BorneoFlash.com, KUKAR - Isu efisiensi anggaran yang beredar belakangan ini sempat memicu kekhawatiran di kalangan tenaga pendidik di Kutai Kartanegara (Kukar). Banyak yang mulai mempertanyakan nasib pegawai, termasuk kemungkinan adanya pengurangan.Menanggapi hal tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar memastikan kondisi tenaga pendidik masih aman.Sekretaris Disdikbud Kukar, Pujianto, menegaskan hingga saat ini belum ada kebijakan ataupun pembahasan terkait pengurangan pegawai, baik ASN maupun tenaga lainnya.“Belum ada pembahasan ke arah pengurangan pegawai. Semua masih berjalan seperti biasa,” jelas Pujianto, pada Jum'at (1/5/2026). Ia menjelaskan, berbagai tahapan perencanaan daerah yang telah dilalui juga tidak pernah menyinggung kebijakan tersebut, termasuk dalam forum perencanaan pembangunan.Meski begitu, Pujianto tidak menampik bahwa kondisi keuangan daerah tetap menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan, terutama terkait batas maksimal belanja pegawai dalam APBD.“Memang ada aturan soal itu, tapi tidak otomatis berarti akan ada pengurangan,” jelasnya.Ia juga memastikan tenaga pendidik berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hingga kini masih dalam kondisi aman dan belum ada informasi terkait pemberhentian.“Untuk PPPK juga belum ada kabar soal itu,” tambahnya.Pemerintah daerah, lanjut dia, tetap berupaya menjaga hak-hak tenaga pendidik, termasuk terkait insentif yang selama ini diterima.Dengan adanya penegasan ini, tenaga pendidik di Kukar diharapkan tidak terpengaruh isu yang beredar dan tetap fokus menjalankan tugas seperti biasa. (*)