Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan bersiap mengikuti rapat yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/3/2025). Foto: Hafidz Mubarak A/ANTARA FOTOPemerintah akan merilis program bansos digital pada 2026. Sebelum diluncurkan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan melakukan uji coba di Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam uji coba itu, Luhut mendapati ada warga yang menerima hingga tiga program sekaligus, sementara sebagian lainnya belum pernah tersentuh bantuan apa pun.“Dalam uji coba ini, saya menemukan fakta menarik; ada warga yang tercatat menerima tiga program sekaligus, sementara ada yang sama sekali tak tersentuh bantuan meski sangat membutuhkan,” ujar Luhut melalui akun Instagram pribadinya, Minggu (5/10).Menurutnya, kondisi itu menunjukkan pentingnya transformasi digital agar penyaluran bansos menjadi lebih tepat sasaran dan adil. Ia menilai digitalisasi dapat membantu pemerintah memperbaiki data penerima sekaligus meminimalkan potensi kebocoran dan tumpang tindih bantuan.Luhut menempuh perjalanan lebih dari seribu kilometer dari Jakarta ke Desa Suko, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi, untuk meninjau langsung proses pendaftaran bansos digital. Mayoritas warga desa tersebut bekerja sebagai petani kopi di kawasan hutan dengan akses sinyal terbatas.“Tempat ini adalah potret nyata sekaligus laboratorium hidup bagi masa depan program sosial Indonesia,” tulis Luhut.Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan dan Kepala BGN Dadan Hindayana di Kantor DEN, Jakarta Pusat, Jumat (3/10/2025). Foto: Najma Ramadhanya/kumparanIa menjelaskan, dalam sistem baru ini masyarakat tidak lagi hanya pasif menunggu bantuan, melainkan bisa mengusulkan diri sendiri atau tetangganya yang dinilai layak menerima. Sistem digital kemudian akan memverifikasi dan menentukan siapa yang berhak memperoleh bansos.Uji coba bansos digital di Banyuwangi telah menjangkau 257 ribu pendaftar dengan dukungan 2.000 pendamping lapangan. Dari total 680 ribu kepala keluarga di wilayah tersebut, baru 148 ribu yang tercatat sebagai penerima bansos.“Masih banyak ruang perbaikan agar bantuan benar-benar tepat sasaran dan adil bagi yang membutuhkan,” kata Luhut.Ia menambahkan, keberhasilan integrasi data lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci utama untuk mewujudkan sistem bansos yang transparan. Luhut juga menyoroti bahwa selama ini ego sektoral kerap menghambat pembaruan data penerima.“Saya bersyukur seluruh kementerian dan lembaga hari ini bisa duduk bersama. Lewat inisiatif ini, kami membuktikan kolaborasi yang terintegrasi mampu menghadirkan solusi nyata di masyarakat,” ujarnya.Luhut menegaskan, langkah digitalisasi bansos sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar setiap rupiah bantuan sosial tersalurkan tepat sasaran dan memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat bawah.“Dari Banyuwangi, mari kita tunjukkan bangsa ini mampu membangun perlindungan sosial yang inklusif, adil, dan modern,” tutupnya.