Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) usai Halal Bihalal dan Penghargaan Kaderisasi di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Jumat (10/4). Foto: Nasywa Athifah/kumparanKetua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menanggapi wacana penerapan sistem ‘war tiket’ dalam penyelenggaraan ibadah haji oleh Menteri Haji dan Umrah Irfan Yusuf (Gus Irfan).Cak Imin menilai, hingga saat ini sistem ‘war tiket’ belum tentu efektif untuk diterapkan di Indonesia. Ia menekankan sistem antrean haji yang berjalan saat ini sudah berlangsung lama dan menjadi dasar harapan jutaan calon jemaah.“Saya belum melihat itu efektif ya, karena sistem antrean itu benar-benar sudah berjalan dan sudah lama orang mengantre,” ujar Cak Imin di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Jumat (10/4).“Jangan sampai masa tunggu yang panjang itu kemudian putus, pupus harapan,” lanjutnya.Menurut dia, jika wacana ini merupakan perubahan sistem secara tiba-tiba, berpotensi menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi mereka yang sudah mendekati jadwal keberangkatan setelah menunggu bertahun-tahun.Cak Imin mencontohkan, ada jemaah yang masa tunggunya tinggal beberapa tahun bahkan hanya dua tahun. Jika sistem diubah, nasib mereka bisa menjadi tidak jelas.“Ya saya kira masih ya, yang sudah telanjur ngantre tinggal 5 tahun, kasihan. Yang sudah ngantre tinggal 2 tahun gimana, apalagi yang sudah ngantre tinggal 2 tahun nasibnya gimana?” tutur Cak Imin.Ia pun menilai wacana tersebut perlu dikaji secara matang.“Nah itu wacana itu masih jauh lah, masih panjang. Bisa saja tapi one day setelah proses, itu sekadar wacana gitu,” kata dia.Menhaj, Mochamad Irfan Yusuf dalam Rakortas tingkat menteri yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) di Jakarta, Senin (9/2/2026). Foto: Dok. Kemenhaj RISebelumnya, Gus Irfan, melemparkan wacana naik haji dengan sistem ‘war tiket’, bukan sistem antrean (waiting list) seperti yang berjalan saat ini.Wacana itu disampaikan Gus Irfan dalam Pembukaan Rakernas Konsolidasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 H/2026 M, Rabu (8/4). “Jujur, ketika kita bicara tentang antrean, pemikiran kami di Kementerian Haji —terutama pemikiran dari Wamen saya yang sangat progresif itu —muncul apakah perlu antrean yang begitu lama, apakah tidak perlu dipikirkan bagaimana kita kembali ke zaman-zaman sebelum ada BPKH?” ujar Gus Irfan dikutip dari akun Kemenhaj, Kamis (9/4).“Sebelum ada BPKH, insyaallah tidak ada antrean. Waktu itu pemerintah mengumumkan biaya haji tahun ini sekian, pembukaan pendaftaran dimulai tanggal sekian sampai tanggal sekian, silakan yang mau berangkat haji, silakan membayar. Semacam ‘war tiket’,” lanjut politikus Gerindra ini.Namun demikian, Gus Irfan belum mendetailkan soal wacana yang dimaksud. Menurutnya, wacana macam ini sah saja untuk dipikirkan.“Apakah perlu kita memikirkan hal seperti itu lagi? Tentu ini bukan hal yang gampang untuk diputuskan. Tapi sebagai sebuah wacana tentu bisa sah-sah saja untuk kita pikirkan,” kata Gus Irfan.