Seorang demonstran berhadapan dengan polisi dalam aksi protes besar di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Kamis 28 Agustus 2025. (VOI/Bambang E Ros)JAKARTA – Banyaknya aksi demonstrasi yang terjadi akhir-akhir ini karena oposisi, yang seharusnya mengawal dan mengkritik kebijakan pemerintah, tidak berjalan sebagai mestinya.Sekelompok orang, termasuk mahasiswa dan masyarakat biasa, menggelar aksi demonstrasi di sekitar gedung DPR, Jakarta, pada Senin (25/8/2025).Aksi ini dipicu oleh kabar soal kenaikan pendapatan anggota DPR menjadi Rp100 juta lebih per bulan. Kenaikan pendapatan tersebut termasuk tunjangan rumah Rp50 juta per bulan, tunjangan beras Rp12 juta per bulan, hingga tunjangan komunikasi Rp16 juta per bulan.Pendapatan anggota DPR yang fantastis disebut tidak sesuai dengan kinerja mereka, apalagi hampir semua masyarakat di Indonesia juga tengah mengalami kesulitan ekonomi.Demonstrasi yang terjadi sekitar kawasan DPR awal pekan ini, bukan yang pertama dan mungkin tidak pula akan menjadi yang terakhir terjadi di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.look what's happening in Indonesia right now! #PolisiPembunuhRakyat #ACAB #HumanRightsViolations pic.twitter.com/M5D0CFV1Nb— mishka_ (@mishkaaaaaa_) August 29, 2025Pada Februari lalu, mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia menggelar aksi bertajuk Indonesia Gelap. Mereka menyuarakan kekhawatiran soal pemangkasan anggaran dan kebijakan lainnya Presiden Prabowo.Setelah itu, ada pula demonstrasi mahasiswa menolak Revisi Undang-Undang TNI yang telah disahkan DPR pada 20 Maret lalu. Banyak dari pendemo terluka demi menolak kembalinya dwifungsi ABRI.Tak hanya di tingkat pusat, demonstrasi juga terjadi di daerah. Sebut saja Pati dan Bone, yang belum lama ini warganya memprotes keputusan kenaikan signikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perdesaan (PBB-P2).Terkini, pada Kamis (28/8) juga terjadi demonstrasi di kawasan DPR. Pada malam harinya, seorang pengemudi ojek online dikabarkan meninggal dunia dalam aksi demonstrasi tersebut akibat terlindas kendaraan taktis polisi. Tiga Level OposisiRangkaian aksi demonstrasi yang terjadi dua kali dalam sepekan ini, disebut akibat ketidakpekaan pemerintah terhadap aspirasi masyarakat. Alih-alih menjawab tuntutan masyarakat, salah satunya membatalkan tunjangan DPR yang nilainya fantastis, anggota DPR justru kedapatan bersikap arogan, minim empati, dan memilih bergeming. Bahkan tak sedikit yang menanggapi tuntutan masyarakat ini dengan kata-kata tak elok. Hal ini, tentu membuat publik kian murka. Dalam sebuah pemerintahan yang demokrasi, idelanya memiliki partai penguasa dan oposisi. Dalam konteks demokrasi, oposisi adalah bagian integral dari sistem politik yang memastikan adanya pengawasan terhadap kekuasaan pemerintah. Pada hakikatnya, oposisi adalah mengawal dan mengkritik kebijakan pemerintah agar berjalan sesuai dengan undang-undang. Namun, melihat apa yang terjadi akhir-akhir ini, pengamat politik Ray Rangkuti menilai, aksi demonstrasi yang belakangan ini marak dilakukan tidak lepas dari tak berjalannya oposisi di pemerintahan.Direktur Eksekutif Lingkar Madani ini menjabarkan ada tiga level oposisi dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Level pertama adalah oposisi formal, yang diwakili oleh partai politik yang kalah dalam pemilu. Di level ini, bisa dikatakan seharusnya ditempati PDIP dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem).Tembakan gas air mata dan water cannon digunakan pihak Kepolisian untuk mengurai kerumunan pengunjuk rasa, hingga para demonstran terpaksa mundur ke arah gedung TVRI, Senayan, Jakarta. (VOI/Bambang E Ros)Level selanjutnya adalah oposisi non-formal, yaitu peserta pemilu yang tidak memiliki partai politik, kalah dalam pemilu, tapi mereka tidak juga memiliki representasi. Contohnya adalah ormas keagamaan. Mereka ini adalah figur-figur yang diharapkan dapat mengadvokasi politik di luar politik kekuasaan.Di level terakhir, Ray Rangkuti menyebut oposisi independen atau oposisi rakyat. Akibat kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang ingin merangkul semua golongan, oposisi yang seharusnya menjadi pengawas pemerintah menjadi tidak berfungsi sebagai mestinya. Sehingga, yang tersisa adalah oposisi independen alias masyarakat yang terus melontarkan kritik. “Oposisi independen ini mekanismenya ya jalanan itu, demonstrasi seperti yang terjadi di Pati, di Bone, di DPR,” ucap Ray Rangkuti kepada VOI.“Ini memperlihatkan kepada masyarakat adanya ‘lompatan’ di dua level oposisi tersebut. Akibatnya, eksekusi politik langsung ke jalanan, tidak melalui saluran formal,” imbuhnya.Masyarakat Tetap BerisikDalam pemilu, sejatinya yang menang adalah yang berkuasa, sementara yang kalah mengontrol kekuasaan. Namun ketika salah satu dari ini tidak ada, menyebabkan ketimpangan demokrasi, dan justru berpotensi menjadi otoriarisme.“Tanpa oposisi tentu saja tidak sehat, tidak sesuai dengan tujuan kita mendesain republik yang demokratik,” terangnya.Tidak adanya oposisi dalam pemerintahan juga membuat program-program besar tidak berjalan lancar. Salah satunya adalah proyek makan bergizi gratis yang hingga delapan bulan penyelenggaraannya, terus menjadi kontroversi.“Justru karena tidak ada oposisi itulah boleh jadi program-program ini tidak lancar, karena tidak ada kritik, tidak ada yang mengawasi,” ucap Ray Rangkuti.Untuk itu, ia menyerukan pentingnya menumbuhkan oposisi, baik itu formal, informal, dan independen. Karena ketika terlalu sering membiasakan melompati dua level pertama oposisi tersebut, maka tragedi-tragedi seperti ni akan terulang.“Sampai 2025 mungkin oposisi formal dan non-formal tetap melandai. Untuk itu, tetaplah jadi masyarakat yang berisik, yang memberisiki pemerintah supaya tetap di jalurnya,” pungkasnya.