Ilustrasi mobil polisi di Uppsala, Swedia, Selasa (29/4/2025). Foto: TT News Agency/Fredrik Sandberg via REUTERS Sedang ramai soal tunjangan bensin untuk setiap anggota DPR RI senilai Rp 7 juta per bulan, sebelum dikonfirmasi kembali bahwa sebenarnya adalah Rp 3 juta. Alokasi itu tentu untuk kebutuhan mobil dinas pejabat wakil rakyat itu.Namun di belahan dunia lain tepatnya Swedia, ada cerita menarik soal para pejabat tinggi negara yang tidak mendapat fasilitas khusus untuk kebutuhan mobilitas seperti mobil dinas. Anggota pemerintahan di sana memanfaatkan transportasi umum.Dilansir Mail & Guardian, mobil dinas pejabat sebenarnya hal lumrah dan umum hampir di setiap negara. Namun Swedia tak memberikan keistimewaan tersebut dan benar-benar menganggap insan politisi sama halnya warga sipil biasa.Tak ada mobil dinas, maupun sopir pribadi atau semacam ajudan. "Saya adalah yang membayar para pejabat itu dan saya tidak melihat alasan apa pun untuk memberikan kehidupan mewah kepada mereka," kata warga lokal Swedia, Joakin Holm.Seorang pria menggunakan masker berjalan melewati Royal Swedish Opera di Stockholm, Swedia. Foto: Kantor Berita TT / via REUTERSHanya sedikit pejabat penting yang dapat fasilitas khusus seperti perdana menteri, karena memang seorang kepala pemerintahan negara. Selain mobil dinas, mereka juga mendapatkan keamanan pribadi tingkat tinggi.Itu juga dengan catatan khusus, mobil dinas perdana menteri serta ketua dan wakil parlemen hanya diberi jatah tiga unit kendaraan Volvo. Boleh digunakan untuk kebutuhan mobilitas dari atau ke kantor dan tidak boleh digunakan untuk dari atau ke rumah.Sebagai gantinya, para pejabat di Swedia mendapat kartu atau karcis khusus untuk menggunakan transportasi umum seperti kereta atau bus. Selain itu anggota parlemen juga tinggal di tempat sederhana yang terletak dengan kantornya masing-masing.Salah satu anggota DPR Swedia dari Partai Sosial Demokrat, Per-Arne Hakansson saat menjabat pernah melontarkan pernyataan bahwa statusnya sebagai pegawai negara, tak bedanya dengan profesi warga umum lainnya.Kungsgatan jadi saksi perpindahan Swedia ke lajur kanan pada tahun 1967 Foto: dok. Istimewa"Tugas utama kami adalah mewakili rakyat, jadi tidak pantas rasanya jika kami diistimewakan atau mendapatkan banyak fasilitas atau gaji tinggi. Hal yang membuat kami istimewa adalah ikut menentukan kebijakan negara," katanya lewat laporan BBC.Bahkan, jika ada salah satu anggota parlemen yang kedapatan naik taksi untuk keperluan yang tidak begitu mendesak atau penting saat tugas, biasanya akan menjadi buah bibir atau pembicaraan media-media di sana.Maka jangan heran, sumber menyebutkan pernah melihat perdana menteri bersama dengan Menteri Luar Negeri Swedia sedang belanja di pasar swalayan biasa. Atau Wali Kota Stockholm pernah dijumpai ikut antre di halte bus dan pejabat pemerintahan duduk di kereta.Barangkali bukan sekadar pencitraan, tetapi memang budaya yang sudah terbentuk sejak lama. Sebab, pada medio tahun 1960-an negara itu menghapus kata ganti formal dan gelar, setiap orang hanya dipanggil sebagai 'Anda'.Karena menurut sistem nilai Swedia, tidak ada seorang pun yang lebih tinggi dari yang lain. Bahkan politisi pun tidak, yang seharusnya hidup dalam kondisi yang serupa dengan realitas rakyat yang memilih mereka.