Penasihat Khusus Presiden untuk Urusan Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan Luhut Binsar Pandjaitan. (Foto: ANTARA)JAKARTA - Pemerintah terus mempercepat proses transformasi layanan publik menuju sistem digital. Salah satu inisiatif yang segera dilaksanakan adalah digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos). Penasihat Khusus Presiden untuk Urusan Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan, sekaligus Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa Kabupaten Banyuwangi akan menjadi lokasi uji coba (pilot project) program digitalisasi bansos tersebut. Luhut menyebutkan bahwa proyek percontohan ini dijadwalkan mulai berjalan pada minggu ketiga bulan September 2025 dan Presiden Prabowo Subianto dikabarkan berencana hadir langsung untuk memantau pelaksanaan program tersebut. "Nanti bulan September, minggu ketiga kita sudah melakukan piloting. Pilot project di Banyuwangi dan Presiden akan datang sendiri dan sekarang sudah kita siapkan berapa bulan ini Banyuwangi," ujarnya di kantornya, Selasa, 26 Agustus. Luhut menyampaikan digitalisasi bansos ini dirancang untuk meningkatkan ketepatan sasaran dengan menekan tingkat kesalahan inklusi dan eksklusi, sekaligus memperkuat aspek transparansi dan akuntabilitas. Ia menambahkan bahwa sistem ini juga memungkinkan warga melakukan verifikasi identitas secara mandiri melalui aplikasi digital. Adapun dari sisi backend, proses verifikasi data akan dilakukan secara otomatis melalui integrasi lintas lembaga, seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Bank Indonesia-Himbara, ATR/BPN, hingga Samsat. Menurut Luhut, digitalisasi bansos berpotensi besar dalam menurunkan angka kemiskinan dan jika program berjalan efektif, diperkirakan sebanyak 34 juta orang dapat terbantu keluar dari kondisi miskin karena penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran. "Jadi data ini penting, jadi dari misalnya kemiskinan tadi akan bisa berkurang, dari Prof. Arief dari Dewan Ekonomi bilang kalau kita lakukan ini semua kita bisa mengurangi 34 juta. Angka yang sangat signifikan untuk pengurangan kemiskinan bila ini semua berjalan," ujarnya. Sebagai informasi, Luhut yang diminta jadi Ketua Dewan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah baru saja menggelar rapat kerja bersama kementerian dan lembaga terkait, mulai dari Kementerian PAN-RB, Kementerian Sosial, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kepala Badan Perencanaan Nasional (Bappenas), Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian BUMN, Kementerian Sekretaris Negara, dan Bupati Banyuwangi. Ia menyampaikan bahwa komite ini telah menggelar rapat perdana dan pertemuan ini menjadi tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2025, sekaligus menandai dimulainya langkah konkret memperkuat fondasi Indonesia menuju pemerintahan digital yang inklusif, efisien, transparan, dan berdaulat. Luhut menyampaikan langkah ini menjadi komitmen untuk menanggalkan ego sektoral dan bekerja bersama demi keberhasilan transformasi digital nasional.Adapun mandat percepatan transformasi digital pemerintahan pertama kali diberikan Presiden sekitar tujuh bulan lalu dan menindaklanjuti arahan tersebut, tim kecil dibentuk untuk mendalami strategi digitalisasi yang dapat dijalankan.Luhut menyampaikan agenda Komite akan difokuskan pada tiga use case utama yang menjadi fokus, yakni digitalisasi program bantuan sosial, digitalisasi perizinan usaha, dan peningkatan integrasi komponen Digital Public Infrastructure (DPI).