Ilustrasi obat. Foto: Shutter stockAngka impor bahan baku obat Indonesia masih berada di 94 persen pada 2026, hampir seluruh bahan aktif obat yang kita konsumsi datang dari luar negeri. Kepala BPOM Taruna Ikrar menyebutnya secara terang-terangan pada 6 Februari 2026 dalam kuliah umum di Universitas Andalas, Padang. Bukan karena tidak ada yang tahu, bukan karena tidak ada yang peduli, tetapi karena sistem memang tidak dirancang untuk berubah secara sungguh-sungguh.Pada 2022, ratusan anak mulai berjatuhan akibat gagal ginjal akut yang dipicu kontaminasi etilen glikol dan dietilen glikol pada obat sirop. Hingga Februari 2023, total 326 kasus tercatat dengan 204 anak dinyatakan meninggal dunia, tingkat kematian mencapai lebih dari 62 persen dari seluruh pasien. Tragedi yang seharusnya menjadi titik balik. Seharusnya.Tapi hari ini angkanya hampir sama saja. Pada 2022, Direktur Utama Holding BUMN Farmasi menargetkan pengurangan 20 persen ketergantungan bahan baku impor dalam roadmap hingga 2026. Dengan kata lain, angka impor seharusnya sudah berada di kisaran 70 persen hari ini. Kenyataannya: 94 persen. Dan pertanyaan paling mendesak bukan lagi mengapa kita gagal, melainkan siapa yang diuntungkan dari kegagalan ini.Mengapa Impor Bahan Baku Obat Indonesia Sulit Dikurangi?Kontaminasi yang membunuh anak-anak itu memang terjadi di dalam negeri. Tapi akarnya jauh lebih dalam dari sekadar kelalaian produsen lokal.Indonesia adalah bagian dari rantai produksi farmasi global yang sangat terkonsentrasi. Tiongkok dan India adalah dua pemasok utama bahan baku aktif obat (API) dunia, dan kita sangat bergantung pada keduanya. Bahan baku obat kita, menurut Kepala BPOM sendiri, mayoritas datang dari India, Tiongkok, Belanda, dan Amerika Serikat. Ketika 94 persen impor bahan baku obat Indonesia datang dari luar, maka setiap tahap sebelum obat sampai ke tangan pasien melewati perbatasan, pelabuhan, dan rantai distribusi yang panjang. Standar mutu bergantung pada verifikasi lintas batas. Semakin panjang rantai itu, semakin besar ruang bagi kegagalan untuk bersembunyi.Ini bukan masalah teknis semata. Ini soal posisi tawar. Negara yang terlalu bergantung pada pihak luar tidak hanya rentan terhadap krisis, ia juga kehilangan sebagian kendali atas keputusan yang paling mendasar: obat apa yang tersedia, untuk siapa, dan dengan harga berapa.ASEAN Sama-Sama Bergantung, tapi Tidak Sama-Sama DiamMemang benar, Indonesia bukan satu-satunya. Vietnam masih mengimpor sekitar 85 persen bahan bakunya dari Tiongkok dan India. Thailand belum mandiri. Malaysia masih dalam tahap awal industrialisasi farmasi. Ketergantungan pada rantai pasok global adalah kondisi bersama negara-negara berkembang di kawasan ini.Tapi yang membedakan bukanlah angka ketergantungannya, melainkan ada atau tidaknya strategi nyata untuk keluar dari ketergantungan itu.Vietnam menerbitkan Keputusan Perdana Menteri Nomor 1165/QD-TTg pada Oktober 2023 tentang Strategi Pengembangan Industri Farmasi hingga 2030 dengan visi 2045. Dokumen tersebut menargetkan sekitar 80 persen kebutuhan obat domestik dipenuhi oleh produksi dalam negeri, serta peningkatan kapasitas produksi bahan baku aktif secara bertahap untuk mengurangi ketergantungan impor. Malaysia mengalokasikan RM 8,2 miliar melalui New Industrial Master Plan (NIMP) 2030 untuk mendorong industrialisasi ke hulu, termasuk produksi API, biologis, dan obat halal. Keduanya bergerak.Indonesia? Kita punya roadmap. Holding BUMN Farmasi menargetkan pengurangan 20 persen ketergantungan impor bahan baku hingga 2026 dalam dokumen perencanaan internalnya. Tapi angka BPOM per Februari 2026 membuktikan: target itu tidak pernah berubah menjadi kenyataan.Perbandingan ini penting bukan untuk mempermalukan diri sendiri, tapi untuk menunjukkan bahwa kegagalan ini bukan takdir. Negara-negara dengan kondisi serupa memilih bergerak. Kita memilih, atau lebih tepatnya, membiarkan diri untuk diam.Siapa yang Nyaman dengan Status Quo?Pertanyaan yang jarang diajukan secara terang-terangan adalah: mengapa reformasi tidak bergerak, meski tragedi sudah terjadi?Jawaban yang paling jujur berkaitan dengan struktur kepentingan yang sudah mapan. Model bisnis industri farmasi Indonesia saat ini relatif menguntungkan tanpa harus berinvestasi ke hulu: impor bahan baku, lakukan formulasi, produksi obat generik, nikmati margin yang stabil. Tidak perlu laboratorium riset besar. Tidak perlu menunggu satu dekade untuk balik modal.Sementara itu, membangun industri API domestik membutuhkan investasi yang sangat besar, waktu 10 hingga 15 tahun untuk mencapai titik impas, riset dan pengembangan yang berkelanjutan, serta dukungan fiskal yang konsisten dari negara. Tidak ada satu pun dari itu yang menghasilkan keuntungan politik dalam satu atau dua periode jabatan.Ketika kepentingan jangka pendek lebih keras bersuara daripada kebutuhan jangka panjang, negara seharusnya hadir untuk membalik persamaan itu. Memaksa industri bergerak ke arah yang secara kolektif lebih baik, meski tidak semua aktor menyukainya. Tapi yang terjadi selama empat tahun ini adalah negara yang menunggu, bukan negara yang mengarahkan.Tragedi gagal ginjal anak menjadi bukti bahwa regulasi ada, tapi kapasitas pengawasan yang aktif dan proaktif tidak pernah dibangun secara serius. Celah antara aturan di atas kertas dan praktik di lapangan terus dibiarkan terbuka.Ini Bukan Hanya Soal Obat, Ini Soal Ketahanan NasionalPandemi COVID-19 mengajarkan sesuatu yang keras kepada seluruh dunia: rantai pasok global bisa runtuh dalam hitungan minggu. Ketika negara-negara produsen menutup ekspor masker, vaksin, atau bahan medis demi kebutuhan domestik mereka sendiri, negara-negara yang tidak punya kapasitas produksi sendiri hanya bisa mengantre, atau tidak mendapat sama sekali.Tingginya angka impor bahan baku obat Indonesia bukan angka teknis yang bisa disimpan di laci kebijakan. Ia adalah kerentanan yang nyata. Bahkan Kepala BPOM sendiri mengakuinya: "Kalau kita tidak jeli melihat kondisi ini, bisa sangat berbahaya. Dalam kondisi perang seperti sekarang, kalau pasokan tiba-tiba diblokir, kita akan kesulitan."Konflik geopolitik di kawasan pemasok, kebijakan pembatasan ekspor yang mendadak, krisis logistik skala besar, semuanya bisa langsung berdampak pada ketersediaan obat di apotek, rumah sakit, dan puskesmas di seluruh Indonesia.Dan ketika obat tidak tersedia atau tidak aman, yang paling terpukul bukan orang-orang yang bisa membeli dari luar negeri. Yang paling terpukul adalah mereka yang sudah paling rentan: anak-anak, lansia, pasien JKN di daerah terpencil.Kedaulatan yang Belum DiakuiKita sudah terbiasa memperdebatkan kedaulatan pangan dan energi. Sengketa impor beras, ketergantungan pada bahan bakar fosil, kilang minyak yang tak kunjung selesai, semua itu dianggap isu strategis yang sensitif dan layak diperjuangkan.Tapi farmasi? Hampir tidak pernah masuk daftar yang sama.Padahal logikanya serupa. Selama angka impor bahan baku obat Indonesia masih mendekati 100 persen, sebuah negara tidak sepenuhnya berdaulat atas kesehatan warganya sendiri. Dan ketika kedaulatan itu hilang, yang paling cepat merasakannya adalah mereka yang tidak punya pilihan lain.Pada 2022, anak-anak membuktikan itu dengan cara paling tragis. Hingga Februari 2023, 204 dari 326 pasien dinyatakan meninggal dunia, tingkat kematian yang mencapai lebih dari 62 persen.Jika angka ketergantungan impor tidak bergerak hingga 2026, maka yang stagnan bukan hanya data, melainkan visi negara tentang siapa yang seharusnya dilindungi.Pasar atau Produsen? Indonesia Harus MemilihAda pilihan yang selama ini tidak pernah diucapkan terang-terangan dalam kebijakan farmasi kita: apakah Indonesia menerima posisi sebagai pasar permanen dalam rantai pasok global, atau ingin menjadi produsen yang punya daya tawar?Menjadi pasar itu mudah dan nyaman, setidaknya dalam jangka pendek. Tidak perlu investasi besar, tidak perlu menghadapi resistensi industri, tidak perlu menunggu satu dekade untuk melihat hasilnya. Tapi ia juga berarti menyerahkan kendali kepada struktur yang tidak dirancang untuk melindungi kepentingan rakyat Indonesia.Negara-negara yang berhasil menekan angka impor bahan baku obat secara signifikan adalah mereka yang berani memilih jalan yang lebih panjang dan lebih sulit: menentukan sektor prioritas secara serius, membangun kapasitas domestik dengan konsisten, dan melindungi kepentingan jangka panjang dari tekanan kepentingan jangka pendek yang selalu lebih berisik.Indonesia punya semua prasyaratnya. Pasar yang besar. Sumber daya alam yang cukup. Tenaga ahli yang terus bertumbuh. Yang absen bukan kemampuan, melainkan kemauan politik yang cukup kuat untuk menghadapi mereka yang sudah terlanjur nyaman dengan cara lama.Sejarah akan mencatat pilihan itu. Dan waktu, seperti yang sudah dibuktikan empat tahun terakhir, tidak bergerak dengan sendirinya.