Ilustrasi negara Palestina. (Sumber: UN/Manuel Elías)JAKARTA - Prancis sedang mempertimbangkan pembukaan kedutaan besar di wilayah Otoritas Palestina di Tepi Barat, bersamaan dengan pembukaan Kedutaan Besar Palestina di Prancis, ungkap Ofer Bronchtein, penasihat senior Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk urusan Israel-Palestina, kepada Channel 12.Bronchtein mengatakan, langkah tersebut - yang sedang dipertimbangkan di tengah meningkatnya ketegangan diplomatik antara Yerusalem dan Paris - akan menjadi langkah wajar menyusul janji Prancis untuk mengakui Negara Palestina pada Bulan September dalam pertemuan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, dikutip dari The Times of Israel 28 Agustus.Kedutaan Besar Prancis kemungkinan akan berlokasi di Ramallah, tambahnya, menegaskan kembali pandangannya, negara Palestina adalah kepentingan Israel.Ia berpendapat, serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023 tidak akan terjadi jika ada negara Palestina, dengan mengklaim stabilitas yang diberikan oleh negara tersebut akan mencegah serangan tersebut.Kedutaan Besar Prancis di Israel tidak menanggapi permintaan komentar atas pernyataan Bronchtein.Diketahui, Presiden Emmanuel Macron bulan mengatakan Prancis akan mengumumkan pengakuan Negara Palestina, menekankan pentingnya mengakhiri perang dan membuka akses bantuan kemanusiaan segeraDalam unggahannya di media sosial X Presiden Macron menuliskan, pilihannya sesuai dengan komitmen Prancis.Consistent with its historic commitment to a just and lasting peace in the Middle East, I have decided that France will recognize the State of Palestine.I will make this solemn announcement before the United Nations General Assembly this coming September.… pic.twitter.com/VTSVGVH41I— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 24, 2025"Sejalan dengan komitmen historisnya terhadap perdamaian yang adil dan abadi di Timur Tengah, saya telah memutuskan Prancis akan mengakui Negara Palestina," cuit Presiden Macron seperti dikutip Jumat 25 Juli.Presiden Macron menekankan, prioritas saat ini adalah mengakhiri perang di Jalur Gaza, memberikan bantuan kepada penduduk sipil."Saya akan menyampaikan pengumuman khidmat ini di hadapan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa September mendatang," ungkapnya.Percaya perdamaian masih mungkin terjadi, Presiden Macron mengatakan yang dibutuhkan saat ini adalah gencatan senjata segara, pembebasan semua sandera dan bantuan kemanusiaan besar-besaran bagi penduduk Gaza."Kita juga harus memastikan demiliterisasi Hamas, mengamankan dan membangun kembali Gaza. Dan terakhir, kita harus membangun Negara Palestina, menjamin kelangsungannya, dan memastikan bahwa dengan menerima demiliterisasinya dan sepenuhnya mengakui Israel, negara tersebut berkontribusi pada keamanan semua orang di kawasan tersebut," cuit Presiden Macron."Tidak ada alternatif lain," tegasnya.Prancis, rumah bagi komunitas Yahudi dan Muslim terbesar di Eropa, akan menjadi negara Barat besar pertama yang mengakui negara Palestina, yang berpotensi memberikan momentum yang lebih besar bagi gerakan yang sejauh ini didominasi oleh negara-negara kecil yang umumnya lebih kritis terhadap Israel, dikutip dari Reuters.Sementara itu, Otoritas Palestina mengatur urusan sehari-hari di pusat-pusat populasi Palestina, termasuk Ramallah, tempat otoritas tersebut berada.Di sisi lain, Pemerintah Israel menentang pembentukan negara Palestina dan menolak pengakuan negara tersebut sebagai "hadiah teror."