Presiden Prabowo Subianto berbicara selama World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss, Kamis (22/2026). Foto: Denis Balibouse/REUTERSADVERTISEMENTDampak tatanan global yang multipolar berdampak pada distribusi kekuatan global tidak lagi berpusat kepada dua negara (bipolar) atau satu negara (unipolar) tapi tersebar ke banyak negara. Dampaknya esensi perdamaian menjadi sesuatu yang selalu harus diupayakan mengingat potensi terjadinya konflik bersifat asimetris. Situasi ini sangat berbeda di masa Perang Dingin setelah Blok Sekutu menjadi pemenang Perang Dunia II. Di mana terjadi perebutan dominasi antara Blok Barat diwakili Amerika Serikat (AS) dengan ideologi liberalnya sementara Blok Timur diwakili Uni Soviet merepresentasikan ideologi komunis dengan konfliknya relatif bisa diperkirakan karena bersifat simetris. Sejak tahun 1991, pasca bubarnya Uni Soviet praktis tidak ada yang bisa menandingi kekuatan ekonomi dan militer dari AS yang secara otomatis menjadikannya Negeri Paman Sam tersebut sebagai satu-satunya negara adidaya yang paling berpengaruh di dunia. Bahkan ada julukan “Polisi Dunia” melekat pada AS karena kedigdayaannya melakukan pengawasan, intervesi militer serta penegakan hukum tunggal dunia. Pada era modern saat ini, situasi global lebih dinamis dengan terbaginya kekuatan geopolitik yang relatif setara dengan munculnya kekuatan geopolitik baru, dari : Rusia, Tiongkok, India, Iran dan blok Uni Eropa. Ada pun negara-negara tersebut diketahui mengembangkan alutsista pertahanan, kualitas militer terbarukan hingga teknologi pengembangan nuklir.Bila dianalisa dari lanskap kesetaraan kondisi ini memang terlihat baik mengingat dominasi kekuatan geopolitik tidak lagi merujuk pada satu negara tapi situasi ini sekaligus juga menghadirkan kerawanan konflik global baru. Alasannya terdapat perbedaan yang tajam setiap negara dalam memandang dunia di masa depan. Di satu sisi negara-negara adidaya baru tersebut menginginkan tatanan dunia yang multipolar sementara AS selalu ingin mempertahankan status quo sebagai satu-satunya negara super power di dunia. Ketegangan GlobalArah kebijakan politik luar negeri di masa pemerintahan Presiden AS Donald Trump tidak lepas dari ideologi Partai Republik yang menjadi tempatnya bernaung. Di mana sejak diusung lalu terpilih kembali untuk masa bakti 2025-2029 menjelaskan secara semiotik keselarasan antara visi Tump sebagai Presiden AS dan manifesto politik Partai Republik yang selalu mendorong agenda American First atau Amerika yang utama. Di mana bagi Partai Republik menyelamatkan negara (save the country) menjadi landasan yang paling tepat agar bisa menyelamatkan rakyat (save the people) yang sejalan pula dengan slogan Make America Great Again (MAGA) yang dikampanyekan Trump. Hal ini tentu berbeda ketika Trump pertama kali terpilih menjadi Presiden AS di tahun 2016, di masa kampanye ia bahkan beberapa kali mengkritik kebijakan dari presiden yang berasal dari Partai Republik yaitu Bill Clinton (1993-2001) dan George W Bush (2001-2009) karena keterlibatan mereka dalam perang yang mengganggu keuangan negara. Sikap Trump ini kemudian mendapat simpati dari para swing voters (massa bimbang) yang kemudian menjatuhkan pilihan padanya.Fakta Trump sebagai presiden yang lebih suka perang bisnis dari pada perang militer sedikit terbukti karena pada masa kepresidennya dari tahun 2017-2021, Trump sangat minim melakukan serangan invasi ke negara lain. Namun, sejak terpilih untuk periode keduanya ini sejak awal tahun 2025 lalu, Trump berubah menjadi sosok yang berbeda dari Trump di periode pertamanya. Meski selama masa kampanye di Pilpres 2024, ia banyak mengkritik kebijakan luar negeri Presiden Joe Biden (2021-2025) yang dianggap merugikan keuangan AS akibat keterlibatan dalam perang di Rusia-Ukraina dan Gaza namun faktanya di era sekarang Trump menjadi pemicu utama meningkatnya eskalasi perang yang semakin meluas. Beberapa kasus seperti penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro, keterlibatan dalam invasi Israel-AS di Iran hingga upayanya menganeksasi Greendland memicu ketegangan geopolitik global.Juga jika kita lihat secara komprehensif arah kebijakan luar negeri AS di era Trump ini menerapkan konsep “sapu jagat” dengan menyasar secara agresif dan transaksional kepada semua pihak tanpa mempedulikan apakah negara tersebut bagian dari aliansi atau bukan. Misalnya, secara relasi kerja sama antar-negara mungkin Venezuela dan Iran tidak terikat kerja sama dengan AS namun menyasar Greendland yang merupakan teritorial adalah wilayah otonom dari Denmark tentu menghadirkan ketegangan baru. Pasalnya Denmark merupakan aliansi AS di Pakta Pertahanan NATO yang otomatis kondisi ini menghadirkan ketidakpastian baru. Pemikiran Geopolitik Prabowo Arah pemikiran geopolitik Presiden Prabowo Subianto tidak bergeser sedikit pun dari politik luar negeri Indonesia yang bebas-aktif. Prinsipnya yang selalu menekankan “seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak" dalam membangun persaudaraan antar bangsa-bangsa menjadi fondasinya menempatkan Indonesia tetap berada di jalur Non-Blok. Itu sebabnya, ketika Indonesia bergabung ke dalam kelompok kerja sama geopolitik BRICS di tahun 2025 yang di dalamnya ada Rusia dan Tiongkok setelahnya Prabowo juga membawa Indonesia bergabung dengan Board of Peace (BoP) di tahun 2026 yang digagas oleh Presiden AS Donald Trump. Tentu sebagai pemimpin berlatar belakang militer Prabowo memiliki hitungan tersendiri dalam mengantisipasi dinamika politik yang tidak terduga atas ketegangan global. Selain itu berbekal pengalaman sebagai Menteri Pertahanan RI, Prabowo juga banyak melakukan kajian startegis pertahanan dari sisi paradigma, sejarah, kondisi empirik hingga prediksi masa depan dunia. Hal ini terlihat di Sidang Umum Dewan Keamanan PBB pada bulan September 2025 lalu, Prabowo menyampaikan pidatonya dengan menolak doktrin dari seorang filsuf Yunani Thucydides yang mengatakan bahwa “Yang kuat berbuat semaunya, yang lemah menderita apa yang harus diderita” menunjukkan sikap politik luar negerinya konsisten mendorong keadilan global. Selain itu, Prabowo juga memperlajari dengan baik tentang dinamika dunia multipolar dengan kemungkinan konflik global yang tidak bisa diprediksi. Sebabnya pada saat pembekalan para calon menteri di kabinetnya pada 17 Oktober 2024 lalu Prabowo mendatangkan Ilmuan Politik asal AS bernama John Mearsheimer sebagai pemateri dalam pembahasan geopolitik. Karya-karya Mearsheimer menjadi rujukan utama Prabowo dalam melihat realitas dunia yang multipolar. Hal ini setidaknya dituliskan oleh Mearsheimer dalam salah satu bukunya yang paling berpengaruh berjudul “The Tragedy of Great Power Politics” (2001) dengan memperkenalkan secara khusus Teori Realisme Ofensif. Di mana teori ini membahas mengenai struktur sistem internasional yang multipolar akan memaksa negara-negara besar bertindak agresif satu sama lain demi menjamin kelangsungan hidupnya dengan satu tujuan akhir yaitu hegemoni.Merujuk pemikiran Mearsheimer ini pula, dibutuhkan kelihaian sebuah bangsa dalam memutuskan kebijakan luar negerinya secara logis serta objektif dalam memandang situasi politik global saat ini. Pada posisi ini Prabowo melihat posisi pertahanan Indonesia dengan segala kekurangan dan kelebihannya harus bisa lihai dalam melihat dinamika geopolitik global dengan tanpa meninggalkan esensi politik luar negeri bebas-aktif