Seorang anggota kepolisian melewati coretan-coretan dinding di kawasan Senayan, saat terjadi demo besar yang berakhir ricuh di Jakarta pada 28 Agustus 2025. (VOI/Bambang E Ros)JAKARTA – Ketidakselarasan antara kinerja Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri serta anggota DPR menciptakan polemik di negeri, menurut pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago. Kinerja menteri di Kabinet Merah Putih (KMP) dan DPR belakangan terus mendapat sorotan publik. Hal ini menyebabkan terjadinya tiga demonstrasi dalam sepekan yang terjadi di Jakarta, yaitu pada Senin (25/8/2025) dan dua hari beruntun pada 28-29 Agustus.Mulai dari mahasiswa, masyarakat sipil, sampai buruh ikut turun ke jalan. Tuntutan mereka sama, menuntut pemotongan pendapatan anggota DPR yang diketahui mengalami kenaikan signifikan setelah adanya berbagai tunjangan, termasuk tunjangan perumahan Rp50 juta per bulan, meski hal ini telah dikonfirmasi hanya berlaku sampai Oktober mendatang.Pendapatan yang hingga tiga digit tersebut, dinilai publik tak sesuai dengan kinerja mereka. Apalagi, melihat anggota dewan yang melontarkan pernyataan kontroversial sehingga melukai masyarakat.Beban PresidenPengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Voxpol Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menilai kelakuan para pejabat yang kerap membuat kebijakan dan pernyataan kontroversial justru mencoreng kepemimpinan presiden yang dia anggap tegas dan visioner. "Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan kepemimpinan yang tegas, visioner, dan berpihak pada rakyat. Namun di saat Presiden berjuang keras mengemban wibawa Indonesia, sebagian menteri dan anggota DPR justru sibuk memantik polemik melalui pernyataan maupun kebijakan kontroversial yang meresahkan publik," ujar Pangi dalam keterangan yang diterima VOI.Apalagi menurut Pangi, saat Prabowo mendapatkan pengharaan dari dunia karena berhasil menghentikan pemberian tantiem bagi direksi dan komisaris BUMN yang nilainya dianggap tidak masuk akal, justru para pembantu presiden dan anggota DPR terus membuat publik bergejolak.Massa pengunjuk rasa berhadapan dengan polisi dalam demonstrasi 28 Agustus 2025 (VOI/Bambang E Ros)"Kontras dengan Prabowo. Menteri dan DPR bisa jadi beban presiden, alih-alih mendukung kerja presiden, sejumlah menteri dan anggota DPR justru membuat gaduh,” ujarnya.Ia menyebutkan sejumlah contoh kebijakan kontroversial seperti tunjangan rumah mencapai Rp50 juta per bulan, pernyataan anggota DPR yang mengeluhkan macet dalam perjalanan dari rumahnya di Bintaro sampai ke Senayan, sampai kebijakan pemblokiran rekening nganggur oleh PPATK yang sempat menimbulkan keresahan.Itu belum termasuk pernyataan kontroversial lainnya dari beberapa menteri, seperti Menteri Kesehatan Budi Gunadi yang dinilai tidak sensitif dengan komentar "celana ukuran 33 cepat meninggal" dan "gaji Rp15 juta pasti sehat dan pintar" turut memperburuk citra pemerintah.Kontroversi memuncak ketika anggota DPR Ahmad Sahroni melontarkan kalimat tidak elok untuk melabeli mereka yang mengusulkan pembubaran DPR. Padahal, ujar Pangi, sudah jelas pejabat tidak boleh menantang suara rakyat.Melihat rentetan pernyataan blunder dari menteri dan anggota DPR, Pangi menilai mereka bukan membantu kerja-kerja presiden, tetapi justru menjadi beban dengan komentar dan kebijakan yang ngawur."DPR sibuk berpolemik, aksi anggota DPR berjoget di ruang sidang paripurna viral dan menuai kecaman, karena terjadi di tengah kondisi rakyat yang sedang kesulitan,” paparnya."Semua kasus fenomena di atas itu memperlihatkan minimnya kepekaan para menteri dalam memahami aspirasi rakyat dan nampak menantang rakyat,” kata Pangi menambahkan.Pejabat Tidak PekaUntuk itu, dia berpesan kepada para pejabat negara bahwa rakyat tidak membutuhkan pejabat yang sibuk flexing, menari-nari, atau melempar komentar ngawur.Pangi menegaskan rakyat membutuhkan pejabat yang peka terhadap penderitaan, berpikir sebelum berbicara, fokus bekerja, bukan yang mmebuat drama kemudian meminta maaf."Berhentilah berpolemik. Berhentilah melukai hati rakyat. Dengarkan suara rakyat, jangan abaikan penderitaan rakyat,” ucap Pangi. "Saya ingin katakan begini, selama presiden konsisten berpihak kepada rakyat, simpati dan empati rakyat akan selalu mendampingi. Sekuat apapun oligarki melawan, rakyat akan pasang badan melindungi pemimpinnya,” sambungnya.Senada, Direktur Eksekutif Rumah Politik Indonesia Fernanso Emas menuturkan, gelombang unjuk rasa di depan Gedung DPR karena para wakil rakyat tidak peka terhadap penderitaan masyarakat.Anggota DPR dari Partai Nasdem, Ahmad Sahroni. (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi/aa)"Akibat mental miskin dan rakus yang ingin menikmati hasil keringat rakyat tanpa peduli apa yang dialami oleh rakyat,” kata Fernando Emas.DPR seharusnya mendengarkan aspiasi masyarakat, yang salah satunya adalah menolak tunjangan fantastis bagi anggota DPR, bukan malah mengolok-olok para pengritik.Jika mereka terus mengadaikan suara rakyat, bukan tidak mungkin gelombang unjuk rasa bisa semakin besar, menurut Fernando."Sangat mungkin aksi serupa akan terus berlanjut dengan massa yang lebih banyak jumlahnya. Para anggota DPR jangan lupa terhadap peristiwa 1998 di mana saat itu massa berhasil menduduki gedung DPR," pungkasnya.