Ilustrasi keperawanan dikontrol oleh patriarki. Foto: Dok. ChatGPTFenomena viral di media sosial belakangan ini memperlihatkan bagaimana tubuh perempuan masih kerap dijadikan objek penilaian yang tidak adil. Salah satu konten di TikTok sempat menuai perhatian luas karena menyatakan bahwa mahar dalam jumlah besar menjadi “percuma” apabila perempuan tidak perawan.Narasi semacam ini tidak berdiri sendiri. Ia muncul berulang dalam berbagai bentuk, mulai dari komentar, video edukasi semu, hingga candaan yang secara implisit menegaskan bahwa nilai perempuan ditentukan oleh status keperawanannya. Pernyataan tersebut tidak hanya problematis secara moral, tetapi juga menunjukkan bagaimana konsep keperawanan masih dipahami secara keliru dan digunakan untuk mengontrol perempuan.Di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam sebagian masyarakat, keperawanan masih dipandang sebagai nilai moral yang penting. Keperawanan sering dikaitkan dengan kesucian, kehormatan, serta kemampuan seseorang dalam menjaga diri sebelum pernikahan. Dalam kerangka ini, keperawanan dipahami sebagai simbol komitmen terhadap norma sosial dan agama yang menjunjung tinggi pengendalian diri dalam relasi seksual.Namun, persoalannya menjadi kompleks ketika nilai moral tersebut direduksi menjadi ukuran tunggal untuk menilai perempuan. Ketika keperawanan dijadikan standar utama, nilai moral tidak lagi dipahami sebagai kualitas etis yang utuh, tetapi disempitkan hanya pada aspek tubuh perempuan semata.Akibatnya, moralitas menjadi tidak proporsional dan cenderung diskriminatif. Fenomena viral di media sosial justru memperlihatkan bagaimana standar ini lebih sering diarahkan kepada perempuan, sementara laki-laki relatif terbebas dari penilaian serupa.Dalam konteks ini, pemikiran Simone de Beauvoir menjadi relevan untuk memahami posisi perempuan dalam konstruksi sosial tersebut. Dalam karyanya The Second Sex, Beauvoir menyatakan bahwa “one is not born, but rather becomes, a woman” (Beauvoir, 1949/2011).Pernyataan ini menegaskan bahwa identitas perempuan bukanlah sesuatu yang semata-mata bersifat biologis, melainkan dibentuk melalui konstruksi sosial, budaya, dan norma yang berlaku. Dengan demikian, standar seperti keperawanan tidak dapat dilepaskan dari proses sosial yang membentuk bagaimana perempuan “seharusnya” menjadi.Ilustrasi perempuan. Foto: Blueastro/ShutterstockPadahal, jika ditinjau dari perspektif ilmiah, konsep keperawanan tidak memiliki dasar biologis yang pasti. Hal ini ditegaskan dalam artikel berjudul “Hymen and Virginity: What Every Paediatrician Should Know” oleh Moussaoui, Abdulcadir, dan Yaron (2022), yang menyatakan bahwa “virginity is not a medical or scientific term, but a social, cultural and religious construct.” Pernyataan ini menegaskan bahwa keperawanan bukanlah kategori medis, melainkan hasil konstruksi sosial yang dibentuk oleh nilai-nilai budaya dan agama.Secara biologis, keperawanan sering kali dikaitkan dengan keberadaan selaput dara atau hymen. Namun, pemahaman ini merupakan penyederhanaan yang keliru. Dalam artikel tersebut, dijelaskan bahwa “the hymen has no role in determining whether a person has had sexual intercourse.” Artinya, hymen tidak dapat dijadikan indikator apakah seseorang pernah melakukan hubungan seksual atau tidak.Dengan demikian, ketika keperawanan dijadikan tolok ukur moral, muncul persoalan mendasar: Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak dapat diverifikasi secara ilmiah justru dijadikan dasar penilaian etis terhadap seseorang? Pertanyaan ini menunjukkan adanya ketegangan antara konstruksi moral sosial dengan fakta ilmiah yang ada.Lebih jauh, Beauvoir juga menegaskan bahwa perempuan dalam masyarakat patriarkal kerap ditempatkan sebagai “yang lain” atau the other. Ia menyatakan bahwa “humanity is male and man defines woman not in herself but as relative to him” (Beauvoir, 1949/2011). Dalam kerangka ini, perempuan tidak dipandang sebagai subjek yang otonom, tetapi sebagai objek yang nilainya ditentukan oleh laki-laki. Standar keperawanan menjadi salah satu bentuk konkret dari mekanisme tersebut, di mana tubuh perempuan dinilai berdasarkan kepentingan dan perspektif laki-laki.Hymen memiliki bentuk dan elastisitas yang berbeda pada setiap perempuan. Dalam banyak kasus, hymen tidak robek saat pertama kali berhubungan seksual. Sebaliknya, hymen dapat mengalami perubahan akibat berbagai aktivitas non-seksual, seperti bersepeda, olahraga, atau aktivitas fisik lainnya. Bahkan, Moussaoui et al. (2022) menegaskan bahwa “there is no scientific evidence that can prove a history of vaginal intercourse based on examination of the hymen.” Dengan demikian, menjadikan hymen sebagai “bukti” keperawanan adalah klaim yang tidak memiliki dasar ilmiah.Lebih jauh, dalam beberapa kondisi, hymen dapat mengalami perubahan akibat kekerasan seksual. Dalam konteks ini, jika keperawanan tetap dijadikan standar moral tanpa mempertimbangkan situasi yang melatarbelakanginya, penilaian tersebut berpotensi tidak adil dan justru menyakiti korban. Moralitas yang seharusnya melindungi manusia justru berubah menjadi alat yang memperparah penderitaan.Temuan ini juga sejalan dengan laporan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), yang dalam berbagai Catatan Tahunan (CATAHU) menyoroti bahwa stigma terhadap tubuh dan seksualitas perempuan masih sangat kuat dalam masyarakat. Komnas Perempuan secara tegas menyatakan bahwa “korban kekerasan seksual kerap mengalami stigma, disalahkan, dan bahkan dipertanyakan moralitasnya oleh masyarakat” (Komnas Perempuan, 2023).Ilustrasi perempuan. Foto: mentalmind/ShutterstockStigma tersebut menunjukkan bahwa penilaian terhadap perempuan tidak hanya berhenti pada peristiwa kekerasan yang dialaminya, tetapi juga merambah pada penilaian atas tubuh dan “kesucian”nya. Dalam banyak kasus, korban justru ditempatkan sebagai pihak yang harus mempertanggungjawabkan dirinya, seolah-olah nilai dirinya berkurang akibat kekerasan yang dialami. Hal ini memperlihatkan bagaimana konsep keperawanan dan moralitas tubuh perempuan masih menjadi alat penilaian sosial yang kuat.Lebih lanjut, Komnas Perempuan juga menegaskan bahwa “stigma dan diskriminasi menjadi salah satu hambatan utama bagi korban untuk melaporkan kasus kekerasan seksual” (Komnas Perempuan, 2022). Dalam konteks ini, tekanan sosial terkait keperawanan tidak hanya berdampak pada cara masyarakat menilai perempuan, tetapi juga berkontribusi pada terhambatnya akses korban terhadap keadilan.Jika ditarik ke dalam perspektif sejarah, konsep keperawanan tidak muncul secara tiba-tiba. Dalam kajian antropologi, konsep ini mulai menguat sejak masa Neolitik, ketika manusia mulai mengenal sistem kepemilikan dan kehidupan menetap. Pada masa tersebut, laki-laki mulai menaruh perhatian besar pada garis keturunan. Keinginan untuk memastikan bahwa anak yang lahir adalah “keturunan sah” mendorong munculnya kontrol terhadap tubuh dan seksualitas perempuan. Keperawanan kemudian dijadikan indikator untuk menjamin kepastian garis keturunan tersebut.Seiring waktu, nilai yang semula berkaitan dengan kepastian sosial tersebut mengalami transformasi menjadi norma moral yang dilekatkan pada tubuh perempuan. Namun, perubahan ini tidak selalu diiringi dengan refleksi kritis, sehingga nilai moral tersebut cenderung diterima begitu saja tanpa mempertanyakan akar historisnya.Dengan kata lain, keperawanan bukan sekadar persoalan moral atau biologis, melainkan juga bagian dari sistem sosial yang menempatkan perempuan sebagai objek kepemilikan. Dalam konteks ini, tubuh perempuan tidak lagi dilihat sebagai entitas yang otonom, tetapi sebagai sesuatu yang harus “dijaga” demi kepentingan laki-laki.Seiring berjalannya waktu, makna keperawanan mengalami pergeseran. Jika pada awalnya berkaitan dengan kepastian garis keturunan, dalam praktik modern konsep ini sering kali bergeser menjadi alat untuk memenuhi kepuasan laki-laki. Hal ini terlihat dari berbagai narasi populer yang mengidealkan “perempuan perawan” sebagai standar pasangan ideal, sekaligus meminggirkan perempuan yang tidak memenuhi kriteria tersebut.Bahkan, muncul berbagai produk dan praktik yang bertujuan “mengembalikan” kondisi tubuh perempuan agar sesuai dengan standar keperawanan, seperti penggunaan jamu tradisional yang diklaim dapat merapatkan organ intim dan prosedur medis berupa operasi rekonstruksi selaput dara (himenoplasti).Ilustrasi penjual jamu tradisional. Foto: Muhdan Syarovy/ShutterstockFenomena ini menunjukkan bahwa nilai moral yang dilekatkan pada keperawanan tidak hanya berfungsi sebagai norma, tetapi juga telah menjadi komoditas yang diperjualbelikan.Fenomena ini juga memperlihatkan adanya standar ganda dalam masyarakat. Perempuan dinilai berdasarkan status keperawanannya, sementara laki-laki tidak mengalami tekanan sosial yang sama terkait keperjakaan.Dalam konteks ini, perempuan kerap dibelenggu oleh stigma keperawanan yang dilekatkan pada konsep “perempuan baik-baik”, yakni perempuan yang dianggap mampu menjaga kehormatan dirinya, menjaga nama baik keluarga, dan hanya menyerahkan tubuhnya dalam relasi yang dianggap sah atau “cinta yang halal”. Standar ini menciptakan tekanan moral yang kuat bagi perempuan untuk menyesuaikan diri dengan ekspektasi sosial tersebut.Sebaliknya, laki-laki tidak dibelenggu oleh stigma yang sama. Seksualitas laki-laki cenderung lebih diberi ruang kebebasan, bahkan dalam beberapa konteks pengalaman seksual sebelum menikah tidak dianggap sebagai pelanggaran moral yang serius, tetapi justru kerap dinormalisasi. Sementara itu, perempuan diharapkan untuk menjaga seksualitasnya hingga pernikahan. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa kontrol terhadap tubuh dan seksualitas perempuan masih menjadi bagian dari struktur sosial yang patriarkal.Hal yang lebih diskriminatif lagi terlihat dalam praktik media. Tidak sedikit media yang menampilkan judul-judul sensasional seperti survei persentase perempuan yang tidak perawan, bahkan sempat viral klaim bahwa sebagian besar mahasiswi di suatu daerah sudah tidak perawan. Mengapa yang selalu dijadikan objek survei adalah perempuan? Mengapa tidak ada survei yang secara setara mempertanyakan berapa banyak laki-laki yang tidak perjaka?Kecenderungan ini menunjukkan bias yang kuat dalam cara masyarakat memandang seksualitas. Perempuan seolah-olah ditempatkan sebagai pihak yang menyimpang dari norma dan “haus seksualitas”, sementara laki-laki tidak mendapatkan sorotan yang sama, padahal secara realitas sosial, perilaku seksual melibatkan kedua belah pihak. Lebih problematis lagi, survei semacam ini sering kali mengabaikan fakta ilmiah bahwa keperawanan tidak dapat diukur secara pasti, apalagi hanya berdasarkan indikator sederhana seperti ada atau tidaknya darah.Standar ganda ini mencerminkan ketimpangan relasi gender yang masih kuat. Seksualitas laki-laki dianggap sebagai sesuatu yang wajar, bahkan dalam beberapa konteks dipandang sebagai simbol kejantanan. Sebaliknya, seksualitas perempuan dikontrol dan dibatasi melalui norma-norma sosial yang ketat. Akibatnya, perempuan berada dalam posisi yang rentan terhadap penilaian sosial, diskriminasi, bahkan kekerasan simbolik.Lebih dari itu, tekanan sosial terkait keperawanan dapat berdampak pada kesehatan mental perempuan. Rasa takut, cemas, dan tekanan untuk memenuhi standar tertentu dapat mengganggu kesejahteraan psikologis. Dalam beberapa kasus, perempuan bahkan merasa terpaksa menyembunyikan pengalaman mereka atau melakukan berbagai cara untuk menghindari stigma yang melekat. Dalam kondisi ini, nilai moral yang seharusnya membimbing manusia menuju kebaikan justru berubah menjadi tekanan sosial yang membebani.Ilustrasi perempuan. Foto: SeventyFour/ShutterstockDalam konteks ini, penting untuk menempatkan kembali konsep keperawanan secara proporsional. Ilmu pengetahuan telah menunjukkan bahwa keperawanan tidak dapat diukur secara biologis. Oleh karena itu, menjadikannya sebagai satu-satunya standar moral merupakan bentuk penyederhanaan yang tidak adil. Moralitas seharusnya dipahami secara lebih luas, mencakup tanggung jawab, penghormatan terhadap diri sendiri dan orang lain, serta integritas dalam bertindak.Peran edukasi menjadi sangat penting dalam mengubah cara pandang masyarakat. Informasi yang berbasis pada ilmu pengetahuan harus disebarkan secara luas untuk melawan mitos yang telah lama berkembang. Selain itu, perlu adanya kesadaran kritis bahwa nilai seseorang tidak dapat ditentukan semata-mata oleh pengalaman seksualnya, tetapi juga oleh kualitas kemanusiaannya secara utuh.Pada akhirnya, persoalan keperawanan bukan hanya tentang benar atau salah secara biologis, melainkan juga tentang bagaimana masyarakat mendefinisikan moralitas itu sendiri. Selama keperawanan masih dijadikan standar nilai perempuan, yang dipertahankan bukanlah moralitas, melainkan ketimpangan. Ketika tubuh perempuan terus dijadikan objek penilaian, ketidakadilan akan terus direproduksi dalam berbagai bentuk.Mengakhiri stigma terhadap keperawanan tidak berarti menolak nilai moral, tetapi justru mengembalikannya pada esensi yang lebih adil dan manusiawi. Perempuan bukan objek yang harus memenuhi standar tertentu, melainkan subjek yang memiliki hak untuk menentukan dirinya sendiri. Dalam kerangka ini, keadilan gender tidak hanya menjadi wacana, tetapi juga praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari.Catatan Penulis untuk Para Laki-LakiKetika Anda menjalani hubungan seksual pertama dengan istri, lalu tidak menemukan adanya darah, sebaiknya jangan langsung bereaksi emosional atau berprasangka. Perlu dipahami bahwa tidak semua perempuan akan mengalami pendarahan saat pertama kali berhubungan seksual. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya sejak lahir tidak memiliki selaput dara (himen), himen telah mengalami perubahan atau robekan akibat aktivitas non-seksual (seperti olahraga atau kecelakaan), atau struktur himen yang elastis, sehingga tidak robek saat hubungan seksual pertama.Selain itu, jika ternyata istri Anda memang tidak dalam kondisi perawan, penting untuk menyikapinya dengan bijak dan penuh empati. Bisa jadi ia memiliki pengalaman masa lalu yang tidak diinginkan, seperti menjadi korban kekerasan seksual. Bahkan, jika hal tersebut terjadi atas dasar hubungan sukarela di masa lalu, sikap yang bijaksana adalah menerima dengan lapang dada.Perlu disadari bahwa keperawanan bukanlah ukuran moralitas seorang perempuan. Nilai seseorang tidak ditentukan oleh kondisi fisiknya, melainkan oleh sikap, kepribadian, dan kemanusiaannya.