Rapat Kerja Komisi XI bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudi, Gubernur BI Perry Warjiyo, Senin (7/7/2025). Foto: Ave Airiza Gunanto/kumparanMenteri Keuangan Sri Mulyani mengusulkan anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bisa bertambah menjadi Rp 52,017 triliun untuk tahun 2026. Awalnya total Pagu Indikatif Kemenkeu tahun depan ditetapkan Rp 47,13 triliun, tetapi terdapat usulan tambahan anggaran Rp 4,88 triliun. Sehingga usulan pagu menjadi Rp 52,017 triliun.Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan angka tersebut sudah mencakup anggaran untuk tujuh Badan Layanan Umum (BLU). Awalnya, jika pagu indikatif BLU tidak dimasukkan, usulan pagu indikatif Kemenkeu untuk tahun 2026 adalah murni sebesar Rp 41,64 triliun.“Kami ingin mengusulkan pagu Kemenkeu tahun 2026 sebesar Rp 52.017.195.644.000, yaitu Rp 47.132.862.219.000 ditambah Rp 4.884.333.425.000. Ini kami usulkan sebagai alokasi anggaran yang optimal untuk melaksanakan tugas dan fungsi selaku pengelola fiskal,” kata Suahasil dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (14/7).Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) bersama Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kiri) memberikan keterangan pers APBN KiTa di Jakarta, Rabu (11/12/2024). Foto: Rivan Awal Lingga/ANTARA FOTOKemudian, total keseluruhan anggaran Kemenkeu di 2026 difokuskan untuk lima program, yaitu program kebijakan fiskal, program pengelolaan penerimaan negara, program pengelolaan belanja negara, program pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara dan risiko, serta program dukungan manajemen.Berdasarkan paparan, usulan tambahan anggaran ditujukan untuk menambahkan kebutuhan kebijakan fiskal yang membutuhkan tambahan Rp 89,9 miliar, program pengelolaan penerimaan negara sekitar Rp 366 miliar, pengelolaan belanja negara sebesar Rp 24 miliar, pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara dan risiko senilai Rp 109 miliar, dan dukungan manajemen senilai Rp 4,294 triliun. Sehingga total usulan tambahan anggaran mencapai Rp 4,88 triliun.“Seperti halnya pagu indikatif seluruh kementerian/lembaga yang lain dialokasikan adalah untuk belanja pegawai, operasionalisasi kantor dan belanja pelaksanaan tusi dasar secara minimal," tutur Suahasil.