Ilustrasi darurat militer. (Pexels/Lukas_JAKARTA - Di tengah panasnya aksi demo yang menyuarakan ketidakpuasan terhadap pemerintah Indonesia, istilah darurat militer atau martial law kembali ramai di bahas di media sosial. Banyak warganet yang meminta masyarakat untuk terus waspada, dan berusaha menolak indikasi dilakukannya darurat militer.Hal tersebut karena darurat militer dapat berdampak merugikan. Dikutip dari Repository, pada Minggu, 31 Agustus 2025, keadaan darurat militer sering kali dijadikan sebagai instrumen pemaksaan kehendak pemerintah yang tidak mampu meredam konflik yang terjadi.Pengertian Darurat MiliterBerdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), darurat militer merupakan keadaan darurat suatu wilayah yang pemimpin tertinggi dikendalikan oleh militer. Dengan itu, militer ditempatkan sebagai penanggung jawab pemerintahan sementara.Dengan darurat militer, maka militer memiliki kewenangan untuk mengambil alih kekuasaan dari tangan pemerintah sipil yang berkuasa secara formal. Tujuannya adalah untuk menjaga keamanan dan ketertiban suatu wilayah atau negara.Dampak Darurat MiliterSaat darurat militer diterapkan, maka militer di suatu wilayah atau negara berwenang secara tidak terbatas menyusun strategi dan menegakkan hukum. Ini artinya militer dapat menentukan tindakan apa pun yang dengan mengatasnamakan keselamatan bangsa dan negara.Hal ini tentunya akan menimbulkan berbagai dampak. Mulai dari keputusan kebijakan-kebijakan yang menyebabkan ketidakpuasan rakyat dan potensi kritik internasional.Demonstrasi massa berskala besar bisa terjadi demi pemerintah mempertimbangkan kembali diberlakukannya darurat militer. Ketidakstabilan dalam negeri, kondisi rakyat tidak terjamin, hingga ketidakstabilan ekonomi dapat terjadi.Hal yang Harus DilakukanDengan dampaknya tersebut, maka keadaan darurat militer sebaiknya dihindari. Untuk menghindari keadaan tersebut, diperlukan kerja sama yang baik antara pemerintah maupun rakyat.Dari pihak pemerintah harus dengan segera melakukan pemulihan situasi, penegakan hukum yang tegas, mengamankan wilayah, dan menjalankan tugas-tugas dengan baik dalam menjaga stabilitas.Pada rakyat, disarankan untuk tetap tenang dan waspada. Hati-hati dalam membagikan informasi dan hanya bergantung pada sumber resmi.Mencegah penyebaran informasi yang salah alias hoaks dan menegakkan proses demokrasi, seperti pers bebas dan pertemuan damai, sangat penting untuk melawan upaya penumbangan sistem demokrasi dan mencegah darurat militer.