● Kasus obesitas di Indonesia kini lebih banyak dialami warga miskin.● Salah satu penyebabnya makanan cepat saji dan ultraproses makin banyak dan mudah didapatkan.● Ketimpangan sosial hingga absennya regulasi bikin warga miskin tidak punya alternatif pangan sehat.Hasil cek kesehatan gratis (CKG) pada 2025 menunjukkan nyaris sembilan juta orang dewasa Indonesia usia 18 - 59 tahun mengalami obesitas sentral alias kondisi perut buncit akibat penumpukan lemak berlebih.Kita mungkin mengira bahwa obesitas—yang lekat dengan stereotip “akibat makan berlebihan"—banyak dialami orang kaya. Namun, berbagai studi dalam lima tahun terakhir mengungkap bahwa obesitas kini justru lebih banyak dialami masyarakat miskin di Tanah Air.Salah satu penyebabnya adalah makanan cepat saji dan ultraproses (tinggi lemak, gula, dan garam) yang makin banyak dan mudah didapatkan. Tengok saja betapa mudah kita mendapatkan mi instan di warung dan minimarket, terutama bagi yang bermukim di kota.Ketika harga menentukan isi piringSejak 2021, UNICEF (organisasi PBB yang fokus pada kesejahteraan anak) sudah memperingatkan tren peningkatan kasus kegemukan dan obesitas di Indonesia dalam dua dekade terakhir, terutama pada kelompok rumah tangga miskin.Pada 2025, studi Indonesian Food Barometer terhadap lebih dari 1.600 orang dewasa Indonesia, mengonfirmasi bahwa masyarakat miskin kini lebih banyak mengalami kegemukan dan obesitas, dibandingkan orang kaya.Kemiskinan menjadi akar penyebabnya. Ketika upah minimum provinsi di sejumlah daerah masih berkisar Rp2 juta per bulan, pilihan makan sebuah keluarga dikendalikan oleh harga. Di Pulau Jawa, misalnya, sebungkus mi instan seharga Rp3 ribu, jauh lebih terjangkau dibandingkan sepiring sayur dan lauk berprotein lengkap seharga Rp15 ribu. Teh manis kemasan seharga Rp4 ribu juga lebih murah daripada susu atau jus buah segar seharga Rp10 ribu. Makanan tidak sehat lebih terjangkauMenariknya, studi Indonesian Food Barometer menemukan bahwa kegemukan justru lebih banyak dialami kelompok miskin yang lebih berpendidikan. Artinya, mengetahui bahwa mi instan bukan makanan ideal tidak otomatis mengubah apa yang dimasak di dapur. Ketika produk makanan cepat saji dan ultraproses murah banyak ditemukan di sekitar rumah kita, pengetahuan saja tidak cukup dalam mengatasi masalah akses dan harga.Belum lagi, aplikasi pangan digital menampilkan berbagai pilihan makanan cepat saji dengan potongan harga yang menggiurkan. Di tengah kesibukan dan tekanan ekonomi, keluarga miskin memilih makanan cepat saji yang murah, tetapi tinggi gula, garam, dan lemak. Baca juga: Pesan makanan ‘online’ memang memudahkan, tapi berdampak buruk bagi kesehatan Anak-anak menjadi korban paling nyata dari kondisi ini. UNICEF pada 2022 melaporkan bahwa satu dari lima anak usia 5 - 12 tahun dan satu dari tujuh remaja usia 13 - 18 tahun di Indonesia sudah mengalami kegemukan atau obesitas. Survei Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada 2023 menemukan lebih dari separuh anak dan remaja di perkotaan mengonsumsi minuman manis 5 — 7 kali per minggu. Bukan karena mereka memilih demikian, melainkan karena itulah makanan yang tersedia dan terjangkau di kantin sekolah, warung, dan minimarket terdekat. Pola serupa terjadi secara global. Data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 2024 menunjukkan bahwa remaja dari keluarga kurang mampu lebih sering mengonsumsi minuman manis. Mereka juga lebih jarang makan buah dan sayur, serta 50% lebih mungkin mengalami kegemukan, dibandingkan remaja dari keluarga kaya.Masyarakat miskin tanggung beban gandaSetiap rupiah yang dihemat untuk membeli makanan murah dan tidak sehat berpotensi menjadi beban biaya pengobatan jutaan rupiah di kemudian hari. Ironisnya, masyarakat miskin yang paling tidak mampu membeli makanan sehat adalah kelompok yang paling kesulitan membayar dampak kesehatannya.Anak-anak dari keluarga miskin menghadapi risiko ganda: kualitas pangan rendah sejak kecil membentuk kebiasaan yang sulit diubah. Ketika dampaknya mulai terasa di usia dewasa, mereka kesulitan mengakses layanan kesehatan.Sementara itu, respons kebijakan masih tertinggal jauh. Iklan pangan tinggi gula dan garam tetap membanjiri media sosial tanpa batasan berarti. Label peringatan pada kemasan makanan, tak cukup informatif untuk membantu konsumen membuat pilihan konsumsi yang sehat. Adapun cukai minuman berpemanis dalam kemasan, yang seharusnya menjadi salah satu instrumen pencegahan juga terus ditunda. Baca juga: Ini alasan penerapan label peringatan & cukai makanan tinggi gula-garam tidak bisa ditunda Dampak dari kegagalan sistemik ini ujung-ujungnya mengganggu sistem kesehatan nasional. Bank Dunia mencatat bahwa BPJS Kesehatan mengalami defisit hampir setiap tahun sejak diluncurkan pada 2014 silam. Defisit disebabkan oleh melonjaknya kasus penyakit tidak menular akibat obesitas, seperti penyakit jantung, stroke, hingga kanker—yang menjadi penyebab kematian tertinggi di Indonesia.Jika tidak ingin boncos terus, pemerintah harus memperketat pembatasan iklan dan ketersediaan makanan tidak sehat (baik di ruang digital maupun fisik), menerapkan label peringatan kemasan, serta menaikkan cukai pangan tinggi gula-garam-lemak. Pemerintah juga perlu berinvestasi lebih untuk mensubsidi penyebaran pangan sehat-segar dengan harga terjangkau di pasar maupun minimarket, seperti buah, sayur, protein hewani maupun nabati. Ekosistem pangan sehat dan aturan pangan yang ketat akan mendorong masyarakat memiliki pola makan lebih menyehatkan.Febri menerima dana dari Pemerintah Australia (Australia Awards) untuk studi doktoral.