Belakangan ini muncul kritik terhadap kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung, Farhan–Erwin, yang dinilai belum menghadirkan signature program yang kuat dan mudah dikenali publik. Dalam ruang demokrasi kritik memang menjadi hal yang wajar, namun muncul pertanyaan penting setelahnya: ‘Apakah sebuah kota selalu membutuhkan program yang “menjual secara naratif”, atau justru membutuhkan fondasi tata kelola yang kokoh?’Dalam konteks Kota Bandung, tantangan yang diwarisi sebelumnya bukan persoalan sederhana. Isu sampah, kemacetan, infrastruktur lingkungan, hingga konsolidasi fiskal daerah merupakan problem struktural yang tidak bisa diselesaikan dengan satu program yang bersifat simbolik. Ia membutuhkan pendekatan sistemik dan bertahap.Banyak kepala daerah di Indonesia dikenal lewat satu program ikonik. Namun pengalaman menunjukkan, program yang kuat secara branding belum tentu kuat secara dampak jangka panjang. Pemerintahan Farhan–Erwin tampaknya memilih pendekatan berbeda yaitu membenahi fondasi tata kelola, memperbaiki kualitas perencanaan berbasis data, dan menguatkan layanan dasar.Langkah ini memang tidak selalu terlihat “wah” di permukaan tetapi dalam manajemen pemerintahan, pembenahan sistem justru menentukan keberlanjutan. Tanpa fondasi yang rapi, program unggulan berisiko hanya menjadi proyek jangka pendek saja.Kritik paling tajam diarahkan pada persoalan sampah dan kemacetan. Dua isu ini memang sensitif dan menyentuh langsung kehidupan warga. Namun, perlu diingat bahwa keduanya adalah persoalan yang akumulatif selama bertahun-tahun.AIPenanganan sampah tidak cukup dengan retorika atau gerakan sesaat saja karena membutuhkan integrasi hulu hingga hilir, pengurangan dari sumber, perubahan perilaku warga, sistem pengangkutan, hingga teknologi pengolahan. Demikian pula kemacetan, yang berkaitan dengan pertumbuhan kendaraan, tata ruang, transportasi publik, dan kebiasaan mobilitas warga kota bandung.Istilah signature program kerap dipahami sebagai program tunggal yang mudah dipromosikan. Padahal, dalam praktik pemerintahan modern, signature bisa berbentuk pendekatan tata kelola yang konsisten dan berorientasi data.Jika pendekatan berbasis data, transparansi anggaran, serta penguatan infrastruktur dasar menjadi ciri khas pemerintahan ini, bukankah itu juga bisa disebut sebagai identitas kepemimpinan?!Bandung bukan sekadar panggung kreativitas, tetapi juga kota dengan kompleksitas sosial-ekonomi yang tinggi. Di kota model seperti ini, stabilitas dan konsistensi kebijakan sama pentingnya dengan inovasi.Kritik dari DPRD, akademisi, maupun masyarakat sipil seharusnya menjadi energi perbaikan. Pemerintahan yang sehat bukan yang anti kritik, melainkan yang mampu mengolah kritik menjadi kebijakan yang lebih presisi.Yang perlu dihindari adalah penyederhanaan narasi, seolah tanpa program spektakuler berarti tanpa arah. Pemerintahan tentu berjalan dalam kerangka RPJMD, target indikator makro, dan disiplin fiskal. Ukuran keberhasilan bukan hanya popularitas program, melainkan dampak nyata terhadap kualitas hidup warga.Bandung memang berhak mendapatkan kepemimpinan yang visioner. Tetapi visi tidak selalu hadir dalam bentuk slogan besar; ia bisa hadir dalam konsistensi memperbaiki hal-hal mendasar yang selama ini luput dibenahi.Mungkin yang sedang dibangun saat ini bukan sekadar “program unggulan”, melainkan pondasi agar program unggulan di masa depan tidak rapuh. Dan dalam pembangunan kota, fondasi sering kali lebih penting daripada gemerlap fasad.