Kreator konten sekaligus influencer Andovi da Lopez berorasi dalam unjuk rasa di depan Komplek DPR/MPR Senayan, Jakarta, Jumat (5/9/2025). (ANTARA/Katriana)JAKARTA - Kreator konten sekaligus pemengaruh (influencer) Andovi da Lopez mendesak massa aliansi masyarakat sipil dan elemen mahasiswa yang berunjuk rasa di DPR/MPR untuk tidak memilih caleg DPR pada Pemilu 2029 yang tidak memenuhi tuntutan rakyat 17+8."2029 enggak usah 'vote-in' mereka sama sekali," kata Andovi di depan ratusan demonstran yang berunjuk rasa di Komplek DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Jumat.Andovi mengingatkan massa bahwa hari ini, Jumat, 5 September 2025, adalah tenggat waktu bagi pemerintah untuk memenuhi tuntutan 17+8 yang digaungkan dalam aksi demonstrasi beberapa hari terakhir.Tuntutan 17+8 itu terbagi dalam dua bagian. Pertama adalah 17 tuntutan yang diminta untuk dipenuhi dalam jangka pendek, yakni paling lambat 5 September 2025.Sedangkan delapan tuntutan lainnya harus dipenuhi setidaknya dalam kurun waktu satu tahun atau paling lambat 31 Agustus 2026.Dalam aksi mendesak pemenuhan tuntutan 17+8, Andovi mengingatkan massa bahwa kekuatan terbesar rakyat Indonesia adalah suara masing-masing.Untuk itu, jika DPR maupun elemen negara gagal memenuhi tuntutan-tuntutan tersebut, Andovi mengajak masyarakat Indonesia untuk tidak memilih para anggota yang saat ini duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun pemerintah dalam Pemilihan Umum pada 2029."Aksi tindakan paling kecil yang gue bisa lakukan adalah gue ingat nama-nama ini. Dan gue gak akan pernah 'vote-in' mereka lagi," katanya.Menurut Andovi, ajakan tersebut adalah bagian dari sanksi bagi mereka yang tidak berusaha memenuhi tuntutan rakyat tersebut. Untuk itu, dia mendesak para anggota DPR untuk memanfaatkan jangka waktu empat tahun ke depan sebagai momen untuk membuktikan diri dengan memenuhi tuntutan-tuntutan tersebut.Andovi menyebutkan, tuntutan 17+8 merupakan dokumen yang hidup dan akan terus berkembang. Untuk itu, dia mendesak masyarakat untuk terus mengawal tuntutan-tuntutan tersebut untuk segera dipenuhi.Dalam tuntutan rakyat 17+8, para demonstran mendesak Presiden menarik TNI dari pengamanan sipil, memastikan tidak ada kriminalisasi demonstran dan mendesak pembentukan Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan dan semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28-30 Agustus 2025 dengan mandat jelas dan transparan.Tuntutan itu juga mendesak DPR untuk membekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan membatalkan fasilitas baru (termasuk pensiunan), memublikasikan transparansi anggaran dan mendorong Badan Kehormatan (BK) DPR untuk memeriksa anggota yang bermasalah, termasuk selidiki melalui KPK.Selain untuk Presiden dan DPR, tuntutan jangka pendek juga mendesak ketua partai politik untuk memecat atau menjatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik, mengumumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis dan melibatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa serta masyarakat sipil.Kepada Kepolisian RI, masyarakat juga mendesak pembebasan seluruh demonstran yang ditahan, penghentian tindakan kekerasan polisi, kepatuhan SOP pengendalian massa yang sudah tersedia dan menangkap serta memproses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan dan memerintahkan tindakan kekerasan dan melanggar HAM.Bagi TNI, tuntutan tersebut juga mendesak mereka untuk segera kembali ke barak, menghentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil, menegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambilalih fungsi Polri dan memenuhi komitmen untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.Sedangkan tuntutan untuk kementerian di sektor ekonomi mendesak kepastian upah layak untuk seluruh angkatan kerja di seluruh Indonesia, pengambilan langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan perlindungan buruh kontrak serta dibukanya dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan tenaga alih daya (outsourcing).Sedangkan delapan tuntutan jangka panjang meliputi pembersihan dan reformasi DPR besar-besaran, reformasi partai politik dan penguatan pengawasan eksekutif, penyusunan rencana reformasi perpajakan yang lebih adil, pengesahan RUU Perampasan Aset Koruptor serta reformasi kepemimpinan dan sistem di Kepolisian agar profesional dan humanis.Selanjutnya adalah penarikan TNI ke barak tanpa pengecualian, penguatan Komnas HAM dan pengawas lembaga independen serta peninjauan ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan.