Ilustrasi Ombudsman RI. Foto: Rivansyah Dunda/ShutterstockPrinsip Internasional Pelindungan OmbudsmanUpaya paksa terhadap Ombudsman Republik Indonesia (Ombudsman RI) tidak bisa dipandang sebagai tindakan prosedural hukum biasa. Hal ini menyentuh inti independensi lembaga pengawas pelayanan publik dan menguji kesetiaan pada prinsip negara hukum.Belajar dari Venice Principles—prinsip internasional tentang pelindungan dan promosi lembaga Ombudsman—secara eksplisit menuntut negara mendukung dan melindungi Ombudsman serta menahan diri dari tindakan yang merongrong independensinya, bahkan menyoroti ancaman berupa tindakan hukum yang menggerus imunitas Ombudsman.Prinsip ke-23 menegaskan konsep imunitas bahwa anggota Ombudsman, pejabat struktural, dan pegawai yang punya kewenangan untuk memutuskan pada lembaga Ombudsman memiliki kekebalan terhadap proses hukum atas aktivitas dan pernyataan dalam kapasitas resmi, dan pelindungan ini tetap berlaku setelah mereka purna tugas.Dari perspektif tata kelola, upaya paksa terhadap Ombudsman RI berpotensi menekan imunitas personil dan kerahasiaan dokumen yang melekat pada fungsi pengawasan.Venice Principles tidak hanya menegaskan imunitas fungsional, tetapi juga memberi konteks bahwa negara harus menahan diri dari tindakan yang menghambat fungsi Ombudsman, termasuk melalui tekanan hukum yang mengancam pelindungan kelembagaan. Dalam rezim demokratis, law enforcement yang baik justru memastikan jalur klarifikasi ditempuh tanpa mengintervensi pengawasan yang dilindungi Undang-Undang.Ilustrasi OECD. Foto: Gil C/ShutterstockDalam konteks kebijakan internasional, Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) telah mengeluarkan Recommendation of the Council on Human‑Centred Public Administrative Services pada 17 September 2024.Salah satu butir kuncinya berbunyi,“Mandate the relevant institution(s) to prevent and correct maladministration in all public sector entities providing services, including by enshrining powers to investigate individual cases and systemic issues, and by taking steps to ensure that there are adequate resources to fulfil this mission.”Rekomendasi ini menuntut negara memandatkan institusi yang relevan—dalam konteks Indonesia yaitu Ombudsman RI—untuk mencegah dan memperbaiki malaadministrasi, memberi kewenangan menyelidiki kasus individual maupun sistemik, dan menjamin kecukupan sumber daya.Rumusan OECD itu sejiwa dengan UU 37/2008 dan secara implisit menegaskan bahwa pelindungan kelembagaan adalah sebuah bentuk kecukupan sumber daya karena menjadi prasyarat agar pengawasan bekerja dengan objektif karena bebas dari tekanan kekuasaan.Sebagai tambahan, Council of Europe pada tahun 2019 juga telah mengeluarkan rekomendasi tentang pengembangan institusi Ombudsman yang menegaskan bahwa institusi Ombudsman merupakan fitur kunci dalam demokrasi, dengan mandat, yang di banyak negara, telah berkembang ke promosi dan pelindungan hak asasi serta rule of law. Dengan demikian, melindungi Ombudsman berarti melindungi demokrasi itu sendiri.Pelindungan Ombudsman di IndonesiaDalam konteks Indonesia, peran dan kedudukan Ombudsman RI dituangkan tegas dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang ini, Ombudsman RI dibentuk untuk mencegah dan memberantas maladministrasi, diskriminasi, kolusi, korupsi, serta nepotisme dalam pelayanan publik.Ilustrasi administrasi. Foto: kenchiro168/ShutterstockMalaadministrasi berdasarkan UU 37/2008 adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat.Undang-Undang tersebut menempatkan Ombudsman RI sebagai lembaga negara pengawas pelayanan publik yang independen. Ketentuan ini bukan sekadar deklarasi, melainkan juga sebuah pagar hukum agar pengawasan berjalan objektif dan tidak tunduk pada tekanan kekuasaan lain karena tugas dan wewenang Ombudsman RI dalam menyelesaikan malaadministrasi akan menempatkan lembaga negara dalam posisi sebagai terlapor. Dalam keadaan ini, terlapor dengan kekuasaan yang dimilikinya berpotensi memunculkan sebuah tekanan dalam penyelesaian malaadministrasi.Dalam menjalankan salah satu mandatnya, Ombudsman RI menerima dan memverifikasi laporan, melakukan pemeriksaan untuk mencari bukti atas dugaan malaadministrasi, mengeluarkan tindakan korektif dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), dan jika tidak dilaksanakan, Ombudsman RI dapat menerbitkan rekomendasi.Sebagai pelindungan pelaksanaan tugas dan wewenang, imunitas Ombudsman RI diatur tegas pada Pasal 10 UU 37/2008, bahwa Ombudsman tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut, atau digugat di muka pengadilan.Imunitas ini berjalan seiring asas kemandirian dalam Pasal 2 UU 37/2008 yang menyatakan bahwa Ombudsman bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya saat menjalankan tugas. Pesan intinya jelas: personel dan dokumen yang melekat pada pelaksanaan mandat pengawasan berada di bawah pelindungan hukum, selama bertindak dalam kapasitas resmi.Namun, imunitas bukan carte blanche—sebuah cek kosong. Penjelasan Pasal 10 UU 37/2008 menyebutkan bahwa imunitas tidak berlaku apabila Ombudsman melakukan pelanggaran hukum. Artinya, batasnya tegas, pelindungan melekat pada fungsi, bukan pada pelanggaran. Namun, setiap klaim pelanggaran mesti dibuktikan melalui mekanisme yang sah yang tetap menghormati kemandirian lembaga dan tidak mengintervensi fungsi pengawasan yang sedang berjalan atau telah selesai.Check and Balance Ombudsman RIIlustrasi check and balance. Foto: ShutterstockDi sisi lain, akuntabilitas internal Ombudsman RI juga telah diinstitusikan. Sejak 2017, Ombudsman RI membangun Whistleblowing System (WBS) sebagai mekanisme pengaduan pelanggaran internal. Mekanisme ini diperbarui melalui Peraturan Ombudsman RI No. 63 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran Internal.Uniknya, WBS yang dikembangkan oleh Ombudsman RI tidak terbatas penggunaannya oleh pegawai internal Ombudsman RI saja, tetapi juga dapat digunakan oleh pihak eksternal juga, sehingga keberatan atas pelaksanaan tugas, dugaan pelanggaran etik, bahkan dugaan korupsi dapat ditangani melalui kanal ini secara objektif—dengan demikian dapat memperkuat checks and balances Ombudsman RI.Mekanisme tersebut dibentuk dengan kesadaran bahwa jika terjadi permasalahan profesional dan etik oleh Ombudsman RI: pemanggilan oleh aparatur penegakan hukum tidak mungkin dilakukan, penyitaan dokumen terkait pelaksanaan tugas dan wewenang Ombudsman RI tidak sesuai kaidah hukum, kehadiran Ombudsman RI dalam persidangan tidak memungkinkan, pembatalan produk pengawasan melalui pengadilan tidak berlandaskan hukum, dan lain-lainnya.RisikoImplikasi sosial‑politik dari penggunaan upaya paksa terhadap Ombudsman RI tidak dapat dianggap ringan. Tindakan semacam ini berpotensi mengikis kepercayaan publik terhadap mekanisme pengawasan pelayanan publik yang selama ini dirancang agar masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atau laporan tanpa rasa takut akan pembalasan.Ketika lembaga pengawas yang seharusnya memperoleh imunitas fungsional demi menjaga independensi kerjanya diperlakukan seolah tidak memiliki pelindungan yang layak, sinyal yang diterima masyarakat adalah bahwa jalur formal pengaduan dan pelaporan itu sendiri tidak sepenuhnya aman ataupun dihormati oleh sesama lembaga negara.Padahal, keberadaan kanal resmi untuk melaporkan persoalan pelayanan publik merupakan bagian penting dari upaya menjaga mutu tata kelola. Jalur ini dibangun agar masyarakat memiliki tempat yang jelas, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan ketika mencari penyelesaian atas masalah yang mereka hadapi. Jika rasa aman dan kepercayaan terhadap mekanisme ini mulai terkikis, fondasi partisipasi publik dalam pengawasan pelayanan publik turut terancam.Ilustrasi masyarakat. Foto: Djem/ShutterstockLebih jauh, ketika masyarakat tidak lagi percaya pada kanal formal pengaduan dan pelaporan, konsekuensinya bisa jauh lebih luas. Masyarakat yang merasa bahwa jalur resmi tidak melindungi kepentingannya cenderung mencari cara-cara lain untuk menyuarakan ketidakpuasan, seperti mulai dari mengekspresikan keluhan tanpa kendali di ruang publik, mengandalkan jalur informal yang sulit dipantau, hingga berpotensi mengambil langkah-langkah yang konfrontatif.Kondisi ini dapat memicu ketegangan sosial, melemahkan legitimasi negara, dan menciptakan situasi yang tidak kondusif bagi stabilitas sosial‑politik maupun efektivitas pelayanan publik. KesimpulanSebagai kesimpulan, supaya terjadi ketertiban hukum yang selaras dengan prinsip luar negeri dan dalam negeri, perlu dilakukan beberapa hal. Pertama, akui dan hormati imunitas serta kemandirian bahwa setiap tindakan paksa yang menyasar personel dan dokumen terkait pelaksanaan tugas pengawasan harus tunduk pada mekanisme dan prinsip hukum yang ada, bukan hanya pada penggunaan kekuasaan dan wewenang semata.Kedua, optimalkan mekanisme check and balance melalui WBS, sehingga penjaminan mutu pengawasan berjalan tanpa mengorbankan demokrasi.Ketiga, pastikan koordinasi antarlembaga dilakukan melalui klarifikasi yang akuntabel dan transparan.Sebagai penutup, demokrasi yang dewasa diukur dari konsistensi praktik hukum yang baik. Negara hukum menuntut semua aktor—termasuk penegak hukum—patuh pada pagar yang dirancang untuk menjaga keseimbangan kekuasaan.Upaya paksa terhadap Ombudsman RI yang mengabaikan imunitas dan kemandirian lembaga dapat menjadi sebuah kemunduran demokrasi. Menjaga marwah Ombudsman RI sama artinya menjaga hak masyarakat atas pelayanan publik yang adil dan hak atas remedi yang berpengaruh pada kepercayaan publik terhadap negara.