Ilustrasi gaji. Foto: Freedom Life/ShutterstockKita telah memenangkan hak atas gaji. Kita belum pernah serius memperjuangkan hak atas waktu, makna, dan kelengkapan menjadi manusia. Sejahtera yang sesungguhnya tidak bisa dimasukkan ke dalam amplop gaji, tetapi kita terus berpura-pura bisa.Di sebuah pabrik garmen di pinggiran Tangerang, ada seorang ibu bernama Warsih. Setelah bertahun-tahun berjuang bersama rekan-rekannya; demonstrasi, negosiasi, ancaman PHK yang datang dan pergi seperti musim, ia akhirnya mendapatkan upah yang oleh pemerintah disebut "layak". Kenaikan yang cukup untuk membayar kontrakan tanpa harus memilih antara listrik dan beras. Ia menang, dalam arti yang selama ini diperjuangkan oleh gerakan buruh.Namun, pada hari Warsih bercerita tentang kemenangannya itu, ada sesuatu dalam matanya yang tidak ikut menang. Anaknya yang sulung, duduk di bangku kelas empat, sudah lama berhenti menunggu ibunya pulang untuk menemaninya belajar.Bukan karena anak itu tidak sayang, melainkan karena tubuh yang tiba pukul delapan malam—setelah berdiri sepuluh jam di depan mesin jahit—adalah tubuh yang sudah tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan, kecuali kehadiran fisik yang nyaris tidak berbeda dengan ketidakhadiran.Warsih mendapat upah layak. Namun ia tidak mendapat waktu. Dan tanpa waktu, upah itu hanya membeli kelangsungan hidup, bukan kehidupan itu sendiri. Kisah Warsih bukan pengecualian: data BPS Agustus 2024 mencatat bahwa dari 144,64 juta orang yang bekerja di Indonesia, lebih dari separuhnya 83,83 juta jiwa berada di sektor informal—tanpa perlindungan upah minimum, tanpa jaminan hari tua, dan tanpa siapa pun yang menghitung berapa jam mereka sebenarnya bekerja.Kita sudah tahu cara mengukur berapa banyak yang diterima seorang buruh. Kita belum mau belajar cara mengukur berapa banyak yang diambil darinya.Maslow yang Disalahpahami Selama SeabadIlustrasi mahasiswa. Foto: fizkes/ShutterstockAda piramida yang hampir setiap mahasiswa manajemen hafal luar kepala: hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Fisiologis di bawah, aktualisasi diri di puncak. Dalam kebanyakan seminar SDM dan presentasi korporat, piramida ini dipakai untuk satu tujuan: membenarkan mengapa pekerja di level bawah cukup diberi "kebutuhan dasar", sementara level atas mendapat pelatihan kepemimpinan, ruang kreatif, dan sesi mindfulness.Yang jarang diceritakan adalah bahwa Maslow sendiri—di akhir hidupnya—menyesal dengan cara piramida itu digunakan. Ia tidak pernah bermaksud mengatakan bahwa manusia di level bawah tidak layak untuk bermakna, terhubung, dan bertumbuh. Ia justru sedang menggambarkan apa yang terjadi ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi: manusia dipaksa menyempitkan seluruh kesadarannya hanya untuk bertahan.Itulah yang sedang terjadi dengan jutaan pekerja Indonesia hari ini. BPS mencatat bahwa hingga awal 2025, sekitar 53 persen pekerja di Indonesia masih menerima gaji di bawah upah minimum provinsi.Bagi mereka yang bekerja di sektor informal, rata-rata pendapatan bersih sebulan hanya menyentuh Rp1,94 juta; angka yang—jika dibagi untuk menghidupi keluarga dengan tiga hingga lima anggota seperti yang dialami tujuh dari sepuluh kepala rumah tangga pekerja—nyaris tidak menyisakan apa-apa selain kelelahan.Bukan karena mereka tidak ingin bermakna, tidak ingin tumbuh, tidak ingin hadir seutuhnya bagi keluarga mereka, melainkan karena sistem kerja yang ada, jadwal yang menyita, upah yang memaksa lembur, dan ketidakpastian kontrak yang menguras energi mental secara aktif mencuri kapasitas mereka untuk menjadi manusia yang utuh.Argumen yang Perlu Kita Dengar Meski Tidak NyamanIlustrasi bekerja. Foto: ShutterstockNarasi "kerja adalah ibadah" dan "kerja keras adalah jalan menuju sukses" bukan sekadar motivasi, melainkan juga alat hegemoni yang paling canggih yang pernah ada, karena ia membuat korban eksploitasi secara aktif membela sistem yang mengeksploitasi mereka.Ketika seorang buruh bangga karena tidak pernah izin sakit dalam setahun, atau ketika seseorang memamerkan jam tidurnya yang semakin sedikit sebagai tanda dedikasi, kita sedang menyaksikan apa yang Antonio Gramsci sebut sebagai manufactured consent—persetujuan yang diproduksi, bukan yang diberikan secara bebas.Buktinya ada di survei LinkedIn-Censuswide pada 2023–2024: sebanyak 85 persen dari seribu pekerja Indonesia mengaku ingin mencari pekerjaan baru, dan motivasi utama 42 persennya bukan soal gaji, melainkan soal keseimbangan antara kerja dan kehidupan pribadi. Kita tidak perlu penjara jika orang dengan senang hati membangun kandangnya sendiri.Epidemi yang Tidak Masuk dalam Tuntutan Hari BuruhPada 2019, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) resmi mengklasifikasikan burnout sebagai fenomena pekerjaan, bukan sekadar "kelelahan biasa" atau "kurang manajemen stres". Ia adalah kondisi yang ditandai oleh habisnya energi secara kronis, meningkatnya jarak psikologis dari pekerjaan, dan turunnya efektivitas. Singkatnya: jiwa yang perlahan-lahan padam di balik tubuh yang terus bergerak.Di Indonesia, kondisi ini tidak lagi bisa disebut fenomena pinggiran. Kementerian Kesehatan RI mencatat bahwa sekitar 83 persen pekerja di Indonesia mengalami gejala burnout, angka yang—jika diterjemahkan ke populasi aktif—berarti hampir delapan dari sepuluh orang yang pergi kerja setiap hari membawa jiwa yang sedang sekarat.Ilustrasi pekerja. Foto: Summit Art Creations/ShutterstockLaporan Workplace Wellbeing Score Indonesia 2025 memperparah gambaran ini: tingkat kesejahteraan mental pekerja kita hanya 50,98 persen, tertinggal jauh dari rata-rata global sebesar 58,62 persen. Sementara itu, lebih dari seperempat pekerja Indonesia 26,8 persen bekerja 49 jam atau lebih per minggu, melampaui ambang batas internasional yang sudah terbukti meningkatkan risiko stroke dan penyakit jantung secara signifikan.Namun dalam seluruh tuntutan yang bergema di jalanan setiap 1 Mei, di antara semua spanduk dan orasi dan siaran pers, hampir tidak pernah ada yang berbunyi: "Kami berhak atas kesehatan mental. Kami berhak atas waktu untuk pulih. Kami berhak untuk tidak membawa pekerjaan ke dalam mimpi kami." Seolah buruh hanya punya tubuh. Seolah jiwa adalah kemewahan kelas menengah.Sejahtera bukan kondisi di mana Anda cukup punya untuk tidak mati. Sejahtera adalah kondisi di mana Anda cukup hidup untuk benar-benar ada.Flourishing: Kata yang Belum Masuk Kamus Kebijakan KitaMartin Seligman—psikolog yang mendirikan gerakan psikologi positif—menghabiskan sebagian besar kariernya untuk mempelajari yang bukan sekadar apa yang membuat manusia tidak menderita, melainkan juga terkait apa yang membuat manusia benar-benar berkembang. Ia menyebutnya flourishing: kondisi di mana seseorang tidak hanya bebas dari penyakit, tetapi juga aktif mengalami makna, keterhubungan, pencapaian, dan emosi positif dalam hidupnya.Konsep ini terdengar abstrak jika dibandingkan dengan realita seorang pekerja yang bergulat soal apakah bulan ini bisa membayar cicilan. Dan tepatnya, itulah persoalannya. Di Yogyakarta—salah satu provinsi dengan upah minimum terendah, yakni Rp2,4 juta per bulan—pada 2026, standar hidup layak yang ditetapkan BPS justru mencapai Rp4,6 juta.Ilustrasi mengelola pengeluaran. Foto: ShutterstockJurang sebesar Rp2,2 juta itu bukan hanya soal kemiskinan materi; ia adalah ukuran seberapa banyak seorang pekerja harus meminjam dari masa depan dari kesehatan, dari waktu tidur, dan dari kehadiran bersama anak untuk bisa bertahan hari ini.Kita selalu menunda percakapan tentang flourishing sambil menunggu masalah upah selesai. Namun, masalah upah tidak pernah selesai—ia hanya berganti rupa. Generasi muda mulai memahami ini. Survei Jakpat pada 1.262 responden Gen Z di awal 2024 menemukan bahwa 95 persen dari mereka menyatakan keseimbangan kerja—kehidupan adalah kebutuhan, bukan kemewahan. Mereka bukan generasi pemalas, melainkan generasi yang pertama kali dengan cukup lantang berkata: waktu adalah hak, bukan hadiah.Kembali ke Warsih di Tangerang. Saya tidak tahu apakah ia masih bekerja di pabrik yang sama, sudah pindah, atau sudah berhenti sama sekali. Namun, saya tahu bahwa pertanyaan yang relevan untuk dirinya dan untuk 83 juta pekerja informal, untuk jutaan kepala rumah tangga yang menghidupi tiga hingga lima jiwa dengan pendapatan di bawah Rp2 juta sebulan bukan hanya "berapa upah minimum yang layak?"Terdapat pertanyaan yang lebih mendesak: Jam berapa kamu bisa pulang? Apakah ada waktu di antara bangun dan tidur yang benar-benar milikmu bukan milik mesin, bukan milik target, bukan milik notifikasi yang tidak pernah berhenti? Apakah kamu pernah, sekalipun, duduk bersama anakmu tanpa ada bagian dari pikiranmu yang masih tertinggal di tempat kerja?Jika hari buruh hanya memperjuangkan upah, kita sedang meminta izin kepada sistem untuk menjadi sedikit lebih manusiawi, sambil membiarkan sistem itu sendiri tidak pernah dipertanyakan. Namun jika hari buruh berani memperjuangkan waktu, makna, dan hak untuk hadir sepenuhnya dalam kehidupan sendiri, kita sedang membicarakan sesuatu yang jauh lebih radikal dari angka di slip gaji.Kita sedang membicarakan hak untuk menjadi manusia.