kabar tersebut. Menurutnya, penjualan motor listrik paruh pertama 2025 ini menemui tantangan cukup berat.Suasana test drive motor listrik di PEVS 2025. Foto: Fitra Andrianto/kumparan"Ini sebenarnya sudah sejak awal tahun mereka banyak yang bilang (penjualan) drop hampir 70 persen. Faktornya ya karena kemarin kan ada bantuan pembelian lalu sekarang sedang tidak ada, pasti dari market behavior berbeda," buka Hanggoro kepada kumparan.Dirinya mengapresiasi jika wacana bantuan pembelian dari pemerintah tersebut benar-benar terwujud bulan depan. Hanggoro bilang, pihaknya menghormati segala putusan pemerintah, termasuk apabila realisasinya mundur atau tidak terjadi sama sekali."Kalau dibilang telat itu ya tidak juga, karena ini kan program dari pemerintah. Kita mendukung, tetapi apa pun keputusannya kita tetap siap dukung juga, mudah-mudahan pemerintah bisa ajak Aismoli juga agar bisa komunikasi supaya lebih enak," jelasnya.Subsidi motor listrik akan menggunakan skema serupa tahun laluMotor listrik Maka Cavalry resmi diluncurkan pada Rabu (15/1/2025). Foto: Sena Pratama/kumparanLebih lanjut, Faisol menambahkan hingga kini skema pemberian insentif ini masih didiskusikan oleh pemerintah. Hanya saja dia memastikan nilai insentif yang diketok akan sama dengan sebelumnya.“Skemanya lagi didiskusikan nilai totalnya sama, nilai total insentifnya subsidinya sama. Cuma apakah disamakan dengan skema yang lalu atau ada perubahan atau tidak nanti kita putuskan,” terangnya.Kilas balik, pemberian potongan Rp 7 juta awalnya diberikan dengan kuota 200 ribu unit pada 2023. Hanya saja yang terserap baru 5,7 persen. Diduga karena persyaratan yang ketat dan dikhususkan pada penerima manfaat tertentu yang mengakibatkan penjualan lemah.Namun jelang akhir periode, pemerintah memperluas kriteria dan berlaku untuk umum dengan syarat satu unit untuk satu KTP yang berlanjut pada 2024. Namun lantaran penyerapan di 2023 kecil, pemerintah menyusutkan kuota yang awalnya 600 ribu unit menjadi 50 ribu unit, dengan tambahan 10.700 unit di akhir periode.Lebih lanjut bila ditotal dengan pembelian di luar subsidi, agaknya angkanya masih jauh dari target pemerintah. Pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2022, target kuantitatif pengembangan industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) untuk roda dua dan tiga mencapai 6 juta unit pada 2025.