BorneoFlash.com, KUKAR - Persoalan di sektor pendidikan dan kesehatan di Kutai Kartanegara (Kukar) kembali mencuat. Tertundanya insentif guru honorer hingga tekanan kerja tenaga kesehatan dinilai mencerminkan belum optimalnya pengelolaan layanan publik.Ketua Komisi IV DPRD Kukar, Andi Faisal, menilai keterlambatan insentif tidak seharusnya berlarut karena menyangkut hak tenaga pendidik.“Ini bukan soal anggaran, tapi administrasi yang belum tuntas. Jangan sampai terus berulang,” ungkap Andi, pada Jum'at (1/5/2026). Ia menegaskan, keterlambatan tersebut berdampak langsung pada guru honorer yang menggantungkan penghasilan dari insentif tersebut.“Kalau kewajiban sudah dijalankan, haknya juga harus dipenuhi,” tegasnya.Di sisi lain, respons pemangku kepentingan juga dinilai belum cukup cepat, termasuk organisasi profesi seperti Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).Masalah juga terjadi di sektor kesehatan. Perubahan skema penghasilan dari jasa pelayanan (jaspel) ke Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) disebut belum sepenuhnya menutup selisih pendapatan tenaga kesehatan.“Kalau ada selisih, tetap berpengaruh. Ini harus jadi perhatian,” kata Andi.Selain itu, pelayanan puskesmas 24 jam dinilai belum ideal. Di lapangan, tenaga kesehatan disebut bekerja hingga lebih dari 10 jam per hari.“Kalau kelelahan, potensi kesalahan medis itu ada. Ini bukan hal sepele,” sebutnya. DPRD Kukar mendorong evaluasi menyeluruh, termasuk penyesuaian jam layanan dan penambahan tenaga medis, terutama di wilayah yang masih kekurangan dokter.Tanpa perbaikan cepat, beban dinilai akan terus ditanggung tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan masyarakat luas. (*)