BorneoFlash.com, SAMARINDA - Rencana penerapan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat masih menjadi bahan pertimbangan serius di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda. Pemerintah daerah memilih tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan dan mengutamakan kajian menyeluruh sebelum menentukan sikap resmi.Langkah kehati-hatian tersebut dilakukan agar kebijakan yang nantinya diterapkan tetap selaras dengan kebutuhan pelayanan publik di daerah. Pemkot menilai setiap kebijakan baru harus dipastikan tidak mengganggu kelancaran layanan kepada masyarakat.Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menyampaikan bahwa saat ini pihaknya tengah mempelajari secara detail Surat Edaran yang menjadi dasar rencana kebijakan tersebut. Menurutnya, pemahaman menyeluruh terhadap isi regulasi menjadi hal utama sebelum menentukan langkah lanjutan di tingkat pemerintah daerah.“Kami akan mempelajari secara teliti surat edaran yang dimaksud sebelum mengambil keputusan,” ujar Andi Harun, pada Selasa (7/4/2026).Ia menambahkan bahwa sifat kebijakan dari pemerintah pusat akan sangat memengaruhi langkah yang diambil oleh pemerintah daerah. Apabila kebijakan tersebut bersifat wajib dan mengikat, maka Pemkot Samarinda akan segera menyesuaikan pelaksanaannya sesuai ketentuan yang berlaku.“Apabila kebijakan tersebut bersifat wajib, maka kami tentu akan segera menindaklanjuti dan menyesuaikan pelaksanaannya,” tegasnya.Meski demikian, apabila kebijakan tersebut bersifat opsional atau tidak mengikat secara penuh, Pemkot Samarinda membuka peluang untuk melakukan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah.Dalam situasi tersebut, pemerintah daerah akan melakukan kajian komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk efektivitas kinerja ASN serta dampaknya terhadap kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.“Namun apabila sifatnya opsional, maka akan kami kaji terlebih dahulu dengan menyesuaikan kondisi daerah yang ada,” tutup Andi Harun. (*/Adv Diskominfo Samarinda)