Ilustrasi working from home (WFH). Foto: Getty ImagesKebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) kembali diangkat ke permukaan, kali ini dengan justifikasi penghematan energi. Dalam narasi kebijakan, WFH diposisikan sebagai langkah adaptif, efisien, dan selaras dengan transformasi digital. Namun, jika ditelaah lebih jauh, kebijakan ini justru memperlihatkan sejumlah persoalan mendasar dalam tubuh birokrasi, mulai kinerja yang belum optimal, kesenjangan kompetensi digital, hingga lemahnya disiplin kerja. Alih-alih menjadi solusi, WFH berpotensi berubah menjadi sekadar “woles from home” atau 'bersantai dari rumah' tanpa standar kinerja yang jelas.Argumen penghematan energi yang menjadi dasar kebijakan ini pun patut dipertanyakan. Pengurangan konsumsi listrik di kantor tidak serta-merta berarti efisiensi total, melainkan hanya memindahkan beban energi ke rumah masing-masing ASN. Perangkat kerja tetap menyala, pendingin ruangan tetap digunakan, dan konsumsi listrik tetap berjalan tanpa kontrol institusional. Negara mungkin mengurangi biaya operasional gedung, tetapi tidak benar-benar menciptakan efisiensi sistemik. Dalam konteks ini, WFH lebih terlihat sebagai solusi administratif jangka pendek ketimbang kebijakan strategis.Di sisi lain, persoalan kinerja ASN yang belum maksimal menjadi tantangan utama. Bahkan dalam sistem kerja konvensional, produktivitas birokrasi masih sering dikritik karena terlalu berorientasi pada proses, bukan hasil. Target kerja yang tidak terukur dengan baik, budaya administratif yang kaku, serta minimnya evaluasi berbasis output menjadi masalah yang belum sepenuhnya terselesaikan. Ketika pola kerja dipindahkan ke rumah tanpa pembenahan sistem tersebut, risiko penurunan kinerja menjadi semakin besar.WFH ASN: Antara Ilusi Efisiensi, Kesenjangan Digital, dan Disiplin yang DipertaruhkanIlustrasi working from home (WFH). Foto: Getty ImagesWFH pada dasarnya menuntut kedisiplinan tinggi dan sistem pengawasan berbasis kinerja. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kedua hal ini belum sepenuhnya 'mapan'. Dalam beberapa kasus yang mencuat pada pola kerja Work from Office (WFO) saja, masih ditemukan ASN yang justru berada di luar kantor saat jam kerja, nongkrong di kafe, tempat perbelanjaan, atau tempat-tempat lainnya yang secara aturan tidak dibenarkan. Meski tidak dapat digeneralisasi, fenomena ini cukup untuk menunjukkan adanya celah dalam sistem pengawasan. Pertanyaannya kemudian, bagaimana dengan WFH yang secara pengawasan lebih lemah dibandingkan dengan WFO? Tentu ini menjadi pertanyaan yang patut untuk didiskusikan di tengah tingkat kedisiplinan ASN yang belum bisa dikatakan bagus secara merata. Masalah lainnya yang tidak kalah krusial adalah kesenjangan literasi digital di kalangan ASN. Transformasi menuju sistem kerja jarak jauh menuntut kemampuan teknologi yang memadai, mulai dari penggunaan platform kolaborasi hingga manajemen dokumen digital. Namun, tidak semua ASN memiliki kesiapan tersebut. Sebagian yang terutama para ASN yang tidak tumbuh dalam generasi ekosistem digital masih mengalami kesulitan beradaptasi.Dalam kondisi kerja di kantor, keterbatasan ini sering kali tertutupi melalui bantuan rekan kerja. Namun dalam skema WFH, kelemahan tersebut menjadi semakin nyata. Akibatnya, koordinasi terganggu, proses kerja melambat, dan produktivitas menurun. Ketimpangan ini juga menciptakan beban kerja yang tidak merata, di mana ASN yang lebih melek digital harus menanggung lebih banyak tanggung jawab.Selain itu, faktor infrastruktur dan fasilitas kerja juga memperbesar ketimpangan. Tidak semua ASN memiliki akses internet stabil, perangkat memadai, atau lingkungan kerja yang kondusif di rumah. Tanpa dukungan yang setara, WFH berisiko menjadi kebijakan yang tidak adil dan justru memperlebar kesenjangan internal.Dengan berbagai persoalan tersebut, WFH seharusnya tidak diposisikan sebagai solusi utama, melainkan sebagai instrumen yang memerlukan prasyarat kuat, seperti sistem kinerja berbasis output, peningkatan kompetensi digital ASN secara merata, serta mekanisme pengawasan yang adaptif dan akuntabel. Tanpa itu, WFH hanya akan menjadi kebijakan yang tampak modern di permukaan, tetapi rapuh dalam implementasi.Pada akhirnya, ukuran keberhasilan birokrasi bukanlah pada lokasi kerja ASN, melainkan pada kualitas pelayanan publik yang dihasilkan. Jika WFH justru menurunkan produktivitas, memperlebar kesenjangan kompetensi, dan melemahkan disiplin kerja, maka pertanyaan yang perlu diajukan menjadi jelas: apakah ini benar-benar Work From Home, atau sekadar “Woles from Home”?Kebijakan publik menuntut lebih dari sekadar niat baik. Ia membutuhkan desain yang matang, kesiapan sistem, dan kapasitas sumber daya manusia yang memadai. Tanpa itu semua, WFH ASN demi alasan efisiensi energi berisiko besar menjadi ilusi kebijakan yang terlihat solutif di permukaan, tetapi minim dampak nyata.