Tampilan Toyota Crown saat dipamerkan pada kumparan New Energy Vehicle Summit 2025 di MGP Space, SCBD Park, Jakarta, Selasa (6/5/2025). Foto: Jamal Ramadhan/kumparanAncaman melonjaknya harga bahan bakar akibat gejolak geopolitik di Timur Tengah dinilai menjadi momentum tepat transisi adopsi kendaraan energi terbarukan atau new energy vehicle (NEV) di Indonesia.Chief Economist Permata Bank, Josua Pardede menilai momentum transisi energi memang semakin kuat. Namun satu sisi, konflik geopolitik kembali memperlihatkan rapuhnya ketergantungan terhadap minyak impor."Sementara pemerintah sedang mendorong kemandirian energi melalui hilirisasi, etanol, dan biodiesel untuk mengurangi ketergantungan impor minyak," buka Pardede dihubungi kumparan, Sabtu (28/3/2026).Kembali perihal situasi yang terjadi saat ini dikaitkan dengan peluang adopsi lebih cepat NEV seperti battery electric vehicle (BEV) atau mobil listrik murni hingga hibrida atau hybrid/plug-in hybrid electric vehicle (HEV/PHEV), Pardede bilang tidak sesederhana itu.Mobil listrik BYD di IIMS 2026. Foto: Sena Pratama/kumparan"Apakah ini momentum untuk beralih lebih cepat ke kendaraan listrik dan kendaraan hibrida? Ya, tetapi tidak dengan cara seragam dan tergesa-gesa, data industri menunjukkan pasar mobil Indonesia masih sangat peka terhadap harga," jelasnya."Pembeli kendaraan listrik saat ini cenderung berasal dari kelompok daya beli lebih tinggi, dan penjualan kendaraan listrik masih banyak dipenuhi impor utuh sehingga nilai tambah di dalam negeri belum maksimal," imbuh Pardede.Tantangan lainnya, Josua juga menyoroti berakhirnya berbagai insentif khusus kendaraan listrik murni yang diberikan selama 2025. Kondisi ini berpotensi membuat harga mobil listrik meningkat mulai 2026 ini.Di sisi lain, pemerintah memperketat aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Target kandungan lokal meningkat dari minimal 40 persen pada 2026 menjadi 60 persen pada periode 2027–2029 dan 80 persen mulai 2030.Test drive Toyota Kijang Innova Zenix V. Foto: Sena Pratama/kumparan"Karena itu, untuk masyarakat luas kendaraan hybrid lebih realistis sebagai jembatan awal karena bisa segera mengurangi konsumsi BBM tanpa menuntut perubahan kebiasaan sebesar kendaraan listrik penuh," papar Pardede.Sedangkan, ia menambahkan kendaraan listrik akan lebih cepat meluas bila pengisian daya, pasokan listrik, pabrik lokal, baterai, dan insentif produksi dalam negeri makin siap. "Jadi, visi kedaulatan energi nasional memang bisa dipercepat oleh momentum ini, tetapi jalannya harus bertahap, berbasis industri dalam negeri, dan tidak hanya bertumpu pada dorongan konsumsi sesaat," pungkas Pardede.