BorneoFlash.com, SAMARINDA — Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menargetkan kehadiran layanan transportasi massal berbasis bus kota pada tahun 2027. Moda ini dirancang sebagai alternatif mobilitas masyarakat dengan tarif terjangkau, khususnya bagi pelajar.Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda saat ini tengah menyusun berbagai aspek pendukung, mulai dari perencanaan teknis, penentuan rute, hingga skema pembiayaan yang melibatkan dukungan pemerintah pusat.Kepala Dishub Kota Samarinda, Hotmarulitua Manalu, menegaskan bahwa penyediaan angkutan umum merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah sekaligus solusi untuk menekan penggunaan kendaraan pribadi.“Setiap pemerintah daerah memiliki kewajiban menghadirkan layanan transportasi publik. Hal ini penting untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi yang selama ini mendominasi konsumsi bahan bakar,” ujarnya, pada Selasa (14/4/2026).Ia menjelaskan, tingginya penggunaan kendaraan pribadi berdampak langsung pada meningkatnya konsumsi bahan bakar serta beban subsidi yang harus ditanggung pemerintah.“Apabila masyarakat mulai beralih ke angkutan umum, maka penggunaan bahan bakar dapat lebih efisien dan beban subsidi pemerintah pun dapat ditekan,” katanya.Dalam perencanaannya, Dishub telah menyiapkan konsep layanan yang mencakup jalur operasional, kebutuhan armada, serta sistem tarif terintegrasi guna memudahkan perpindahan penumpang.“Skema yang digunakan adalah buy the service, di mana pemerintah tidak membeli armada, melainkan membayar layanan dari operator. Pendekatan ini dinilai lebih efisien dari sisi pembiayaan,” jelasnya.Namun demikian, keterbatasan anggaran daerah masih menjadi kendala, sehingga diperlukan dukungan dari pemerintah pusat agar program ini dapat terealisasi sesuai target.“Pada tahun 2026 ini kami masih melakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan Bappenas. Kami berharap Samarinda memperoleh dukungan sehingga pada 2027 layanan ini sudah dapat dioperasikan,” ungkapnya.Pada tahap awal, layanan bus kota akan melayani dua koridor utama dengan total 16 unit armada, termasuk kendaraan cadangan yang disiapkan untuk menjaga kontinuitas operasional.“Ketersediaan armada cadangan penting untuk memastikan layanan tetap berjalan apabila terjadi kendala teknis, sehingga masyarakat tetap terlayani,” ujarnya.Dari sisi pembiayaan, kebutuhan operasional diperkirakan mencapai sekitar Rp35 miliar untuk dua trayek utama beserta jalur pengumpan (feeder).Dishub juga merancang sistem tarif terpadu yang memungkinkan penumpang berpindah layanan tanpa harus membayar ulang.“Dengan sistem integrasi tarif, penumpang cukup melakukan satu kali pembayaran untuk menggunakan beberapa layanan yang terhubung,” jelasnya.Adapun tarif yang direncanakan cukup terjangkau, yakni sekitar Rp1.000 bagi pelajar dan Rp2.500 untuk masyarakat umum.Selain itu, aspek ketepatan waktu menjadi perhatian utama, dengan pengaturan jadwal kedatangan armada agar waktu tunggu penumpang tetap singkat.“Ke depan, armada akan tetap beroperasi sesuai jadwal tanpa harus menunggu penuh. Waktu tunggu ditargetkan hanya sekitar satu hingga dua menit,” tutupnya.Melalui program ini, Dishub berharap dapat mengurangi kemacetan, menekan praktik parkir liar, serta mendorong peralihan masyarakat menuju penggunaan transportasi publik. (*)