Pidato Presiden Prabowo di Indonesia Economic Outlook 2026, Jakarta, Jumat (13/2/2026). Foto: YouTube/ Sekretariat PresidenPada setiap kebijakan publik yang dijalankan oleh pemerintah tidak semua kerja keras dapat terlihat langsung oleh masyarakat. Proses teknokratiknya yang dilandaskan pada evidence based policy atau kebijakan bebasis fakta disusun senyap dengan data lapangan, pengalaman empiris, riset ilmiah hingga evaluasi yang komprehensip bukan didasarkan pada persepsi atau opini yang berkembang di masyarakat. Begitu pula dengan program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang berasal dari kerja-kerja teknokratik panjang dengan pertimbangan ilmiah sebagai latar belakang fondasi kebijakan dibelakangnya. Program MBG bukanlah kebijakan yang secara tiba-tiba dijalankan oleh pemerintah melainkan hasil evolusi program gizi yang telah berjalan lebih dari tiga dekade lalu. Dimana pada tahun 1991, Presiden Soeharto mencanangkan Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) untuk mengatasi tingginya angka kekurangan gizi anak-anak sekolah khususnya di daerah tertinggal dan menyelesaikan tingginya angka putus sekolah. Selanjutnya sejak tahun ajaran baru 1996/1997 melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1997, program tersebut diperluas menjadi kebijakan nasional yang mampu menyasar 16.800 unit Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) dengan 2,1 juta siswa penerima manfaat program ini. Pun angka ini terus meningkat ke 47.900 unit sekolah pada tahun ajaran baru 1998/1999 yang mampu menyasar 6,87 juta siswa. Amanat KonstitusiParadigma kebijakan Program MBG dilandaskan pada semangat menjalankan amanat konstitusi sebagai penjewatahan alinea keempat UUD 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, pasal 28 H Ayat 1 dan pasal 31 UUD 1945 juga menjelaskan keterkaitan antara hak warga negara memperoleh kesejahteraan serta pendidikan di mana melalui Program MBG menjadi daya dukung utama dalam pemenuhan hak atas kesehatan dan gizi anak-anak Indonesia.Apa yang diamanatkan oleh konstitusi UUD 1945 sejalan dengan Laporan Bank Dunia tahun 2024 yang menjelaskan setidaknya terdapat 8 (delapan) alasan mengapa suatu negara menyelenggarakan program yang mirip Program MBG. Ada pun delapan alasan tersebut mencakup Hak Asasi Manusia (HAM), kesetaraan dan kesempatan, keamanan nasional, pemulihan ekonomi, rekonstruksi dan rehabilitasi, menjalankan rekomendasi lembaga internasional, mengoreksi ketidakadilan di masa lalu, dan respons terhadap kebutuhan sosial. Negara-negara Nordik, seperti : Swedia, Norwegia, Denmark, Finlandia hingga Islandia bahkan telah mulai menerapkan Program MBG atau di sana dikenal dengan istilah school meals (makanan sekolah) sejak akhir tahun 1940-an sebagai standar nasional untuk mendukung pertumbuhan fisik dan kognitif anak. Secara empirik Program MBG yang diterapkan oleh Pemerintahan Prabowo bukanlah program uji coba tanpa literature rievew serta pemahaman akademik yang luas. Pasalnya seluruh identifikasi ilmiah, evaluasi mendalam, hingga sintesis kebijakan dalam mengimplementasikan program ini telah melalui rangkaian proses yang panjang. Baik masalah sumber logistik, proyeksi manfaat kesehatan anak maupun dampak ekonomi yang lebih luas. Kebijakan ini berpijak pada fakta bahwa intervensi gizi bagi siswa menjadi pra-syarat mutlak bagi keberhasilan proses belajar mengajar di dalam kelas. Artinya tanpa fondasi kesehatan yang baik, kurikulum sebaik apa pun akan sulit diterima oleh siswa di sekolah karena mereka mengalami hambatan kognitif akibat kelaparan. Ada pun tantangan pelaksanaan Program MBG saat ini mencakup jumlah target penerimanya mencapai 82,9 juta orang dari siswa sekolah dari PAUD, SD, SMP hingga SMA serta ibu hamil dan menyusui. Juga jika dibandingkan dengan implementasi kebijakan serupa di negara-negara Nordik yang jumlah penerimanya hanya sekitar 1 juta sampai 1,5 juta orang tentu tantangan yang dihadapi pemerintah akan lebih kompleks. Selain target penerima sangat besar yang disesuaikan dengan angka populasi Indonesia, program MBG merupakan program rintisan dari pemerintahan Prabowo bukan warisan pemerintahan sebelumnya. Maka dari pada itu, program ini membutuhkan penyesuaian yang membutuhkan waktu, mulai dari pembangunan infrastruktur untuk dapur umum, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), rantai pasok bahan baku, sumber anggaran dan skema pengawasan sebelum mencapai titik stabil yang dampaknya bisa terasa untuk masyarakat. Lingkar Manfaat MBGProgram MBG sejatinya bukan sekadar memberi makan siswa di sekolah namun sebuah investasi strategis yang dampaknya positif bagi peningkatan kualitas SDM Indonesia. Di mana berdasarkan data dari United Nations World Food Programme (UN WFP) dan Rockefeller Institute tahun 2023 menjelaskan bahwa setiap 1 dolar yang diinvestasikan oleh negara untuk gizi anak di sekolah akan memberikan proyeksi pengembalian ekonomi senilai 5 dolar hingga 35 dolar di masa yang akan datang.Asumsinya berakar dari persoalan serius yang dihadapi oleh anak-anak Indonesia selama ini adalah kekurangan mikronutrien seperti zat besi, seng, dan vitamin D dengan prevalensi defisit mencapai 30 persen sampai 38 persen. Hal ini jelas berdampak pada tingkat semangat para siswa belajar di kelas. Alasannya secara teknis manfaat Program MBG membuat anak-anak di sekolah akan memperoleh asupan nutrisi makanan yang cukup sehingga membuat para siswa bisa lebih semangat dan kosentrasi belajar serta bisa mendongkrak nilai ujian mereka. Melalui penguatan aspek kesehatan dan pendidikan di sekolah melalui Program MBG pula anak-anak tersebut akan tumbuh lebih kompetitif. Hasilnya kualitas SDM akan meningkat yang berbanding lurus dengan pilihan serta jenis pekerjaan yang lebih baik di masa mendatang.Multiplier-effect lainnya dari Program MBG tidak berhenti pada sektor kesehatan dan pendidikan individu siswa tapi menyentuh perputaran ekonomi secara mikro karena otomatis akan memperkuat kedaulatan pangan melalui produksi dan konsumsi makanan lokal yang lebih sehat. Tidak hanya itu, program ini membutuhkan bahan baku yang bersumber dari petani, nelayan dan peternak yang semuanya didistribusikan melalui Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Juga dalam seluruh proses rantai pasok dari hulu ke hilir yang dikelola oleh UMKM tentu otomatis akan membuka lapangan kerja baru yang memperkuat ekonomi lokal di wilayah desa atau pesisir. Selain memang bagi petani atau nelayan yang selama ini memiliki anak usia sekolah, dengan Program MBG mereka bisa mengurai biaya rutinnya karena tidak lagi membayar uang sekolah atau memberi jajan.Program MBG merupakan instrumen kebijakan negara yang memberi manfaat yang komprehensif dari hulu ke hilir. Lingkar manfaatnya sangat luas dengan menyentuh langsung pendidikan, kesehatan, ekonomi dan kesejahteraan yang dalam proyeksi jangka panjang bisa menurunkan angka kemiskinan di Indonesia.