Nepal memasuki tahun politik yang krusial menjelang pemilu parlemen yang dijadwalkan pada 5 Maret 2026. Kontestasi ini berlangsung dalam konteks pascakrisis besar yang mengguncang fondasi politik negara Himalaya tersebut sepanjang 2025. Setelah gelombang demonstrasi yang dipimpin generasi muda menjatuhkan pemerintahan sebelumnya, pemilu mendatang dipandang sebagai ujian apakah demokrasi Nepal mampu pulih dan bertransformasi—atau justru kembali terjebak dalam siklus ketidakstabilan.Ilustrasi Bendera Nepal. Foto: Sushil Basnet/UnsplashDiberitakan oleh AP News, gelombang protes 2025 berawal dari kebijakan pemerintah yang memblokir puluhan platform media sosial dan memicu kemarahan publik atas isu korupsi yang lebih luas. Puluhan ribu demonstran—didominasi oleh generasi muda—turun ke jalan di Kathmandu dan kota-kota lain. Situasi dengan cepat memburuk ketika aparat keamanan menggunakan peluru tajam untuk membubarkan massa, menewaskan sedikitnya 17 orang pada fase awal bentrokan.Eskalasi kekerasan kemudian meluas. Dalam hitungan hari, protes berkembang menjadi kerusuhan terbesar di Nepal dalam beberapa dekade, menewaskan sekitar 76–77 orang dan melukai lebih dari 2.000 lainnya. Demonstran bahkan berhasil menerobos kompleks parlemen dan membakar sejumlah fasilitas negara, sebuah simbol kuat rapuhnya legitimasi politik saat itu.Jalan Reformasi yang Cukup TerjalTekanan publik akhirnya memaksa Perdana Menteri K.P. Sharma Oli mengundurkan diri. Kekosongan kekuasaan diisi oleh mantan Ketua Mahkamah Agung Sushila Karki yang ditunjuk sebagai perdana menteri interim pada September 2025 dengan mandat utama menenangkan situasi dan menyiapkan pemilu baru. Penunjukan figur nonpartisan ini sempat dipandang sebagai langkah kompromi untuk meredakan krisis kepercayaan terhadap elit politik.Namun, upaya diatas ternyata tidak serta-merta memulihkan kondisi sosial ekonomi. Dikutip dari Reuters, pemerintah Nepal memperkirakan kerusuhan tersebut menimbulkan kerugian sekitar 586 juta dolar AS bagi ekonomi nasional yang bernilai sekitar 42 miliar dolar AS. Kerusakan juga menimpa gedung-gedung penting seperti kantor perdana menteri, Mahkamah Agung, dan kompleks parlemen.Masyarakat Nepal dalam satu perayaan festival di Darchula District. Foto: Sushanta Rokka/UnsplashSektor pariwisata—salah satu tulang punggung ekonomi Nepal—ikut terpukul. Data otoritas pariwisata menunjukkan kedatangan wisatawan sempat anjlok sekitar 30 persen setelah kerusuhan, memicu kekhawatiran investor terhadap stabilitas negara. Mengingat pariwisata menyumbang hampir 8 persen terhadap PDB Nepal, tekanan ekonomi ini berpotensi memengaruhi persepsi publik terhadap kinerja demokrasi.Di tengah upaya pemulihan, dinamika politik domestik tetap kompleks. Komisi pemilihan mencatat lonjakan partisipasi politik menjelang pemilu 2026, dengan lebih dari 915.000 pemilih baru—dua pertiganya berasal dari kelompok muda—mendaftarkan diri. Fenomena ini menegaskan bahwa generasi yang memimpin demonstrasi kini berusaha menyalurkan aspirasi melalui jalur elektoral.Ketidakstabilan Demokrasi yang MengancamNamun, meningkatnya partisipasi juga diiringi fragmentasi politik. Lebih dari 120 partai diperkirakan ikut dalam pemilu mendatang, mencerminkan pluralisme sekaligus potensi instabilitas koalisi. Sejarah Nepal sejak penghapusan monarki pada 2008 menunjukkan bahwa pemerintahan koalisi yang rapuh sering berujung pada pergantian kabinet cepat—bahkan negara ini telah mengalami sekitar 14 pemerintahan dalam periode republik sejak saat itu (Reuters).Sisa kerusuhan 9 September di Nepal. Foto: Sushanta Rokka/UnsplashFaktor lain yang tidak bisa diabaikan adalah bangkitnya kembali sentimen pro-monarki. Dilansir Reuters, pada Maret 2025, aksi pendukung monarki di Kathmandu sempat berujung pada bentrokan yang menewaskan dua orang dan melukai lebih dari 100 orang lainnya. Meski masih minoritas, gerakan ini menunjukkan adanya kekecewaan sebagian publik terhadap kinerja sistem republik federal.Dimensi hak asasi manusia juga menjadi sorotan. Pada awal 2026, sejumlah organisasi internasional mendesak pemerintah interim dan peserta pemilu untuk mengakhiri impunitas atas pelanggaran selama demonstrasi serta menuntaskan proses keadilan transisional. Tekanan ini menegaskan bahwa kredibilitas pemilu tidak hanya diukur dari prosedur teknis, tetapi juga dari komitmen terhadap rule of law.Dampak bagi Kawasan Asia SelatanDari perspektif kawasan, perkembangan Nepal memiliki resonansi penting bagi Asia Selatan. Beberapa negara di kawasan sedang menghadapi tantangan demokrasi—mulai dari polarisasi politik hingga pembatasan kebebasan sipil. Jika Nepal mampu mengelola transisi pasca-protes secara damai dan menghasilkan pemerintahan yang responsif, negara ini berpotensi menjadi contoh pemulihan demokrasi berbasis mobilisasi warga muda. Sebaliknya, kegagalan membangun stabilitas pascapemilu dapat memperkuat persepsi regional bahwa demokrasi elektoral semakin rentan terhadap tekanan jalanan dan fragmentasi elit.Menjelang Maret 2026, sinyal yang muncul masih campuran. Ada energi politik baru dari pemilih muda, figur interim yang relatif kredibel, serta momentum reformasi yang belum sepenuhnya padam. Tetapi pada saat yang sama, luka sosial akibat kekerasan, tekanan ekonomi, dan ketidakpercayaan terhadap partai lama menunjukkan bahwa fondasi demokrasi Nepal masih rapuh.Pemilu Nepal pada Maret 2026 kemungkinan akan menjadi lebih dari sekadar pergantian parlemen. Ia merupakan ujian apakah Nepal mampu mengonsolidasikan demokrasi setelah guncangan besar—atau kembali terperosok dalam siklus instabilitas yang telah lama menghantui politiknya. Bagi Asia Selatan yang tengah mencari keseimbangan antara stabilitas dan kebebasan politik, arah perjalanan Nepal dalam beberapa bulan ke depan akan menjadi barometer penting bagi masa depan demokrasi kawasan.