Bendera Thailand dan Kamboja. Foto: sasirin pamai/Shutterstock via KumparanKetegangan antara Thailand dan Kamboja kembali menghangat di tengah dinamika politik domestik Thailand pasca pemilu terbaru. Pernyataan keras dari Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, pada 17 Februari 2026, yang menuding adanya pendudukan wilayah oleh Thailand berpotensi memperuncing hubungan bilateral sekaligus memengaruhi stabilitas politik kawasan.Situasi ini menunjukkan bagaimana isu perbatasan dapat kembali menjadi instrumen politik—baik untuk konsolidasi domestik maupun manuver diplomatik—di saat Thailand sedang berada dalam fase penataan ulang kekuasaan.Babak Baru dari Warisan Sengketa PerbatasanKonflik Thailand–Kamboja bukan fenomena baru. Sengketa di sekitar kawasan perbatasan, termasuk wilayah dekat kompleks Preah Vihear Temple, telah berulang kali memicu ketegangan militer sejak awal 2000-an. Pada 2025, bentrokan kembali terjadi di beberapa titik perbatasan. Salah satu flashpoint utama adalah kawasan Phu Makhuea (atau Phnom Trap), yang hingga kini status kedaulatannya masih diperebutkan oleh kedua negara. Wilayah ini bahkan sempat berada di bawah kontrol militer Thailand setelah konflik 2025, meski klaim Kamboja tetap berlanjut.Meski kedua negara menandatangani kesepakatan gencatan senjata pada Oktober 2025, ketegangan tidak sepenuhnya mereda. Kesepakatan tersebut membentuk mekanisme pemantauan bersama di perbatasan, namun implementasinya masih rapuh.Pernyataan Kamboja dan Eskalasi RetorikaSeperti diberitakan Kumparan, situasi kembali memanas setelah pemimpin Kamboja menuduh pasukan Thailand masih menduduki wilayah yang disengketakan. Laporan media internasional menyebut klaim tersebut muncul meski ada kesepakatan damai yang dimediasi pihak luar.Tuduhan ini memiliki implikasi politik yang luas. Bagi Phnom Penh, retorika keras terhadap Thailand dapat memperkuat legitimasi domestik pemerintah. Sementara bagi Bangkok, tekanan eksternal seperti ini berpotensi memicu respons nasionalistik—terutama di tengah konfigurasi politik pasca pemilu yang masih mencari keseimbangan. Seperti yang diprediksikan banyak pengamat, pemilu Thailand terbaru menghasilkan konfigurasi politik yang relatif rapuh, dengan pemerintahan baru masih berupaya menstabilkan koalisi dan kepercayaan publik. Dalam konteks ini, isu keamanan nasional—termasuk konflik perbatasan—sering menjadi faktor konsolidasi elit.Terdapat beberapa implikasi utama dari situasi ini: pertama, penguatan politik keamanan. Jika ketegangan meningkat, pemerintah Thailand kemungkinan akan mengedepankan pendekatan keamanan, termasuk peningkatan kehadiran militer di perbatasan. Kedua, tekanan terhadap oposisi reformis. Isu nasionalisme perbatasan kerap menguntungkan kelompok konservatif dan militer, yang secara historis memiliki pengaruh kuat dalam politik Thailand. Ketiga, sebagai objek distraksi dari agenda domestik. Thailand saat ini menghadapi tantangan ekonomi dan polarisasi politik. Eskalasi konflik eksternal berpotensi mengalihkan fokus kebijakan.Dampak ke ASEAN: Stabilitas Kawasan DipertaruhkanPertemuan Khusus Menteri Luar Negeri ASEAN yang membahas isu Kamboja dan Thailand di Kuala Lumpur, Malaysia (22/12/2025). Foto: Kemlu RI via KumparanKetegangan Thailand–Kamboja tidak hanya berdampak bilateral. Secara geopolitik, konflik ini berpotensi mengganggu stabilitas Asia Tenggara, terutama karena kedua negara merupakan anggota penting ASEAN. Jika retorika meningkat menjadi insiden militer terbatas, dampaknya bisa meliputi gangguan perdagangan lintas batas, meningkatnya belanja militer regional, dan melemahnya sentralitas ASEAN dalam manajemen konflik.Meski demikian, pengalaman sebelumnya menunjukkan kedua negara cenderung menahan eskalasi penuh karena biaya ekonomi dan diplomatik yang tinggi. Dapat diproyeksikan dalam jangka pendek, konflik Thailand–Kamboja kemungkinan akan tetap berada pada level “ketegangan terkendali.” Kedua pihak masih memiliki insentif kuat untuk menghindari konfrontasi terbuka, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global. Namun, beberapa faktor risiko tetap perlu dicermati mengingat rapuhnya politik koalisi di Thailand, penggunaan isu nasionalisme oleh elit domestik, serta belum tuntasnya delimitasi perbatasan. Oleh karena itu, tidak berlebihan untuk memiliki dugaan, apabila kasus ini tidak dikelola melalui mekanisme diplomatik yang konsisten, sengketa lama ini berpotensi kembali menjadi krisis regional.Pernyataan Kamboja tentang dugaan pendudukan wilayah oleh Thailand muncul pada momen sensitif pasca pemilu Thailand. Meski perang terbuka kecil kemungkinannya, eskalasi retorika dapat memengaruhi stabilitas politik Thailand dan keamanan kawasan. Ke depan, efektivitas diplomasi bilateral dan mekanisme via ASEAN akan menjadi kunci untuk mencegah konflik lama ini kembali meledak.