Halte Transjakarta yang dibakar massa/ Foto: ISTJAKARTA - Komisi V DPR RI meminta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mengalokasikan anggaran dan bergerak cepat untuk memperbaiki kerusakan fasilitas umum pascaaksi unjuk rasa yang terjadi di sejumlah daerah.Sekadar informasi, beberapa waktu lalu terjadi aksi unjuk rasa besar-besaran, berawal pada 25 Agustus 2025. Kemudian, dilanjut pada 28 Agustus dan merenggut korban jiwa. Aksi memanas dan berlangsung hingga 31 Agustus.Ketua Komisi V DPR Lasarus mengatakan perbaikan fasilitas umum ini mendesak agar aktivitas masyarakat tidak terganggu dan pelayanan publik kembali bisa berjalan normal.“Pak Menteri (PU Dody Hanggodo) silakan sisihkan anggaran dari Kementerian PU dari sumber manapun untuk segera bangun fasilitas umum yang mengalami kerusakan supaya roda pemerintahan di daerah berjalan secara normal kembali,” katanya dalam rapat dengan pemerintah dengan komisi V DPR, di Gedung DPR, Jakarta, ditulis Jumat, 5 September.“Karena roda pemerintah daerah adalah bagian dari roda pemerintahan negara ini pak. Supaya semua berjalan normal kembali,” sambungnya.Sebelumnya, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, pihaknya telah menyiapkan anggaran sekitar Rp900 miliar untuk merehabilitasi fasilitas-fasilitas umum di seluruh Indonesia yang rusak akibat aksi unjuk rasa pada akhir Agustus 2025.Hal itu disampaikan Dody saat meninjau lokasi Gerbang Tol (GT) Pejompongan di Jakarta, Selasa, 2 September."Biayanya total seluruh Indonesia kemarin kami hitung hampir sekitar Rp900 miliar," ujar Dody.Dody bilang, anggaran tersebut akan dialokasikan untuk memperbaiki fasilitas-fasilitas umum yang rusak, seperti gerbang tol, halte, gedung DPRD hingga halte Transjakarta dan MRT."Kami ambil titik dulu yang paling utama gerbang tol. Karena, kan, tol itu hampir tiap hari dilalui oleh rekan-rekan kami semua dan halte Transjakarta serta MRT yang kena imbas," kata dia."Gedung-gedung DPRD di seluruh Indonesia kami juga akan merenovasi," sambungnya Kerugian Kerusakan Fasilitas Umum di Jakarta Capai Rp50,4 MiliarKerusakan fasilitas publik mulai dari stasiun MRT Jakarta, halte Transjakarta, hingga CCTV akibat aksi unjuk rasa belakangan ini menyebabkan kerugian mencapai Rp50,4 miliar.Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa kerugian Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tersebut terdiri dari Rp3,3 miliar untuk MRT, Rp41,6 miliar untuk fasilitas Transjakarta, dan Rp5,5 miliar untuk CCTV.Tito mengatakan bahwa aksi ini awalnya berlangsung di Gedung DPR RI pada 25 Agustus, massa menuntut pembatalan kenaikan tunjangan untuk anggota DPR, transparansi gaji dan tunjangan DPR, dan menolak RKUHP.Aksi tersebut, sambung Tito, berlanjut hingga 28 Agustus, dan semakin memanas setelah adanya korban jiwa.“Intinya berlanjut sampai aksi 28 Agustus dan terjadi peristiwa insiden yang mengakibatkan situasi semakin memanas yaitu seorang driver ojek online yang terlindas barakuda kepolisian, dan memicu aksi yang lebih panas di berbagai daerah,” katanya Tito dalam rapat inflasi daerah tahun 2025, Selesa, 2 September.Tito bilang pihaknya mencatat ada 107 titik aksi di 32 provinsi sejak 25 Agustus 2025. Selain Jakarta, daerah terdampak adalah Sulawesi Selatan. Terjadi pembakaran gedung DPRD Kota Makassar yang menyebabkan tiga orang tewas dan lima orang lainnya luka-luka.Kemudian, kantor Sekretariat DPRD Solo turut juga dibakar. Lalu gedung Grahadi di Surabaya dibakar, 11 pos polisi rusak berat atau terbakar. Di Kota Kediri, Gedung DPRD dibakar dan dijarah, dan kantor Satlantas Polres Kota Kediri dilempari, dan kendaraan barang bukti di rusak.“Kalau Kita lihat dari data DKI Jakarta, Kota Makassar, Surakarta, Surabaya, Kediri baik DPRD maupun Kantor Pemkab, Mataram NTB, Bandung, Semarang, Brebes, Pekalongan, Tegal, Cilacap, Kediri, Kebumen, Jepara, Malang, Cirebon, Banyumas, Banjar, Jambi, Tasikmalaya, Palembangdan Palopo mengalami kerusakan di kantor DPRD dan fasilitas umum,” ucap Tito.