Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati berbicara selama acara tentang perluasan cakupan kesehatan untuk semua selama pertemuan musim semi IMF-Grup Bank Dunia di kantor pusat Bank Dunia di Washington, Amerika Serikat. Foto: Mandel Ngan/AFPMenteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menghadiri Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (Finance Ministers' and Central Bank Governors/FMCBG) G20 ketiga di bawah Presidensi Afrika Selatan.Salah satu bahasan penting pada pertemuan yang berlangsung sejak 17-18 Juli 2025 ini adalah ketidakpastian ekonomi global akibat konflik bersenjata, tensi geopolitik, fragmentasi perdagangan, utang publik tinggi, dan kejadian iklim ekstrem.Di tengah tekanan fiskal, para Menkeu dan pemimpin Bank Sentral itu menyepakati pentingnya menjaga keberlanjutan fiskal sambil mendorong investasi dan reformasi struktural untuk memperkuat pertumbuhan jangka panjang.Demikian pula di Indonesia, Sri Mulyani mengatakan otoritas fiskal dan moneter terus bekerja secara selaras, termasuk melalui skema berbagi beban (burden sharing), untuk menjaga stabilitas dan mendukung pemulihan ekonomi.Hubungan ekonomi global sering dipersepsikan sebagai permainan zero-sum, yaitu saat keuntungan yang diperoleh oleh satu pihak terjadi dengan mengorbankan pihak lain."Perdagangan dan investasi seharusnya berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai kemajuan bersama, yakni menciptakan nilai tambah yang dapat dirasakan oleh seluruh pihak yang terlibat,” ujarnya dalam keterangan, Sabtu (19/7).Mantan Direktur Bank Dunia ini mengeklaim, Indonesia mengatasi ketidakseimbangan dengan menggunakan instrumen fiskal secara hati-hati dan terukur, bersifat countercyclical, sebagai peredam guncangan, dan mendorong reformasi struktural.Sejumlah kendaraan melintas di dekat proyek pembangunan MRT Jakarta Fase 2 di kawasan Taman Sari, Jakarta, Rabu (16/7/2025). Foto: Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTO"Kami bekerja sama dengan otoritas moneter untuk menciptakan kepercayaan dan stabilitas. Inflasi 1,6 persen, defisit fiskal 2,5 persen," tambahnya.Bendahara negara itu juga menjelaskan perlunya arsitektur keuangan yang benar-benar mencakup seluruh spektrum perekonomian, baik negara berpenghasilan rendah, negara berkembang, maupun negara maju.Saat ini Bank Pembangunan Multilateral (Multilateral Development Banks/MDBs) tengah mengimplementasikan Peta Jalan MDB G20 (G20 MDB Roadmap) serta rekomendasi-rekomendasi dari Laporan CAF (Capital Adequacy Framework).Potensi dalam hal kecepatan serta efisiensi datang dari teknologi keuangan, mulai dari aset kripto hingga mata uang digital. Meskipun perkembangannya tetap menimbulkan risiko yang mesti diperhatikan.Dalam hal arsitektur keuangan, forum ini juga menyepakati agar ada koordinasi global, tujuannya mendorong interoperabilitas dan efisiensi pembiayaan iklim, termasuk penguatan aksi adaptasi, ketahanan, dan rencana transisi menuju pembangunan rendah karbon.Para menteri dan gubernur menyambut potensi pasar karbon sukarela yang kredibel, termasuk upaya harmonisasi data melalui Carbon Credit Data Model (CCDM). Roadmap Keuangan Berkelanjutan G20 juga akan dilanjutkan secara fleksibel dan sukarela.Indonesia mengalokasikan lebih dari 50 persen anggaran iklim yaitu sebesar USD 2,5 miliar per tahun untuk adaptasi, termasuk pinjaman UMKM hijau, asuransi pertanian, dan infrastruktur tahan iklim.Istana Garuda IKN, Jumat (11/7/2025). Foto: kumparanSebagai paru-paru dunia (125 juta hektar hutan tropis), Indonesia juga telah meluncurkan IDXCarbon juga Disaster Pooling Fund sebagai bagian dari strategi pendanaan risiko bencana.Pada isu terkait infrastruktur, disepakati bahwa peningkatan investasi infrastruktur yang berkualitas sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.Kemudian dalam isu terkait perpajakan internasional, Sri Mulyani menyampaikan saat ini pemerintah telah mengimplementasikan aturan yang selaras dengan Pajak Minimum Global di bawah Pilar Dua dan dalam tahap akhir ratifikasi Aturan Subjek Pajak (Subject-to-Tax Rule /STTR) melalui negosiasi bilateral.Di sisi lain, Sri Mulyani juga menaruh perhatian pada penundaan dalam finalisasi Pilar Satu ditambah dengan maraknya pajak layanan digital unilateral.Forum ini juga membahas penyempurnaan implementasi Pillar Two dan merespons tantangan digitalisasi ekonomi. Para anggota menyambut baik laporan OECD dan inclusive Framework (IF) tentang transparansi pajak, real estate cross-border, serta penguatan kapasitas Domestic Resource Mobilisation (DRM).Selain itu, forum ini juga mendukung inisiatif untuk memperkuat IF dan proses penyusunan UN Framework Convention on International Tax Cooperation, dengan tetap menghindari tumpang tindih upaya global yang sudah ada.Dalam sesi mengenai isu sektor keuangan dan inklusi keuangan, forum ini berkomitmen untuk mengatasi kerentanan dan mendorong sistem keuangan yang terbuka dan tepat waktu dari semua reformasi dan standar internasional yang disepakati, termasuk Basel III.Pekerja melintas di proyek pembangunan MRT Jakarta Fase 2, Jalan Gajah Mada, Jakarta, Rabu (16/7/2025). Foto: Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTOTerlihat adanya peningkatan peran Lembaga Keuangan Non-Bank (LKNB) di negara-negara berkembang dan maju, dan mendukung upaya Dewan Stabilitas Keuangan (Financial Stability Board's/FSB) untuk menangani ketersediaan dan pelaporan data Lembaga Keuangan Non-Bank, kualitas, penggunaan, dan pembagian informasi.Selain itu juga, forum ini juga mendukung rekomendasi FSB yang baru saja difinalisasi untuk mengatasi risiko sistemik dari leverage LKNB dan mendorong implementasi oleh yurisdiksi.Dalam isu mengenai koordinasi keuangan dan kesehatan, forum ini menekankan pentingnya efisiensi belanja kesehatan untuk keberlanjutan sistem kesehatan dan kualitas layanan, mobilisasi sumber daya domestik, dan koordinasi pendanaan.Forum ini menyambut baik pelaksanaan simulasi pembiayaan respons pandemi lintas kementerian/instansi dan laporan Framework for Economic Vulnerabilities and Risks (FEVR) dan Operational Playbook for Pandemic Response versi terbaru. Kerja sama dengan Pandemic Fund dan pendanaan kesehatan global lainnya terus diperkuat.Pertemuan ketiga G20 FMCBG di bawah Presidensi Afrika Selatan menegaskan komitmen Indonesia untuk terus memperkuat sinergi global yang lebih adil untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.Bertemu dengan Menkeu Australia, Kanada dan Arab SaudiMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) didampingi Wakil Menteri Thomas Djiwandono (kedua kanan) menjawab pertanyaan wartawan saat konferensi pers hasil lelang SUN di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Selasa (18/3/2025). Foto: Bayu Pratama S/ANTARA FOTODi sela-sela pertemuan utama, Menkeu RI juga berkesempatan menghadiri pertemuan bilateral dengan Menteri Keuangan Australia, Jim Chalmers, Menteri Keuangan Kanada, François-Philippe Champagne, dan Menteri Keuangan Arab Saudi, Mohammed Abdullah Al-Jadaan.Pertemuan para Menkeu ini berfokus pada pembahasan isu-isu strategis dan kerja sama multilateral yang krusial bagi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi global.Pada pertemuan dengan Menteri Keuangan Australia, Sri Mulyani membahas cara kedua negara dalam memitigasi dampak tarif perdagangan terhadap stabilitas ekonomi domestik masing-masing negara.Selain itu, ada juga pembahasan penguatan kerja sama perdagangan dan investasi terutama di bidang pangan dan energi.Sementara dalam pertemuan bilateral bersama Menteri Keuangan Kanada, dinamika perekonomian terutama tantangan perdagangan saat ini menjadi topik utama yang dibahas. Hal ini beriringan dengan bahasan peluang kerja sama di sektor energi, investasi infrastruktur di Indonesia, dan peningkatan ekspor produk pertanian Kanada ke Indonesia.Kemudian dalam diskusi dengan Menkeu Arab Saudi, Sri Mulyani membauas investasi dan peningkatan jasa untuk haji dan umrah.