Suasana pelaku UMKM kuliner melayani pembeli. Foto: Dokumentasi pribadiCoba bayangkan ini: Seorang tukang nasi goreng di pinggir jalan—sebut saja Pak Deki—sedang menghitung pengeluarannya malam ini. Satu tabung LPG 3 kg, minyak goreng dua liter, beras lima kilo, telur setray, kecap, dan bumbu-bumbu.Semua harus pas, karena margin keuntungannya tipis: paling cuma Rp2.000-3.000 per porsi. Jika ada satu saja komponen yang harganya naik, pilihannya cuma dua. Naikkan harga dan kehilangan pelanggan, atau pertahankan harga dan tanggung ruginya sendiri.Sekarang, bayangkan ada perang yang pecah ribuan kilometer dari gerobaknya.Pada 28 Februari 2026, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan militer gabungan ke Iran. Operasi yang oleh Washington dinamai "Operation Epic Fury" itu menyasar fasilitas nuklir, pangkalan rudal, hingga pusat komando. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dilaporkan tewas. Iran membalas dengan rudal ke pangkalan militer AS di kawasan Teluk. Kemudian, Garda Revolusi Iran mengambil langkah yang dampaknya jauh melampaui medan perang: menutup Selat Hormuz.Bagi kebanyakan orang Indonesia, Selat Hormuz mungkin terdengar asing. Namun, jalur laut selebar 21 mil di antara Iran dan Oman ini adalah urat nadi energi dunia. Sekitar 20 persen pasokan minyak global lewat di daerah tersebut setiap hari. Begitu selat itu ditutup, pasar langsung bereaksi. Harga minyak mentah Brent melonjak 27 persen dalam kurun 27 Februari hingga 9 Maret 2026, tembus 91,8 dolar AS per barel.Lalu, apa hubungannya dengan gerobak nasi goreng Pak Deki? Jawabannya: semuanya.Rantai Domino-nya Lebih Pendek dari yang Kita KiraIndonesia itu ironis soal energi. Kita punya kekayaan alam melimpah, tapi untuk urusan minyak justru jadi net importer. Konsumsi harian sekitar 1,7 juta barel, produksi domestik cuma 860 ribu barel. Hampir separuh kebutuhan harus diimpor, dan sebagian besar datang dari kawasan yang sekarang jadi medan perang.Tangki minyak Saudi, Aramco, di Abqaiq, Arab Saudi. Foto: REUTERS / Maxim ShemetovArab Saudi menyuplai sekitar 38 persen impor minyak mentah Indonesia, nilainya lebih dari 1,2 miliar dolar AS per tahun. Sisanya dari Irak, UEA, dan Kuwait, yang semua jalur distribusinya lewat Selat Hormuz. Untuk LPG, ketergantungannya bahkan lebih parah. Sekitar separuh kebutuhan LPG nasional diimpor dari kawasan Teluk, nilainya lebih dari 714 juta dolar per tahun. Dan LPG ini bukan komoditas industri belaka. Lebih dari 70 juta rumah tangga Indonesia mengandalkannya untuk memasak, terutama tabung 3 kg subsidi.Jadi ketika Selat Hormuz terganggu, efek domino-nya tidak butuh waktu lama untuk sampai. Harga minyak dunia naik, ongkos kirim bahan baku ikut naik, harga LPG terancam naik, dan ujungnya harga sepiring nasi goreng pinggir jalan pun kena imbasnya.Yang Paling Kena Duluan Bukan Orang KayaYang sering luput dari perbincangan: dampak paling awal dan paling berat dari gejolak harga energi selalu jatuh ke pelaku ekonomi paling kecil. Bukan konglomerat yang punya tim manajemen risiko, melainkan pedagang kaki lima, warung makan, dan tukang gorengan. Mereka yang dalam ilmu ekonomi disebut pelaku di tingkat paling hilir rantai pasok.Indonesia punya lebih dari 64 juta UMKM yang menyumbang sekitar 61 persen PDB nasional dan menyerap 97 persen tenaga kerja. Angka ini impresif di atas kertas, tetapi artinya juga mayoritas tenaga kerja kita bergantung pada unit usaha yang marginnya tipis dan nyaris tanpa bantalan saat ada guncangan.Contoh sederhananya: Seorang pedagang ayam geprek pernah bercerita bahwa ketika harga minyak goreng naik, marginnya terpangkas dari 30—40 persen hanya menjadi 10—20 persen per porsi. Itu belum dipotong gas, listrik, dan sewa. Sekarang, bayangkan yang naik bukan hanya minyak goreng, melainkan juga gas, ongkos angkut, dan telur—semuanya sekaligus, karena harga minyak dunia melonjak akibat perang.Ilustrasi UMKM. Foto: murtiwijaya/ShutterstockKementerian UMKM sendiri mengakui tekanan ini. Deputi Bidang Usaha Kecil menyebut UMKM sektor jasa dan distribusi akan sangat terdampak karena biaya operasionalnya sangat bergantung pada harga BBM. Ketika biaya naik di level distribusi, efeknya merambat ke semua sektor.Subsidi: Peredam Kejut yang Mulai KewalahanDi sinilah peran pemerintah masuk lewat instrumen andalannya: subsidi energi. Harga Pertalite masih ditahan di Rp10.000 per liter, Biosolar Rp6.800, meskipun harga minyak dunia sudah jauh melampaui asumsi APBN 2026 yang dipatok 70 dolar per barel. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengatakan bahwa harga BBM subsidi tidak akan berubah dalam waktu dekat dan stok nasional diklaim aman sekitar 20 hari ke depan.Namun di balik jaminan itu, ada kenyataan fiskal yang tidak bisa dianggap remeh.Subsidi energi tahun ini dianggarkan sekitar Rp105,4 triliun, ditambah kompensasi listrik, totalnya mencapai Rp381 triliun. Semua dihitung dengan asumsi minyak 70 dolar per barel. Kenyataannya? Harga minyak sudah di kisaran 78—92 dolar, dan analis Barclays memperkirakan bisa tembus 100 dolar jika eskalasi terus berlanjut.Sensitivitas APBN-nya buat merinding: setiap kenaikan 1 dolar pada harga minyak rata-rata per barel berpotensi menambah defisit sekitar Rp6,8 triliun per tahun anggaran. Jika harga minyak naik 30 dolar di atas asumsi, kita bicara lubang anggaran lebih dari Rp200 triliun. Itu setara gabungan anggaran beberapa kementerian.Subsidi memang berfungsi sebagai peredam kejut yang melindungi masyarakat dari dampak langsung kenaikan harga energi global. Namun, kapasitas peredamnya terbatas. Semakin tinggi dan semakin lama tekanan harga berlangsung, semakin besar beban APBN. Dan ketika ruang fiskal sudah sempit karena kebijakan efisiensi anggaran, kemampuan menyerap tekanan tambahan menjadi semakin tipis.Subsidi atau Sesuaikan Harga? Dua-duanya PahitIlustrasi harga. Foto: ShutterstockPada akhirnya pemerintah akan dihadapkan pada pilihan klasik: terus tahan harga dan tanggung defisit, atau sesuaikan harga dan bebankan ke masyarakat. Kalau subsidi dipertahankan tanpa penyesuaian, defisit APBN bisa melampaui batas 3 persen PDB. Artinya, pemerintah harus mencari sumber pendanaan lain, entah melalui utang atau pemangkasan belanja. Dan yang biasanya terkena pangkas duluan justru pos pembangunan: infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.Sebaliknya, jika harga BBM dinaikkan, dampaknya langsung terasa. Inflasi naik, daya beli turun, dan yang paling terpukul tetap kelompok bawah dan UMKM. Kita pernah merasakan ini di September 2022, ketika Pertalite naik ke harga Rp10.000. Gelombang protes terjadi di mana-mana.Intinya, subsidi itu bukan solusi. Ia cuma penundaan. Selama struktur ketergantungan kita terhadap impor energi fosil tidak berubah, setiap konflik di Timur Tengah akan selalu berpotensi mengguncang ekonomi domestik—dari level APBN sampai level gerobak nasi goreng.Perang Jauh, Dampak DekatKonflik Iran bukan sekadar berita internasional, bukan sekadar bahan diskusi geopolitik. Jalur transmisinya sangat konkret: dari Selat Hormuz, ke pasar minyak global, ke harga impor energi, ke beban APBN, ke harga LPG dan BBM, lalu ke gerobak nasi goreng Pak Deki di ujung gang.Dalam jangka pendek, kebijakan menahan harga BBM subsidi memang langkah yang tepat. Diversifikasi sumber impor ke jalur yang tidak melewati Selat Hormuz juga masuk akal. Namun jika kita terus bermain di level jangka pendek, kita cuma menunggu bom waktu fiskal berikutnya.Ilustrasi kilang minyak dan gas. Foto: Rangsarit Chaiyakun/ShutterstockYang dibutuhkan adalah percepatan transisi energi, pengembangan kilang domestik, dan perluasan program biodiesel. Untuk UMKM, stabilisasi harga LPG 3 kg harus jadi prioritas absolut, karena menyangkut puluhan juta usaha mikro yang bergantung pada gas untuk operasional hariannya.Sementara itu, Pak Deki tidak tahu apa itu Selat Hormuz. Tidak tahu siapa Ayatollah Khamenei. Tidak paham mekanisme sensitivitas APBN. Yang dia tahu, tabung gasnya terasa lebih cepat habis dari biasanya, harga minyak goreng di warung sebelah naik lagi, dan pelanggannya mulai protes karena porsi nasi gorengnya "kok kayak makin dikit, Pak."Pak Deki tidak punya hedge fund untuk melindungi nilai dan tidak punya tim analis untuk membaca tren harga komoditas. Satu-satunya strategi manajemen risikonya adalah berdoa supaya harga gas tidak naik lagi bulan depan.Pertanyaannya bukan lagi "Apakah perang di Timur Tengah berdampak ke Indonesia?" melainkan "Sampai kapan kita membiarkan nasib jutaan Pak Deki ditentukan oleh konflik yang terjadi di belahan dunia lain, tanpa bantalan yang memadai, tanpa struktur energi yang mandiri, dan tanpa kebijakan yang benar-benar melindungi mereka yang paling rentan?"Karena pada akhirnya, yang membayar harga perang bukan hanya mereka di medan tempur, melainkan juga mereka yang tiap malam menyalakan kompor di pinggir jalan, berharap dagangannya laku, supaya besok bisa buka dagangan lagi.