Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa. (Wikimedia Commons/Syrian Presidency)JAKARTA - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mencabut sanksi terhadap Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa dan Menteri Dalam Negeri Suriah Anas Khattab.Keputusan itu diambil dalam pemungutan suara terhadap resolusi rancangan Amerika Serikat yang dilakukan 15 anggota dewan, di mana 14 suara mendukung sementara China menyatakan abstain.Washington diketahui telah mendesak Dewan Keamanan selama berbulan-bulan untuk melonggarkan sanksi terhadap Suriah.Presiden Trump mengumumkan perubahan kebijakan besar AS pada Bulan Mei, ketika ia mengatakan akan mencabut sanksi AS terhadap Suriah."Saya pikir dia melakukan pekerjaan yang sangat baik," kata Presiden Trump pada Hari Kamis tentang Presiden al-Sharaa, melansir Reuters 7 November."Ini lingkungan yang keras, dan dia orang yang keras, tetapi saya berhubungan baik dengannya. Dan banyak kemajuan telah dicapai dengan Suriah," lanjutnya."Kami memang mencabut sanksi terhadap Suriah untuk memberi mereka peluang," katanya kepada wartawan di Washington.Setelah bertahun-tahun Dewan Keamanan terpecah belah, Duta Besar Suriah untuk PBB Ibrahim Olabi memuji keputusan tersebut pada Hari Kamis sebagai "pesan dukungan bagi perempuan dan laki-laki Suriah dalam upaya mereka membangun kembali tanah air dan memulihkan kehidupan mereka.""Suriah yang baru akan menjadi kisah sukses. Suriah akan menjadi model cemerlang yang membuktikan bahwa jalur optimal dalam hubungan internasional adalah keterlibatan positif dan kerja sama yang konstruktif. Jika ada kekhawatiran, Suriah sepenuhnya siap untuk mengatasinya dengan niat tulus berdasarkan rasa saling menghormati," ujarnya kepada Dewan.Sementara itu, Tiongkok memilih abstain karena resolusi tersebut tidak menjawab kekhawatirannya tentang kontraterorisme dan situasi keamanan di Suriah dengan tepat, kata Duta Besar Tiongkok untuk PBB Fu Cong.Negeri Tirai Bambu telah lama vokal menyuarakan keprihatinannya terhadap nasib Gerakan Islam Turkistan Timur (ETIM) di Suriah.Pejuang Uighur dari Tiongkok dan Asia Tengah adalah anggota kelompok tersebut. Kelompok-kelompok hak asasi manusia menuduh Beijing melakukan pelanggaran yang meluas terhadap etnis minoritas yang sebagian besar Muslim tersebut.Fu mengatakan resolusi yang diadopsi pada Hari Kamis "menegaskan" Suriah harus "mengambil tindakan tegas untuk memerangi aksi teroris dan menanggapi ancaman FTF (pejuang teroris asing), termasuk ETIM di Suriah."Sedangkan Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, mengatakan Moskow mendukung resolusi yang singkat dan padat tersebut karena "yang terpenting mencerminkan kepentingan dan aspirasi rakyat Suriah sendiri."Rusia sendiri secara diplomatis melindungi sekutunya, Assad, selama perang, dengan memberikan lebih dari selusin veto di Dewan Keamanan, yang dalam banyak kesempatan didukung oleh Tiongkok.Diketahui, Presiden al-Sharaa sendiri dijadwalkan bertemu dengan Presiden Trump di Gedung Putih pada Hari Senin.Setelah 13 tahun perang saudara, Presiden Suriah Bashar al-Assad digulingkan pada bulan Desember dalam serangan kilat oleh pasukan pemberontak yang dipimpin oleh Hayat Tahrir al-Sham (HTS).Sebelumnya dikenal sebagai Front Nusra, HTS merupakan sayap resmi al-Qaeda di Suriah hingga memutuskan hubungan pada tahun 2016. Sejak Mei 2014, kelompok ini telah masuk dalam daftar sanksi al-Qaeda dan ISIS Dewan Keamanan PBB.Sejumlah anggota HTS juga dikenai sanksi PBB - larangan bepergian, pembekuan aset, dan embargo senjata. Sanksi terhadap Sharaa dan Khattab kini telah dicabut.Para pemantau sanksi PBB tidak melihat adanya "hubungan aktif" tahun ini antara al-Qaeda dan HTS, menurut laporan PBB yang dilihat oleh Reuters pada Bulan Juli.