Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko. (Foto: ANTARA)JAKARTA- DPD PDI Perjuangan Jawa Timur memohon maaf atas terjaringnya Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, dalam kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK RI pada Jumat, 7 November. DPD PDIP Jatim meyakini bahwa tindakan korupsi adalah bentuk pengkhianatan kepercayaan rakyat."Mewakili organisasi, DPD PDI Perjuangan Jatim memohon maaf kepada seluruh warga Kabupaten Ponorogo atas peristiwa penangkapan Bapak Sugiri Sancoko oleh KPK, yang juga kader PDI Perjuangan. Kami mohon maaf karena yang bersangkutan belum sepenuhnya amanah dalam memimpin, dan mencederai kepercayaan rakyat, serta belum sepenuhnya menjalankan tanggungjawabnya untuk membawa warga Ponorogo sejahtera," ujar Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah dalam keterangannya, Sabtu, 8 November.Karenanya, DPD PDIP Jatim mendukung upaya berbagai pihak, apalagi KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi. Said mengatakan, DPD PDIP Jatim juga menghormati sepenuhnya kewenangan dan proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK."Serta mengajak kita semua mengedepankan asas praduga tidak bersalah, sampai yang bersangkutan dinyatakan bersalah melalui ketetapan hukum yang berkekuatan hukum tetap oleh pihak pengadilan," katanya.Said menegaskan, PDIP Jatim menjunjung tinggi independensi KPK. Seperti yang diamanatkan oleh Ketum PDIP Megawati Soekarnoputeri, bahwa kader partai senantiasa menjunjung tinggi sikap integritas."Dengan demikian tidak akan mempengaruhi, apalagi mengintervensi proses hukum tersebut," ungkapnya.Said menambahkan, peristiwa ini akan menjadi cermin evaluasi bagi DPD PDIP Jatim untuk terus berbenah, memperbaiki ke dalam, khususnya terkait pembinaan kader agar tidak terulang peristiwa serupa di masa mendatang."Serta memperbaiki sistem pemilihan kepala dan wakil kepala daerah agar tidak berbiaya mahal, yang berpotensi calon terpilih melakukan tindak pidana korupsi," pungkasnya.