Gambar hanya ilustrasi.Polemik pernyataan seorang penerima beasiswa negara yang dinilai tidak bangga sebagai warga negara Indonesia memantik debat luas. Sorotan publik tak hanya tertuju pada individu, tetapi pada makna beasiswa negara itu sendiri.Beasiswa seperti yang dikelola Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) bersumber dari dana publik. Dana itu berasal dari pajak rakyat yang semestinya dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat. Negara kemudian mempercayakan dana itu kepada segelintir putra-putri terbaik untuk belajar dan kembali membangun Indonesia. Karena itu, ketika muncul kesan penerimanya justru menjauh dari identitas kebangsaan, publik merasa terusik.Isu ini bukan sekadar ekspresi personal. Ia menyentuh dimensi etik. Penerima beasiswa negara memikul tanggung jawab moral lebih besar dibanding mahasiswa pada umumnya.Antara Kritik dan KomitmenSetiap warga berhak mengkritik negaranya. Kritik perlu agar bangsa maju. Namun, kritik berbeda dengan sikap menjauh dari identitas kebangsaan.Nasionalisme modern bukan anti kritik. Ia lahir dari kepedulian. Seseorang yang peduli akan mengoreksi, bukan menjauh. Di titik ini, publik mempertanyakan komitmen penerima beasiswa: setelah lulus, untuk siapa ilmu itu diabdikan?Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Prof. Eko Prasojo, menekankan pentingnya akuntabilitas dalam setiap kebijakan publik. Dana publik, menurutnya, harus kembali dalam bentuk manfaat publik. Beasiswa negara adalah kebijakan publik. Maka orientasinya jelas: pengabdian.Globalisasi memang membuka batas. Mahasiswa belajar lintas negara, berjejaring internasional, dan terpapar nilai baru. Namun, identitas kebangsaan tak serta merta luntur. Banyak negara maju mengirim mahasiswa ke luar negeri dengan misi jelas: menyerap ilmu, lalu pulang membangun negeri.Tanggung Jawab Moral Penerima Dana PublikPenerima beasiswa negara bukan sekadar individu berprestasi. Mereka simbol harapan. Negara mengalokasikan anggaran besar tiap tahun untuk pendidikan tinggi. Kepercayaan itu tak berhenti pada kewajiban administratif seperti laporan studi atau kontrak kembali.Yang lebih penting adalah komitmen batin. Kebanggaan sebagai warga negara bukan slogan seremoni. Ia tercermin dari cara berbicara, bersikap, dan merespons kritik terhadap Indonesia.Jika muncul narasi yang terkesan tidak bangga, publik wajar bereaksi. Bukan karena anti kritik, tetapi karena dana yang dipakai adalah dana bersama. Akuntabilitas moral melekat di sana.Penguatan Nilai, Bukan Sekadar SanksiRespons emosional yang langsung menuntut sanksi keras belum tentu menyelesaikan masalah. Negara perlu langkah lebih strategis.Pertama, perkuat pembekalan nilai kebangsaan sebelum keberangkatan. Bukan sekadar seremoni, tetapi dialog kritis tentang tantangan Indonesia dan peran intelektual muda.Kedua, bangun ruang kontribusi jelas saat mereka kembali. Talenta unggul butuh jalur karier transparan dan sistem merit adil.Ketiga, dorong jejaring alumni aktif yang memberi teladan. Nasionalisme tumbuh lewat praktik nyata, bukan retorika.Beasiswa negara adalah amanah. Kritik terhadap Indonesia sah. Polemik ini harus jadi momentum evaluasi agar investasi negara benar-benar kembali untuk bangsa.