Foto: Dokumen Pribadi (SP, 2026)Dalam beberapa tahun terakhir, dunia pendidikan Indonesia dihadapkan pada sebuah ironi yang tidak bisa diabaikan: kemudahan akses informasi tidak selalu berbanding lurus dengan meningkatnya kemampuan literasi. Data dari Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) dan Tes Kompetensi Akademik (TKA) menunjukkan bahwa capaian literasi dan numerasi peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah masih belum merata, bahkan cenderung mengalami penurunan di sejumlah wilayah.Memang, patut diapresiasi bahwa ada sekolah-sekolah yang menunjukkan capaian baik. Namun secara agregat, kita belum sampai pada titik ideal di mana literasi menjadi kekuatan bersama dalam sistem pendidikan nasional.Keprihatinan kitaFenomena ini tidak hanya tampak dalam angka-angka statistik, tetapi juga terasa nyata dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. Para pendidik kerap menghadapi situasi yang cukup menggelisahkan: informasi yang sudah disampaikan secara lengkap—bahkan dengan unsur 5W+1H—masih kembali ditanyakan. Dalam grup komunikasi resmi, misalnya, pengumuman yang jelas dan rinci seringkali tidak dibaca secara utuh. Akibatnya, muncul pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya telah terjawab dalam informasi awal. Ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan cerminan dari menurunnya ketekunan membaca dan daya tangkap terhadap teks.Kondisi lain juga lebih memprihatinkan terjadi pada peserta didik dalam hal akademik. Ketika diberikan tugas untuk membaca artikel ilmiah populer dan menuliskan refleksi, tidak sedikit dari mereka yang melewati proses membaca itu sendiri. Mereka cenderung hanya melihat judul atau ringkasan, bahkan memanfaatkan kecerdasan buatan (artificial intelligence, AI) untuk menghasilkan jawaban instan. Di satu sisi, teknologi seperti AI memang dirancang untuk membantu manusia. Namun di sisi lain, penggunaan yang tidak bijak justru melahirkan efek samping (excess) berupa kemalasan intelektual dan penurunan daya literasi. Alih-alih menjadi alat bantu berpikir, teknologi justru berpotensi menggantikan proses berpikir itu sendiri.Krisis Identitas ManusiaDi titik ini, manusia perlahan menjauh dari hakikatnya. Sejak Aristoteles (384-322 sM) manusia disebut sebagai animal rationale (makhluk berakal budi). Berarti, bagi manusia berpikir bukan sekadar aktivitas tambahan, melainkan inti dari kemanusiaan itu sendiri. René Descartes (1596-1650) bahkan menegaskannya secara radikal dalam ungkapan cogito ergo sum (aku berpikir, maka aku ada), yang menempatkan aktivitas berpikir sebagai dasar eksistensi manusia.Namun dalam konteks hari ini, ketika proses berpikir itu mulai diambil alih oleh teknologi, manusia berisiko mengalami semacam “krisis identitas”. Apa yang tersisa jika manusia tidak lagi bersusah payah memahami, menganalisis, dan merefleksikan? Dalam kerangka filsafat eksistensialisme dari Jean-Paul Sartre (1905-1980), manusia adalah makhluk yang “mengada” melalui pilihan dan kesadarannya—l'existence précède l'essence (eksistensi mendahului esensi). Artinya, manusia menjadi dirinya justru melalui tindakan sadar dan reflektif. Ketika proses itu diserahkan sepenuhnya kepada teknologi, manusia tidak hanya kehilangan kebiasaan berpikir, tetapi juga berpotensi kehilangan kebebasan eksistensialnya.Dengan demikian, krisis literasi yang kita hadapi hari ini bukan sekadar persoalan pendidikan, melainkan krisis filosofis tentang apa artinya menjadi manusia.Langkah Kecil tapi BerdampakMenghadapi realitas ini, langkah pertama yang perlu diambil adalah sikap legowo—menerima kondisi ini di titik awal perubahan. Namun dunia pendidikan tidak bisa di satu sisi hanya permisif terus-menerus atau di sisi lain hanya mengeluh, melainkan harus merespons dengan strategi yang konkret dan berkelanjutan. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah kembali ke dasar: membangun kebiasaan membaca secara konsisten.Gerakan ini tidak harus dimulai dengan sesuatu yang besar. Justru, kesederhanaan cara ini menjadi kunci. Peserta didik dapat diajak untuk membaca teks-teks ringan, artikel ilmiah populer, atau bacaan reflektif yang dekat dengan kehidupan mereka. Fokus awal bukan hanya pada minat baca, tetapi juga pada daya baca—kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan merefleksikan isi bacaan. Dari sini, tingkat kesulitan bacaan dapat ditingkatkan secara bertahap: dari artikel populer menuju tulisan ilmiah yang lebih kompleks, hingga akhirnya pada penelitian akademik yang lebih mendalam.Peran guru dalam hal ini menjadi sangat krusial. Guru bukan hanya sebagai penyampai materi, tetapi sebagai fasilitator budaya literasi. Mereka perlu menciptakan ekosistem belajar yang mendorong peserta didik untuk membaca sebelum bertanya, memahami sebelum merespons, dan berpikir sebelum menulis. Demikian pula bagi manajemen sekolah, hendaklah menghadirkan kebijakan yang mendukung budaya literasi, baik melalui program rutin membaca, diskusi buku, maupun penugasan berbasis refleksi kritis.Kita tidak bisa menutup mata bahwa tantangan literasi di era digital semakin kompleks. Namun justru di tengah kompleksitas itulah pendidikan dituntut untuk kembali pada esensinya: membentuk manusia yang mampu berpikir, memahami, dan memaknai. Literasi bukan sekadar kemampuan membaca teks, tetapi kemampuan membaca kehidupan.Upaya ini mungkin tidak menghasilkan perubahan instan. Namun dengan komitmen bersama, langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten akan membawa dampak yang besar. Sekolah-sekolah dapat mulai mencoba, mengajak, dan membiasakan. Harapannya sederhana, tetapi mendasar: agar membaca tidak lagi menjadi kewajiban yang dihindari, melainkan kebutuhan yang dicari.Dan dari situlah, kita dapat berharap bahwa literasi tidak hanya hidup kembali, tetapi juga bertumbuh sebagai fondasi utama pendidikan yang bermakna. (SP, 2026)