Ilustrasi Efisiensi (Sumber: https://www.magnific.com/free-vector/gradient-career-cushioning-concept_71856242.htm#fromView=keyword&page=1&position=1&uuid=177b3e67-c97c-4875-a994-5775f60b8451&query=Work+efficiency)Krisis energi global yang kita hadapi saat ini memaksa banyak negara menata ulang kebijakan domestiknya. Ketidakpastian pasokan dan fluktuasi harga energi dunia mendorong banyak negara, termasuk Indonesia, untuk mencari cara menekan konsumsi energi, terutama bahan bakar minyak (BBM).Dalam konteks ini, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) satu hari dalam seminggu sejak April 2026. Kebijakan ini dapat dipahami sebagai langkah cepat pemerintah untuk merespons situasi. Dengan mengurangi mobilitas harian dan beban operasional perkantoran, pemerintah mengharapkan mampu menekan konsumsi energi. Memang secara logis langkah ini tampak rasional bahkan mendesak untuk dilakukan. Namun, pertanyaannya apakah efisiensi semacam ini cukup untuk menjawab kompleksitas krisis yang kita hadapi?Selama ini, efisiensi sering dipahami sebatas penghematan, seperti mengurangi biaya, memangkas aktivitas, atau menekan konsumsi. Pendekatan ini tentu penting, tetapi dalam situasi krisis yang kompleks dan tidak menentu, ia menjadi kurang memadai. Efisiensi tidak bisa lagi dimaknai semata sebagai upaya berhemat, melainkan harus dipandang sebagai bagian dari upaya memperbaiki cara negara bekerja.Efisiensi yang relevan hari ini adalah efisiensi yang mampu mengoptimalkan sumber daya, memperbaiki koordinasi kebijakan, serta mendorong perubahan perilaku kolektif. Tanpa itu, efisiensi berisiko berhenti sebagai angka-angka penghematan yang tidak menghasilkan dampak yang berarti.Lebih jauh, krisis energi seharusnya menjadi momentum untuk menata ulang arah kebijakan secara lebih strategis. Ketergantungan pada energi fosil tidak hanya menciptakan kerentanan ekonomi, tetapi juga membatasi ruang inovasi. Di sinilah efisiensi perlu berjalan seiring dengan agenda transisi energi. Investasi pada energi terbarukan, dukungan terhadap inovasi hijau, serta reformasi regulasi menjadi bagian penting dari upaya tersebut.Tata Kelola TangguhDalam realitas global saat ini, krisis jarang datang secara tunggal. Ia saling terkait, bergerak cepat, dan sering kali sulit diprediksi. Kondisi ini menuntut negara untuk tidak hanya responsif, tetapi juga adaptif.Merespons kondisi semacam ini, negara tidak cukup hanya mengandalkan instrumen tunggal seperti WFH. Negara harus mampu mengejawantahkan tata kelola tangguh (robust governance). Ansell et al. (2024) menjelaskan tata kelola tangguh merupakan kemampuan untuk tidak sekadar bertahan, tetapi juga beradaptasi, berinovasi, dan tetap menciptakan nilai publik di tengah ketidakpastian—termasuk kondisi krisis energi global dan dampak perang yang sedang kita hadapi saat ini. Dalam kerangka ini, efisiensi bukan tujuan akhir, melainkan bagian dari strategi besar untuk menjaga daya tahan kelembagaan negara.Langkah pemerintah memberlakukan WFH pada dasarnya adalah ikhtiar meredam beban di tingkat operasional. Namun, tekanan krisis energi global juga berdampak serius pada makroekonomi dan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama melalui potensi pembengkakan subsidi energi. Ketika ruang fiskal semakin tertekan, efisiensi tidak boleh berhenti pada penghematan konsumsi energi semata.Dalam situasi seperti ini, efisiensi tidak cukup berhenti pada penghematan konsumsi energi. Negara juga perlu memastikan bahwa pengelolaan fiskal dilakukan secara lebih cermat. Penajaman program prioritas dan pengelolaan belanja negara yang lebih terarah menjadi penting agar ruang kebijakan tetap terjaga.Orkestrasi KebijakanTantangan berikutnya terletak pada bagaimana berbagai kebijakan tersebut dijalankan. Tidak jarang, kebijakan efisiensi berjalan sendiri-sendiri. WFH, misalnya, berfokus pada pengurangan mobilitas, sementara kebijakan lain tetap bergerak dalam kerangka sektoralnya masing-masing.Tanpa keterpaduan, upaya efisiensi berisiko kehilangan daya dorongnya. Kebijakan yang seharusnya saling menguatkan justru berjalan terpisah, sehingga dampaknya menjadi terbatas. Dalam konteks ini, yang dibutuhkan bukan hanya kebijakan yang efisien, tetapi juga orkestrasi kebijakan yang baik.Program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, misalnya, memiliki tujuan yang penting. Namun, dalam situasi tekanan fiskal dan krisis energi, implementasinya perlu dirancang secara lebih terintegrasi agar tidak menambah beban secara tidak perlu dan tetap sejalan dengan agenda efisiensi yang lebih luas.Efisiensi, dengan demikian, tidak hanya berkaitan dengan penghematan energi, tetapi juga dengan efektivitas belanja negara. Setiap kebijakan perlu dipastikan tidak hanya hemat, tetapi juga tepat sasaran dan saling mendukung.Pada akhirnya, tata kelola yang tangguh menuntut lebih dari sekadar kebijakan yang efisien. Ia membutuhkan koordinasi lintas sektor, pemanfaatan data yang lebih baik, serta konsistensi antara tujuan dan pelaksanaan. Sistem kerja hybrid yang didorong melalui WFH, misalnya, memerlukan kesiapan infrastruktur digital dan manajemen kinerja yang adaptif. Tanpa itu, efisiensi justru berpotensi menurunkan kualitas layanan publik.Dalam dunia yang semakin tidak pasti, efisiensi tetap penting, tetapi tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah kemampuan negara untuk memastikan bahwa setiap kebijakan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan menjadi bagian dari upaya bersama yang terarah dan berkelanjutan. Di situlah tata kelola yang tangguh menemukan relevansinya.