Ket :Ilustrasi proyeksi implementasi transisi energi hijau dan dampak terhadap ekonomi dan lingkungan (sumber:istimewa penulis)Eskalasi ketegangan antara Amerika Serikat-Israel dengan Iran justru membuka ruang refleksi bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Ketergantungan pada komoditas global yang sangat rentan terhadap gejolak geopolitik khususnya di sektor energi memperlihatkan satu kenyataan yakni kedaulatan energi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan strategis. Terlebih jika kita tarik ke prinsip dasar bahwa tidak ada satu pun peristiwa yang sepenuhnya sia-sia, semua pasti ada hikmahnya pun dinamika global yang terjadi seperti saat ini. Dalam konteks ini, sekadar menjadi penonton saja Indonesia tidak boleh, apalagi sampai terbawa dan larut dalam imbas negatif dari eskalasi dan turbulensi global. Dalam situasi yang membawa kita ke arah kesadaran untuk memperkuat dan mempertahankan kepentingan nasional, inilah saat yang tepat untuk kita merumuskan dan menggeser jalan keluar menuju kedaulatan energi dan ekonomi berbasis sumber daya, kekuatan, dan keunggulan kompetitif domestik.Di tengah kekhawatiran atas ketahanan energi nasional, pertanyaan yang lebih relevan untuk kita ajukan bukan pada seberapa besar ancaman yang kita hadapi, melainkan seberapa cepat kita mampu membangun solusi mandiri. Di sinilah pentingnya mengkalibrasi ulang arah transisi energi Indonesia. Alih-alih sepenuhnya mengimpor paradigma transisi energi dari Barat yang bertumpu pada teknologi mahal dan ketergantungan baru, Indonesia memiliki peluang untuk merancang jalur transisi energi hijau versi Indonesia sendiri berbasis pada sumber daya lokal, kesiapan industri, dan keunggulan komparatif yang nyata. Salah satu skenario yang layak dipertimbangkan adalah percepatan implementasi B70—campuran 70% biodiesel berbasis kelapa sawit—yang diintegrasikan dengan kebijakan dieselisasi nasional dalam rentang 3 hingga 5 tahun ke depan. Mengapa B70? Karena Indonesia adalah produsen kelapa sawit terbesar di dunia, dengan kapasitas bahan baku yang tidak hanya melimpah, tetapi juga telah memiliki pondasi melalui program B30-B40. Percepatan ke B70 bukanlah lompatan spekulatif melainkan akselerasi logis yang dibangun dengan modal infrastruktur dan pengalaman yang sudah terbentuk. Jika sekarang B-50 sedang dalam pengembangan, dengan komitmen dan keseriusan kebijakan maka sumber daya infrastruktur maupun suprastruktur benar-benar diarahkan pada satu titik fokus maka bukan sebuah kemustahilan jika kemandirian energi dapat terwujud dan kita turut serta dalam komitmen transisi energi hijau. Tidak berlebihan jika saya menyebutkan inilah bentuk hilirisasi energi yang konkret, di mana nilai tambah tidak lagi dinikmati oleh pasar global semata, tetapi dikunci dalam ekonomi domestik.Lalu, mengapa dieselisasi? Meskipun bukan ahli dalam dunia permesinan, pengetahuan umum menyebutkan bahwa mesin diesel memiliki karakteristik yang sangat kompatibel dengan biodiesel. Sistem pembakaran bertekanan tinggi membuat mesin diesel lebih adaptif terhadap bahan bakar nabati, bahkan dalam banyak kasus biodiesel memberikan efek pelumasan yang lebih baik dibandingkan solar fosil. Dengan standarisasi mesin diesel yang disesuaikan untuk B70, Indonesia tidak hanya menciptakan ekosistem energi baru, tetapi juga membuka ruang industrialisasi yang luas.Peran industri nasional menjadi kunci dalam fase ini. Kapasitas manufaktur dalam negeri, termasuk yang dimiliki oleh PT Pindad, menunjukkan bahwa Indonesia tidak sepenuhnya bergantung pada teknologi asing dalam memproduksi mesin berbasis diesel. Dengan dukungan kebijakan yang progresif, industri nasional dapat diarahkan untuk mengembangkan dan memproduksi mesin diesel yang terstandarisasi B70, baik untuk kendaraan sipil, alat berat maupun kebutuhan strategis lainnya. Jika ini dapat diimplementasi menjadi kebijakan nasional, saya yakin ini bukan sekadar substitusi teknologi, tetapi langkah menuju kemandirian industri.Yang patut untuk sama-sama kita garis bawahi adalah keberhasilan dari B70 dan dieselisasi bukan pada kemampuan teknologi atau kapasitas produksi, melainkan oleh bagaimana negara mampu mengorkestrasi supply chain secara strategis. Dalam konteks ini, supply chain yang penulis maksud ialah sistem peredaran ekonomi nasional yang ditopang oleh efisiensi biaya logistik berbasis bahan bakar domestik.Bayangkan sebuah skenario kebijakan di mana pemerintah secara tegas mewajibkan penggunaan B70 untuk seluruh kendaraan logistik dan transportasi publik. Truk distribusi, armada pelabuhan, kereta barang, hingga bus antar kota menjadi tulang punggung implementasi awal. Ketika sektor ini beralih ke B70, maka efeknya tidak berhenti pada pengurangan impor solar, tetapi merambat langsung pada penurunan biaya logistik nasional, sektor yang selama ini menjadi salah satu penyebab utama tingginya harga barang di Indonesia.Dalam struktur ekonomi Indonesia yang bercorak kepulauan, biaya logistik memiliki kontribusi signifikan terhadap harga akhir barang. Ketika bahan bakar kendaraan logistik dapat ditekan melalui B70 yang berbasis sumber daya domestik dan relatif lebih stabil dari sisi harga, maka efisiensi akan tercipta secara sistemik. Dampaknya pun bersifat berlapis mulai dari distribusi barang menjadi lebih murah, disparitas harga antar wilayah dapat ditekan, dan dalam jangka menengah membuka peluang lahirnya kebijakan satu harga nasional untuk berbagai komoditas strategis. Di sinilah supply chain bertransformasi menjadi instrumen keadilan ekonomi. Ketika biaya distribusi menurun, maka akses masyarakat di wilayah terpencil terhadap barang dan jasa menjadi lebih setara dengan wilayah perkotaan. Dengan kata lain, B70 tidak hanya menjadi solusi energi, tetapi juga alat untuk mereduksi ketimpangan struktural antar daerah.Efek pengganda (multiplier effect) akan semakin besar ketika dieselisasi berbasis B70 diperluas ke sektor-sektor produktif. Mesin-mesin pertanian—traktor, pompa air, hingga alat panen—yang beralih ke B70 akan menurunkan biaya produksi pangan secara signifikan. Nelayan yang menggunakan mesin kapal berbasis B70 akan memperoleh efisiensi operasional yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan. Sementara itu, sektor industri manufaktur, khususnya yang masih mengandalkan mesin diesel, akan menikmati stabilitas biaya energi yang selama ini menjadi variabel paling fluktuatif dalam struktur biaya produksi.Integrasi lintas sektor ini pada akhirnya membentuk sebuah ekosistem ekonomi berbasis energi domestik yang saling terhubung dari petani sawit sebagai penyedia bahan baku, industri pengolahan biodiesel, sektor transportasi sebagai pengguna utama, hingga sektor produksi yang menikmati efisiensi biaya. Rantai ini menciptakan siklus ekonomi nasional yang lebih mandiri, resilien, dan berdaya saing tinggi. Pada titik inilah kita harus melihat B70 dan dieselisasi bukan sekadar kebijakan energi, tetapi sebagai strategi besar pembangunan nasional. Ketika energi sebagai komponen utama biaya produksi dan distribusi dapat dikendalikan dari dalam negeri, maka negara memiliki kendali lebih besar atas stabilitas ekonomi, inflasi, dan bahkan arah pembangunan jangka panjang.Kemandirian energi, dengan demikian, adalah gerbang menuju kedaulatan Indonesia. Negara yang bergantung pada energi impor akan selalu berada dalam posisi rentan terhadap tekanan eksternal. Sebaliknya, negara yang mampu memenuhi kebutuhan energinya sendiri akan memiliki ruang manuver yang jauh lebih luas dalam menentukan kebijakan ekonomi, memperkuat posisi diplomasi, dan menjaga stabilitas nasional. B70 dan dieselisasi adalah peluang strategis yang berada di depan mata, bukanlah sekadar wacana teknokratis melainkan proyek kebangsaan yang dapat mengubah struktur ekonomi Indonesia secara fundamental, salah satu gerbang yang dapat dibuka untuk menuju Indonesia berdaulat, adil dan makmur.