Bahlil menjelaskan bahwa alokasi anggaran untuk program elektrifikasi masif ini telah dimulai dalam perubahan APBN 2025 dan akan dimasukkan secara penuh dalam APBN 2026. Presiden secara tegas memerintahkan agar anggaran segera dialokasikan tanpa menghitungnya secara ekonomi murni mengingat urgensi pelayanan dasar bagi rakyat.Rapat juga membahas kebijakan subsidi energi yang lebih tepat sasaran dengan mekanisme berbasis komunitas dan pengendalian kuota BBM bersubsidi berdasarkan data tunggal dari BPS. Program ini menjadi bagian dari strategi pemerataan pembangunan dan penguatan infrastruktur energi nasional.