Ilustrasi krisis air. Foto: UnsplashAfrika Menghadapi Ujian Kepemimpinan dan Tata KelolaPada awal Maret 2026, hujan deras menyebabkan banjir di berbagai wilayah Kenya. Menurut data National Police Service per akhir Maret, banjir ini menewaskan 108 orang. Banyak korban berada di Nairobi dan 21 county lainnya.Ribuan keluarga terpaksa mengungsi, dan puluhan ribu rumah serta infrastruktur rusak. Banjir ini terjadi setelah periode kekeringan yang cukup panjang, sehingga menunjukkan pola cuaca ekstrem yang semakin sering terjadi di Afrika akibat perubahan iklim.Di tengah situasi ini, African Union (AU) sedang membahas dua agenda penting untuk tahun 2026. Pada Februari 2026, KTT AU ke-39 di Addis Ababa menetapkan tema utama: “Assuring Sustainable Water Availability and Safe Sanitation Systems to Achieve the Goals of Agenda 2063”. Tema ini menekankan pentingnya ketersediaan air bersih dan sistem sanitasi yang baik untuk mendukung visi pembangunan Afrika jangka panjang.Hanya sebulan kemudian, pada 25 Maret 2026, Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi yang diusulkan Ghana. Resolusi ini menyatakan bahwa perdagangan budak transatlantik adalah “kejahatan paling berat terhadap umat manusia”. Resolusi didukung oleh 123 negara, ditolak oleh Amerika Serikat, Israel, dan Argentina, serta banyak negara Eropa yang abstain. Selain itu, AU juga mendeklarasikan Decade of Reparations 2026–2036, yaitu periode sepuluh tahun untuk membahas upaya keadilan reparasi.Masalahnya cukup mendesak. Lebih dari 400 juta orang di Afrika masih kesulitan mendapatkan air bersih yang aman. Lebih dari 800 juta orang tidak memiliki akses sanitasi dasar yang layak. Setiap tahun, dibutuhkan tambahan investasi sekitar US$30 miliar untuk menutup kekurangan di sektor air dan sanitasi. Di sisi lain, sejarah perbudakan transatlantik yang melibatkan lebih dari 12,5 juta orang Afrika selama ratusan tahun meninggalkan dampak jangka panjang berupa kemiskinan dan ketidaksetaraan yang masih terasa hingga sekarang.Orang-orang berlari dengan ember untuk mengambil air dari truk setelah layanan air rusak akibat banjir di Amaoti, Durban, Afrika Selatan, Kamis (14/4/2022). Foto: Rogan Ward/REUTERSDua agenda ini merupakan refleksi keadilan reparasi atas perbudakan dan keamanan air yang terlihat sebagai langkah yang penting dan tepat waktu. Keduanya menyentuh masalah utama yang dihadapi Afrika saat ini: warisan sejarah dan tantangan lingkungan di masa depan.Namun, pertanyaan utamanya adalah: Apakah agenda ini akan menjadi langkah nyata untuk perubahan, atau hanya pernyataan politik yang tidak diikuti tindakan konkret? Tanpa perbaikan tata kelola di dalam negeri, pemberantasan korupsi, dan prioritas anggaran yang tepat, kedua agenda ini berisiko hanya menjadi dokumen tanpa hasil yang jelas.Reparations sebagai Keadilan Historis yang SahNarasi yang dibawa AU dan Ghana memiliki dasar yang kuat. Perbudakan transatlantik adalah sistem eksploitasi besar-besaran yang berlangsung selama ratusan tahun. Dampaknya masih terlihat hari ini dalam bentuk struktur ekonomi yang tidak seimbang, ketimpangan sosial, dan tingkat kerentanan yang lebih tinggi terhadap perubahan iklim.Resolusi PBB tanggal 25 Maret 2026 bukan hanya simbol. Ia menyerukan pengakuan resmi, permintaan maaf, dan upaya keadilan reparasi. Keadilan reparasi ini tidak hanya berupa uang, tetapi juga perubahan sistem global seperti penyesuaian utang, akses pasar perdagangan yang lebih baik, dan transfer teknologi untuk menghadapi perubahan iklim.Keunggulannya adalah memberikan posisi tawar yang lebih baik bagi Afrika di forum internasional dan memperkuat kerja sama antarnegara Afrika. Decade of Reparations 2026–2036 membuka kesempatan untuk diskusi yang lebih berkelanjutan.Para pengungsi di Somalia mengumpulkan air. Foto: REUTERS/Feisal OmarNamun, ada catatan penting. Terlalu banyak fokus pada tuntutan kepada negara-negara Barat bisa mengalihkan perhatian dari masalah di dalam negeri. Banjir di Kenya, misalnya, tidak hanya disebabkan oleh perubahan iklim global. Penyebab lain yang langsung adalah perencanaan kota yang kurang baik, sistem drainase yang tidak memadai, dan pembangunan di daerah rawan banjir.Keadilan reparasi memang diperlukan untuk mengakui sejarah dan membangun kepercayaan. Tetapi, jika ada dana reparasi, dana tersebut tidak akan secara otomatis membangun infrastruktur air jika masalah korupsi dan salah urus anggaran masih berlanjut. Reparasi bukanlah solusi satu-satunya; ia hanya salah satu bagian dari upaya yang lebih besar.Water Crisis 2026: Tantangan Perubahan Iklim yang Nyata dan MendesakTema air dan sanitasi AU 2026 dipilih karena Afrika sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Pola cuaca seperti kekeringan panjang diikuti banjir besar semakin sering terjadi. Banjir di Kenya pada Maret 2026 adalah salah satu contohnya. Wilayah lain di Afrika Selatan, seperti Mozambique dan Zimbabwe, juga mengalami banjir serupa.Menurut studi World Weather Attribution, perubahan iklim dapat membuat curah hujan ekstrem menjadi lebih intens hingga 40 persen dibandingkan kondisi sebelum era industri. Dampaknya meluas ke berbagai bidang: ancaman terhadap produksi pangan, peningkatan penyakit yang ditularkan melalui air, migrasi penduduk, dan potensi konflik atas sumber daya.Keamanan air bukan hanya masalah lingkungan. Ia menjadi syarat utama untuk mencapai Agenda 2063, yang mencakup industrialisasi, penciptaan lapangan kerja, dan integrasi ekonomi regional. AU sudah memiliki Africa Water Vision 2063 dan kerangka kebijakan yang menjelaskan arah yang diinginkan: Afrika yang memiliki akses air dan sanitasi yang cukup bagi semua penduduk.Seorang wanita mengambil air dari sumur di daerah Loiyangalani di mana keluarga yang terkena dampak kekeringan berkepanjangan ditampung, di desa Parapul, di Marsabit, Kenya utara, pada 11 Juli 2022. Foto: Simon Maina/AFPNamun, kenyataannya masih jauh dari harapan. Kekurangan dana investasi masih besar. Pertumbuhan kota yang cepat tanpa perencanaan yang matang menyebabkan banyak kota sering mengalami banjir saat musim hujan. Pembayaran utang luar negeri juga mengurangi anggaran untuk infrastruktur.Hal ini menunjukkan bahwa dukungan dari luar negeri saja tidak cukup. Afrika perlu membangun kemampuan sendiri dalam menghadapi perubahan iklim, termasuk membangun infrastruktur dan mengelola sumber daya air dengan lebih baik.Antara Pernyataan dan PelaksanaanKedua agenda ini sebenarnya saling mendukung. Reparasi menyoroti tanggung jawab historis negara-negara Barat, sementara tema air mendorong kemandirian dan kerja sama di dalam Afrika. Keduanya sering dikaitkan dengan isu “climate debt” atau kerugian akibat perubahan iklim.Masalah utamanya adalah banyak inisiatif AU di masa lalu berhenti pada tingkat resolusi dan deklarasi saja. Tanpa upaya serius memberantas korupsi, menerapkan tata kelola yang baik, dan mengalokasikan anggaran secara tepat, kekurangan dana akan terus ada.Sementara pemimpin membahas isu ini di Addis Ababa atau New York, masyarakat di lapangan masih menghadapi kesulitan akses air dan dampak banjir tanpa infrastruktur yang memadai. Banyak proyek air yang direncanakan tidak selesai karena dana tidak dikelola dengan baik.Warga Cape Town, Afrika Selatan, harus mengantri di sumber air alami di Newlands. Cape Town sempat mengalami krisis air yang parah dan berkepanjangan hingga pertengahan tahun 2018 ini. Foto: Mark Fisher/ShutterstockJika dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, agenda keamanan air bisa menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Misalnya melalui pertanian irigasi, pembangkit listrik tenaga air, dan industri yang lebih berkelanjutan. Reparasi bisa membantu sebagai dorongan politik, tetapi pelaksanaan yang nyata harus dimulai dari dalam negeri.KesimpulanAgenda AU 2026 yang menggabungkan reparasi atas perbudakan serta keamanan air adalah langkah yang penting dan sesuai dengan tantangan saat ini. Keberhasilannya akan sangat tergantung pada kemampuan menyeimbangkan tuntutan keadilan historis di tingkat internasional dengan perbaikan tata kelola dan akuntabilitas di dalam negeri.Afrika perlu menghindari pendekatan yang terlalu berfokus pada narasi sebagai korban. Reparasi bisa menjadi alat untuk negosiasi sistem global yang lebih adil, tetapi masalah air harus ditangani dengan tindakan nyata: investasi infrastruktur yang prioritas, reformasi keuangan yang transparan, dan pemanfaatan AfCFTA untuk berbagi sumber daya.Bagi Indonesia dan negara-negara Global South lainnya yang juga menghadapi perubahan iklim serta warisan sejarah, pelajaran ini berguna. Kerja sama antarnegara berkembang yang menekankan peningkatan kapasitas, transfer teknologi, dan inovasi lokal akan lebih efektif daripada hanya menuntut kompensasi.AU 2026 bukan akhir dari upaya, melainkan kesempatan untuk menguji apakah pernyataan dapat diubah menjadi tindakan yang terukur. Banjir di Kenya menjadi pengingat bahwa waktu semakin terbatas. Masa depan akan ditentukan bukan oleh seberapa kuat suara tuntutan, melainkan oleh seberapa baik pelaksanaan di lapangan.