Borneo Intra-Regional Dialogue 2025 Dorong Kalbar Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Wait 5 sec.

Seminar Borneo Intra-Regional Dialogue 2025 dengan tema “Centrum of Economic Growth in Indonesia’s Sub-Regions” pada Kamis, 30 Oktober 2025 di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat. Foto: Dok. IstimewaHi!Pontianak – PT Kabar Grup Indonesia bekerja sama dengan AMSI Kalimantan Barat, GRADASI Kalimantan Barat, serta HIPMI Kalimantan Barat sukses menggelar Seminar Borneo Intra-Regional Dialogue 2025 dengan tema “Centrum of Economic Growth in Indonesia’s Sub-Regions” pada Kamis, 30 Oktober 2025 di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat, Kota Pontianak.Acara dibuka secara resmi oleh Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan dan turut dihadiri sejumlah kepala daerah dan tokoh penting, di antaranya Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, Bupati Ketapang Alexander Wilyo, Bupati Sekadau Aron, Konsulat Malaysia di Pontianak Azizul Zekri, Ketua Umum BPD HIPMI Kalbar Ridho Adyt Setiawan, Ekonom Universitas Tanjungpura Dr. Muhammad Fahmi, serta CEO Firman’s Group Hendra Firmansyah. Seminar ini dipandu oleh Dina Prihatini Wardoyo dari AMSI Kalimantan Barat.Bupati Ketapang Alexander Wilyo, Konsulat Malaysia di Pontianak Azizul Zekri, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, CEO Kabar Grup Indonesia Upi Asmaradhana, dan Bupati Sekadau Aron. Foto: Dok. IstimewaJayadi, Direktur Pembangunan Indonesia Barat selaku salah satu narasumber seminar, menyoroti potensi Kalimantan Barat sebagai 'Beranda Depan Negara dan Pusat Industri Hijau Bernilai Tambah' dan berpeluang besar terhadap kerja sama antar regional."Posisi strategis Kalbar yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia, membuka peluang besar kerja sama regional. Target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada tahun 2029 dapat dicapai apabila seluruh pemangku kepentingan bersinergi meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur sesuai potensi unggulan daerah," jelas Jayadi.Pada sesi pertama, Bupati Ketapang Alexander Wilyo, memaparkan berbagai peluang investasi dan pengembangan ekonomi di wilayah Kabupaten Ketapang. Dengan luas wilayah 30.012 km² dan penduduk sekitar 600 ribu jiwa, Ketapang menempati peringkat pertama sebagai tujuan investasi di Kalbar dengan total nilai mencapai Rp8 triliun.Alexander menjelaskan bahwa Ketapang memiliki 113 izin pertambangan, 80 perkebunan kelapa sawit, dan 35 pabrik kelapa sawit aktif. Selain sektor industri, Ketapang juga tengah mendorong sektor pariwisata melalui pengembangan destinasi alam, seperti Bukit Batu Daya, Bukit Duri, Sungai Pawan, dan Pulau Sawi.Bupati Sekadau Aron, menekankan pentingnya strategi pengelolaan potensi daerah melalui identifikasi komoditas unggulan. Sebagian besar 80 persen penduduknya bergerak di sektor pertanian, yang mana pihak pemerintah juga telah menyalurkan 2.936 bibit kelapa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.Ia menambahkan, "Infrastruktur dasar, seperti listrik dan jaringan telekomunikasi masih menjadi tantangan dengan beberapa desa yang belum terjangkau listrik dan sinyal internet yang terbatas."Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono memaparkan perkembangan struktur ekonomi Kota Pontianak sebagai pusat perdagangan, pendidikan, dan pemerintahan di Kalimantan Barat. Ia menyoroti keterbatasan kapasitas Pelabuhan Dwikora dan berharap adanya percepatan pemindahan aktivitas ke pelabuhan baru untuk mendukung arus logistik.Selain itu, Pontianak terus memperkuat investasi di sektor jasa, perhotelan, kuliner, serta memanfaatkan potensi wisata Sungai Kapuas dan sektor kopi, di mana konsumsi kopi warga Pontianak mencapai 400–500 kilogram per hari.Dalam sesi berikutnya, Dr. Muhammad Fahmi dari Universitas Tanjungpura Pontianak menyoroti pentingnya hilirisasi dan penguatan SDM dalam menghadapi transformasi ekonomi nasional. Ia menjelaskan bahwa Indonesia saat ini memiliki lebih dari 86 juta masyarakat kelas menengah dan 141 juta milenial, komposisi yang berpotensi besar mendorong ekonomi kreatif dan wirausaha.Fahmi juga menyinggung ketahanan pangan dan energi hijau sebagai isu strategis. Salah satu contohnya adalah pengembangan pohon kaliandra sebagai alternatif energi pengganti batu bara serta penanaman bambu oleh investor Inggris di Kalimantan Barat yang sejalan dengan inisiatif G20 Bamboo Dome.Selain itu, pengembangan serai wangi di Kapuas Hulu dan nilam untuk minyak wangi menjadi bagian dari diversifikasi industri berbasis sumber daya lokal.Sesi selanjutnya menghadirkan Budi Prasetio selaku Executive Director II PT Pelindo, yang memaparkan profil dan peran Pelabuhan Internasional Kijing di Mempawah sebagai pusat logistik modern di Kalimantan Barat. Pelabuhan ini mulai beroperasi pada 9 Agustus 2022 di lahan seluas 200 hektare dan dirancang untuk memperkuat konektivitas laut Kalbar dengan pasar global.Dengan keunggulan berupa kolam pelabuhan dalam dan minim sedimentasi, Terminal Kijing diharapkan mampu meningkatkan investasi daerah, membuka lapangan kerja, memperkuat daya saing ekspor, serta menjadi motor hilirisasi produk unggulan.CEO Firman’s Group Hendra Firmansyah turut menyampaikan sejumlah inisiatif strategis untuk mendukung perekonomian Kalbar."Kami akan membangun peternakan telur terbesar di Kalbar yang akan beroperasi pada Desember mendatang serta menyelenggarakan Borneo Fair Reborn 2025 yang akan berlangsung pada 11–21 November. Kemudian juga, kami akan membuat program Bank Wakaf pertama di dunia yang memberikan pinjaman modal berbasis infak tanpa bunga," ujar Hendra.Sementara itu, HIPMI Kalbar menyoroti kendala utama pelaku usaha di daerah, seperti tingginya biaya pengiriman dan keterbatasan konektivitas logistik. Namun, HIPMI Kalbar optimistis dapat memperluas pasar dan memperkuat jejaring antar pelaku usaha lokal dengan dukungan program pemerintah.Dengan terselenggarakannya Borneo Intra-Regional Dialogue 2025, forum ini diharapkan dapat menjadi langkah awal terbentuknya kerja sama konkret antarwilayah di Pulau Kalimantan, serta memperkuat posisi Kalbar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi hijau dan berkelanjutan.Kegiatan yang akan berlanjut hingga Oktober 2026 ini menjadi momentum penting untuk membangun kolaborasi antarwilayah dalam menghadapi tantangan dan peluang ekonomi baru. Melalui sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat, Kalimantan Barat optimistis dapat menjadi poros pembangunan strategis yang berdaya saing di tingkat nasional maupun regional.