Pernyataan Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed bahwa Ethiopia dan Laut Merah “secara alami tidak terpisahkan” kembali memantik kekhawatiran tentang stabilitas kawasan Tanduk Afrika di awal 2026. Seperti dilaporkan oleh Al Jazeera, pernyataan yang disampaikan dalam forum resmi pemerintah itu muncul di tengah relasi yang kembali menegang dengan Eritrea serta rapuhnya implementasi perjanjian damai pascaperang di wilayah Tigray, Ethiopia utara. Bagi banyak pengamat, kombinasi faktor geopolitik, militer, dan domestik ini berpotensi membuka kembali risiko konflik bersenjata di kawasan.Bendera Ethiopia. Foto: Aboodi Vesakaran/UnsplashDalam pidatonya, Abiy menekankan pentingnya akses laut bagi masa depan ekonomi Ethiopia—negara berpenduduk lebih dari 120 juta jiwa yang tidak memiliki garis pantai sejak Eritrea merdeka pada 1993. Ia menyebut akses ke Laut Merah sebagai kepentingan strategis jangka panjang. Narasi ini sebenarnya bukan hal yang baru, tetapi konteksnya saat ini lebih sensitif karena hubungan Addis Ababa–Asmara menunjukkan tanda-tanda keretakan setelah sebelumnya sempat membaik lewat Perjanjian Pretoria 2022 yang mengakhiri perang Tigray secara formal.Ketegangan Ethiopia-Ertitrea dari waktu ke waktuSejak Eritrea merdeka dari Ethiopia pada 1993, hubungan kedua negara berulang kali diwarnai konflik berdarah. Perang perbatasan 1998–2000 yang dipicu sengketa wilayah Badme menewaskan sekitar 70.000–100.000 orang dan menyebabkan sekitar satu juta warga mengungsi. Meski Perjanjian Aljiers sempat mengakhiri perang terbuka, kedua negara memasuki fase “no war, no peace” hampir selama dua dekade. Barulah ketika rekonsiliasi 2018 di bawah pemerintahan Perdana Menteri Abiy Ahmed, ketegangan mereda. Namun, justru muncul konflik baru melawan Tigray People's Liberation Front (TPLF), sebuah kelompok politik yang sebelumnya bahkan sempat mendominasi parlemen Ethiopia, dan setelah kekalahan pada 2018, menjadi kelompok paramiliter yang melawan pemerintahan PM Abiy Ahmed. Ancaman keamanan dari TPLF yang tidak sejalan dengan pemerintah di Addis Ababa, justru berujung pada kerja sama militer Ethiopia-Eritrea dalam perang melawan TPLF pada 2020–2022. Hal ini kembali memicu krisis kemanusiaan besar di Tigray, dengan berbagai estimasi menyebut 300.000–600.000 kematian terkait konflik. Secara statistik, risiko ketidakstabilan memang belum sepenuhnya hilang. Data International Crisis Group menunjukkan bahwa meski pertempuran besar di Tigray mereda sejak kesepakatan damai pada November 2022, kawasan utara Ethiopia masih mencatat insiden keamanan sporadis sepanjang 2024–2025. Selain itu, laporan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan lebih dari satu juta orang di wilayah Tigray masih hidup dalam kondisi pengungsian internal atau kerentanan tinggi, menandakan proses normalisasi yang belum tuntas.Masa Depan Tigray dan Kedua NegaraSetelah perjanjian damai 2022, kepentingan strategis kedua pihak mulai bercabang ke arah yang berbeda. Beberapa analis menilai Eritrea khawatir jika TPLF dapat pulih secara politik, dan di sisi lain, Addis Ababa menghadapi tekanan domestik untuk memastikan stabilitas nasional sekaligus membuka akses ekonomi ke laut. Kombinasi dari kedua hal ini akan menimbulkan potensi kekacauan baru—meski masih dipengaruhi faktor lama.Ketegangan geopolitik semakin kompleks karena dinamika Laut Merah kini menjadi perhatian global. Jalur ini mengangkut sekitar 12 persen dari perdagangan dunia, menurut berbagai laporan maritim internasional. Bagi Ethiopia—ekonomi terbesar kedua di Afrika Timur—ketergantungan pada pelabuhan luar negeri, terutama di Djibouti, menciptakan kerentanan logistik. Di sisi lain, Eritrea memandang setiap retorika soal akses laut sebagai isu sensitif yang menyentuh kedaulatan.Di dalam negeri Ethiopia, situasi politik juga belum sepenuhnya stabil. Meski pemerintah federal mengklaim proses rekonstruksi Tigray berjalan, implementasi pelucutan senjata TPLF berlangsung bertahap dan tidak merata. Sejumlah laporan media regional sepanjang 2025 mencatat adanya friksi internal di wilayah utara, termasuk ketegangan antara milisi lokal dan otoritas federal. Kondisi ini menciptakan apa yang oleh banyak peneliti disebut sebagai peace without full consolidation.Risiko eskalasi juga dipengaruhi oleh faktor militer. Selama perang Tigray 2020–2022, Ethiopia dan Eritrea membangun koordinasi militer yang erat. Namun pascaperang, kejelasan struktur keamanan kawasan menjadi kabur. Beberapa pengamat keamanan Afrika Timur menilai bahwa absennya mekanisme kepercayaan bersama meningkatkan potensi salah persepsi strategis, terutama jika retorika politik memanas.Pemandangan kota Addis Ababa. Foto: Fanuel Leul/UnsplashMeski demikian, skenario konflik terbuka belum menjadi kepastian. Ada sejumlah faktor penahan (restraining factors) yang signifikan. Pertama, tekanan diplomatik internasional masih kuat agar Ethiopia menjaga stabilitas, mengingat perannya sebagai pusat diplomasi Afrika dan tuan rumah African Union. Kedua, kondisi ekonomi domestik Ethiopia—yang menghadapi tekanan utang dan inflasi—membuat konflik eksternal berisiko mahal secara fiskal. Selain itu, Eritrea sendiri tidak menunjukkan mobilisasi militer besar yang terverifikasi secara publik hingga awal 2026. Namun, para analis menekankan bahwa kawasan Tanduk Afrika memiliki sejarah eskalasi cepat setelah periode ketenangan relatif, sehingga indikator dini tetap perlu diawasi.Ke depan, prospek konflik akan sangat bergantung pada tiga variabel utama: konsolidasi damai di Tigray, arah hubungan Ethiopia–Eritrea, dan bagaimana pemerintahan PM Abiy Ahmed menerjemahkan retorika akses Laut Merah ke dalam kebijakan konkret. Jika diplomasi ekonomi lebih dikedepankan—misalnya melalui perjanjian pelabuhan regional—risiko militer dapat ditekan. Sebaliknya, jika narasi kedaulatan dan keamanan mendominasi, kawasan berpotensi kembali memasuki fase ketegangan tinggi.Bagi kawasan Afrika Timur dan Samudra Hindia, serta bahkan konteks Global South yang lebih luas, stabilitas Tanduk Afrika tetap penting karena jalur Laut Merah merupakan jalur arteri perdagangan internasional. Oleh karena itu, perkembangan politik dan keamanan antara Ethiopia dan Eritrea, serta status quo dari TPLF akan menjadi indikator krusial apakah kawasan ini bergerak menuju konsolidasi damai—atau justru kembali ke bayang-bayang konflik.