Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi. (Foto: Dok. Kemenhub)JAKARTA - Indonesia menegaskan komitmennya menjadi bagian dari solusi perubahan iklim global dengan mendorong transisi hijau di sektor maritim. Pemerintah berupaya menekan emisi dan membangun sistem transportasi laut yang lebih bersih, efisien, dan berkelanjutan. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan hal tersebut dalam Resepsi Diplomatik Pencalonan Indonesia sebagai Anggota Dewan International Maritime Organization (IMO) Kategori C Periode 2026–2027 yang digelar di Jakarta, Jumat, 7 November. Dudy bilang sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga keselamatan pelayaran dan kelestarian lingkungan laut. Di bawah visi asta cita Presiden Prabowo Subianto, sambung dia, pemerintah memperkuat tata kelola kelautan yang baik (good ocean governance) serta memperluas kerja sama internasional dalam keselamatan pelayaran, perlindungan lingkungan laut, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia maritim. “Sejak bergabung dengan Organisasi Maritim Internasional (IMO) pada 1961, dan terus menjabat di Dewan IMO sejak 1973, Indonesia tetap teguh dalam menegakkan standar global untuk keselamatan dan keamanan di laut, perlindungan lingkungan laut, kesejahteraan pelaut, dan pengembangan kapasitas melalui kolaborasi erat dengan negara-negara maritim lainnya,” ujar Dudy dalam keterangan resmi, Jumat, 7 November. Kata Dudy, Indonesia terus memastikan standar keselamatan tertinggi di laut dengan meningkatkan sistem komunikasi maritim dan mengintegrasikan instrumen IMO ke dalam kebijakan dan peraturan nasional. “Indonesia juga aktif mendukung upaya dekarbonisasi maritim melalui penerapan program B40 biodiesel, penggunaan kapal berbahan bakar LNG, serta pengembangan teknologi hibrida LNG-listrik dan proyek energi terbarukan seperti hidrogen hijau dan bioetanol,” ucapnya. Dudy juga menyampaikan sejumlah capaian penting berhasil diraih Indonesia selama masa keanggotaan Indonesia di Dewan IMO periode 2024 hingga 2025. Di antaranya implementasi penuh Traffic Separation Scheme (TSS) di Selat Sunda dan Selat Lombok sejak tahun 2020 yang meningkatkan keselamatan pelayaran, serta penetapan Nusa Penida dan Gili Matra sebagai Particularly Sensitive Sea Area (PSSA) oleh IMO pada Oktober 2024. Dalam bidang pelabuhan, Indonesia telah menerapkan sistem digital Inaportnet di 264 pelabuhan sesuai Konvensi FAL serta membangun fasilitas Onshore Power Supply (OPS) di pelabuhan besar guna menekan emisi gas rumah kaca. “Indonesia juga memberikan pelatihan Training of Trainers (ToT) dan Training of Examiners (ToE) IMO Model Course bagi negara-negara Afrika Barat dan Tengah, sebagai wujud dukungan bagi negara berkembang dan kepulauan kecil,” ujarnya.Untuk itu, Dudy berharap, agar negara-negara anggota IMO terus memberikan dukungan terhadap pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan IMO untuk periode 2026 hingga 2027.“Kami siap memperkuat peran IMO dan memajukan sektor maritim global yang berkelanjutan, inklusif, dan tangguh melalui komitmen, kolaborasi, dan tindakan nyata. Mari kita bersama-sama bernavigasi menuju masa depan maritim yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan,” kata Dudy.