Direktur Utama KAI Commuter Asdo Artriviyanto. (Foto: ANTARA)JAKARTA - PT Kereta Commuter Indonesia atau KAI mengusulkan kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan untuk merevitalisasi Stasiun Duri.Pasalnya, stasiun tersebut kini makin padat untuk melayani pengguna KRL.Direktur Utama KAI Commuter Asdo Artriviyanto menjelaskan pihaknya mengusulkan Stasiun Duri untuk direvitalisasi karena stasiun tersebut sudah semakin padat pengguna tiap harinya.“Duri kan walaupun sudah dibangun oleh DJKA ya. Tapi kan kapasitasnya sekarang sewakin hari semakin padat kan itu. Nah ini kita usulkan juga untuk revitalisasi,” tuturnya dalam acara Capaian Kinerja dan Layanan KAI Commuter Semester I Tahun 2025, di Jakarta, Senin, 14 Juli.Saat ini, kata Asdo, DJKA Kemenhub baru saja menyelesaikan revitalisasi Stasiun Tanah Abang tahap pertama untuk switch over (SO) kedua. Namun masih ada tahap lanjutan.“Sampai saat ini untuk revitalisasi stasiun baru ada dua program dari pemerintah. Tanah Abang ini kan masih berlanjut, belum selesai kan baru SO yang kedua. Masih ada yang ketiga dan keempat tahapannya,” ujarnya.“Sama dengan Manggarai. Manggarai juga belum tuntas ini. Masih ada beberapa jalur yang belum selesai, yang di atas, yang di elevated. Ini akan di segera diselesaikan oleh pemerintah. Termasuk Rangkasbitung sambungnya.Asdo mengatakan, usulan revitalisasi stasiun bukan usulan yang tiba-tiba.Dia bilang, dalam proses revitalisasi stasiun ini dimulai dengan kajian dan pengusulan oleh KAI Commuter sebagai operator. Kemudian, hasil kajian tersebut ditindaklanjuti oleh pemerintah.“Ini stasiunnya untuk transit, untuk flow, sudah tidak memenuhi syarat, kemudian perlu dilakukan penambahan kapasitas dan sebagainya, kita berikan data-data sehingga pemerintah merencanakan,” jelasnya.Menurut Asdo, revitalisasi menyangkut infrastruktur kereta api, persinyalan, hingga listrik aliran atas menjadi wewenang pemerintah.Sementara KAI Commuter sebagai operator hanya dapat mengusulkan.“Jadi untuk revitalisasi ini, tadi sudah saya sampaikan ya, untuk infrastruktur, kemudian mulai dari persinyalan, kemudian listrik aliran atas, itu kan memang menjadi kewenangan pemerintah dan merupakan tugas pemerintah. Jadi kami dari operator mengusulkan,” ucapnya.