BorneoFlash.com, NUSANTARA — Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) memperkuat peran kader kesehatan sebagai ujung tombak pengendalian malaria dan demam berdarah dengue (DBD) di kawasan IKN.Komitmen tersebut diwujudkan melalui Pelatihan Kader Pencegahan Malaria dan DBD yang digelar di Multifunction Hall Kantor Bersama 4, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Kamis (9/4/2026). Pemerintah menegaskan bahwa pengendalian penyakit menular tidak lagi bertumpu pada sektor kesehatan semata, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat.Pelatihan ini diikuti pengelola hunian serta tim K3 dari berbagai paket pekerjaan di wilayah KIPP. Mereka diproyeksikan menjadi kader kesehatan yang berperan dalam edukasi, pengendalian lingkungan, hingga pencegahan penyakit di tempat kerja masing-masing.Direktur Pelayanan Dasar Otorita IKN, Suwito, menegaskan bahwa partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam memutus rantai penularan.“Pengendalian malaria dan DBD tidak bisa hanya dilakukan oleh sektor kesehatan. Peran masyarakat menjadi kunci utama,” ujarnya.Ia menjelaskan, malaria ditularkan oleh nyamuk Anopheles, sementara DBD oleh Aedes aegypti. Karena itu, pengendalian vektor menjadi langkah utama dalam mencegah penularan.“Jika vektornya dapat dikendalikan, maka penularan dapat dicegah,” tambahnya.Suwito menyebutkan, wilayah KIPP IKN saat ini sudah tidak ditemukan penularan malaria lokal. Namun, kasus DBD masih menjadi tantangan. Otorita IKN pun menargetkan penurunan kasus DBD hingga 50 persen melalui penguatan sistem kewaspadaan dini serta peningkatan peran masyarakat, terutama di kawasan hunian dan area konstruksi yang rentan genangan air.Perwakilan Kementerian Kesehatan, Bambang Siswanto, menekankan pentingnya pendekatan berbasis masyarakat dalam pengendalian penyakit menular.“Saat ini Kementerian Kesehatan tengah menggencarkan program ‘Kampung Bebas Jentik’ untuk mengendalikan vektor penyakit seperti malaria dan DBD,” jelasnya.Ia menegaskan, pengendalian jentik nyamuk merupakan tanggung jawab bersama, tidak hanya sektor kesehatan, tetapi juga pemerintah daerah dan masyarakat.Program tersebut telah diujicobakan di sejumlah daerah, termasuk Kalimantan Timur, khususnya di Kabupaten Penajam Paser Utara. Dalam implementasinya, peran camat, kepala desa, dan pemerintah daerah menjadi kunci, sementara tenaga kesehatan berfungsi sebagai pendamping teknis. Pemerintah juga tengah menyiapkan konsep kawasan bebas jentik untuk area khusus seperti kawasan industri dan wilayah IKN.Di sisi lain, aktivitas pembangunan di lapangan menjadi tantangan tersendiri. Area konstruksi dinilai rawan menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk akibat genangan air.Salah satu peserta, Reza dari HSE Paket Proyek Yudikatif, mengungkapkan pihaknya telah menerapkan langkah pencegahan sejak awal.“Setiap pekerja baru wajib mengikuti HSE induction atau skrining kesehatan, termasuk riwayat penyakit dan asal daerah,” ujarnya.Pelatihan ini menghadirkan narasumber dari berbagai institusi, antara lain Balai Karantina Kesehatan I Balikpapan, Dinas Kesehatan Penajam Paser Utara, serta RSUD Sepaku, yang membahas mulai dari surveilans migrasi hingga penanganan kegawatdaruratan malaria dan DBD.Sebagai tindak lanjut, Otorita IKN akan membentuk tim kader kesehatan melalui surat keputusan resmi. Peserta pelatihan akan ditetapkan sebagai kader kesehatan IKN dan diharapkan mampu menjalankan peran edukasi, pengendalian vektor, serta pencegahan penyakit secara berkelanjutan.Melalui langkah ini, Otorita IKN menegaskan arah pembangunan kesehatan yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama, sekaligus memperkuat upaya promotif dan preventif guna mewujudkan kawasan IKN yang bebas malaria dan DBD. (*/Humas Otorita IKN)