The Future of Jobs Report (2025). Foto: World Economic ForumDalam dua tahun terakhir, diskursus pendidikan di ruang publik berkisar pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Diskusi tentang program ini berseliweran, menghantam kiri dan kanan. Namun, sebagian besar perdebatan terfokus pada dua isu, yaitu anggaran dan keamanan pangan.Keduanya penting, bahkan sangat penting karena bersinggungan langsung dengan penggunaan uang rakyat dan kesehatan anak-anak. Namun, muncul pertanyaan mendasar: Apakah bantuan konsumsi semata cukup untuk meningkatkan kualitas generasi muda Indonesia? Tentu tidak. Dan karenanya, selain program konsumsi, investasi publik seharusnya juga diarahkan secara lebih serius pada penguatan pendidikan dan pengembangan keterampilan, terutama melalui pendidikan vokasional.Hal ini penting karena minimnya perhatian, komitmen dan investasi negara pada pengembangan pendidikan vokasional. Padahal, dunia sedang bergerak menuju era baru dalam otomasi industri, digitalisasi, transisi energi bersih, dan ekonomi berbasis keberlanjutan. Perubahan ini tidak hanya menciptakan jenis pekerjaan baru, tetapi juga menghapus banyak pekerjaan lama yang bersifat rutin.Kesenjangan KeterampilanBerbagai laporan internasional menunjukkan bahwa dunia kerja menghadapi kesenjangan keterampilan (skills gap) yang serius. The Future of Jobs Report 2025 mencatat bahwa sekitar 59% angkatan kerja global perlu menjalani pelatihan ulang sebelum 2030. Dari jumlah tersebut, sekitar 29% pekerja dapat meningkatkan keterampilannya untuk posisi yang sama, sementara 19% lainnya dapat meningkatkan keterampilannya dan berpindah ke peran lain dalam organisasi mereka.The Future of Jobs Report (2025). Foto: World Economic ForumLaporan ini memperkuat temuan dari OECD (2024: 6—7) yang menunjukkan bahwa lebih dari satu dari tiga perusahaan global mengalami ketidaksesuaian antara keterampilan yang dibutuhkan dan kompetensi yang dimiliki tenaga kerja mereka. Kesenjangan tersebut paling banyak terjadi pada keterampilan teknis (46%), diikuti kemampuan pemecahan masalah (34%) dan kerja tim (33%). Sebaliknya, kesenjangan relatif kecil ditemukan pada kemampuan dasar seperti membaca (2%) dan matematika (4%).Indonesia pun tak ubahnya menghadapi persoalan yang sama. Hampir semua publikasi—dari lembaga pemerintah maupun temuan lapangan—secara konsisten menunjukkan bahwa masih lebarnya kesenjangan keterampilan di dunia kerja.Artinya, banyak lulusan memasuki pasar tenaga kerja tanpa pembaruan kompetensi yang berarti. Upskilling pada keterampilan baru yang relevan dengan perkembangan industri masih sangat terbatas, sehingga posisi tawar mereka sangat lemah di pasar tenaga kerja.Situasi yang memprihatinkan terjadi di kota-kota kecil. Di sana, pendidikan vokasional masih sering dipandang sebagai secondary school, yang dianggap kurang bergengsi dan minim masa depan. Stigma ini bukan hanya persoalan persepsi sosial, melainkan juga cerminan lemahnya dukungan sistemik terhadap pengembangan pendidikan keterampilan.Hal itu sangat bisa dipahami di tengah pemangkasan anggaran pendidikan. Pada tahun 2026, rata-rata alokasi untuk setiap sekolah vokasional hanya sekitar Rp84 juta per tahun—angka yang jelas tidak memadai untuk menopang pendidikan yang menuntut porsi praktik hingga 60 persen dalam proses pembelajaran. Apalagi, biaya operasional SMK secara nyata bisa mencapai dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan pendidikan umum lainnya.Dalam kondisi seperti ini, sulit membayangkan bagaimana pendidikan vokasional dapat menjalankan fungsinya sebagai penghasil tenaga kerja terampil, bahkan ketika empot-empotan untuk membiayai kebutuhan dasar operasionalnya.Dari MBG ke BMWIlustrasi dapur MBG. Foto: ShutterstockDiskusi mengenai MBG seharusnya menjadi momentum untuk meninjau kembali prioritas investasi negara dalam pembangunan sumber daya manusia. Pemenuhan gizi tetap penting, tetapi pembangunan berkelanjutan membutuhkan strategi yang lebih komprehensif.Sebagian investasi publik seharusnya dapat diarahkan untuk memperkuat pendidikan vokasional melalui beberapa langkah strategis, salah satunya dengan menegaskan kembali orientasi BMW: Bekerja, Melanjutkan pendidikan, dan Wirausaha.Pertama, bekerja. Pendidikan vokasional harus menyiapkan lulusan yang benar-benar siap kerja untuk menjawab skill gaps antara pendidikan dan kebutuhan industri. Dengan praktik yang memadai dan kemitraan industri, lulusan tidak hanya memperoleh ijazah, tetapi juga keterampilan yang bernilai ekonomi.Kedua, melanjutkan pendidikan. Perubahan teknologi menuntut pembaruan keterampilan secara terus-menerus. Karena itu, pendidikan vokasional harus memberi jalur bagi lulusan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi atau pelatihan lanjutan. Terlebih pendidikan vokasional menuntut pembelajaran sepanjang hayat agar tenaga kerja tetap relevan dengan perkembangan industri.Ketiga, wirausaha. Lulusan vokasional juga perlu didorong menjadi pencipta lapangan kerja melalui penguatan keterampilan kewirausahaan dan akses pada ekosistem usaha. Dengan demikian, lulusan tidak hanya mencari pekerjaan, tetapi juga mampu menciptakan peluang ekonomi baru yang selaras dengan kebutuhan pasar.Melalui orientasi BMW, investasi negara tidak hanya berhenti pada bantuan jangka pendek, tetapi juga memperkuat kapasitas manusia untuk menutup skill gaps dan meningkatkan produktivitas ekonomi. Sebab, masa depan pembangunan tidak ditentukan oleh seberapa banyak bantuan yang diberikan hari ini, tetapi oleh seberapa serius negara menyiapkan keterampilan generasi yang akan memimpin ekonomi Indonesia esok hari.