BorneoFlash.com, OPINI - Kesejahteraan masyarakat sering kali diukur menggunakan indikator ekonomi seperti rata-rata pengeluaran. Namun, apakah angka tersebut benar-benar mencerminkan kondisi hidup yang sejahtera? Data terbaru menunjukkan adanya realitas yang perlu dikaji lebih dalam, khususnya di Kalimantan Timur.Berdasarkan data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025 yang dirilis pada Maret 2026, rata-rata pengeluaran masyarakat di Kabupaten Paser tercatat sekitar Rp1,7 juta per bulan.Angka ini menjadikan Paser sebagai daerah dengan pengeluaran terendah di Kalimantan Timur, yang rata-ratanya berada di kisaran Rp2,1 juta per bulan. Sebagai perbandingan, Kota Bontang menempati posisi tertinggi dengan rata-rata pengeluaran sekitar Rp2,6 juta per bulan. (infopaser.id)Daya Beli dan Akses Ekonomi yang TerbatasSekilas, angka pengeluaran yang rendah mungkin dianggap sebagai tanda bahwa masyarakat hidup sederhana atau hemat. Namun, dalam kajian ekonomi, kondisi ini justru sering menjadi indikator lemahnya daya beli. Rendahnya pengeluaran bukan selalu pilihan, melainkan keterpaksaan akibat terbatasnya pendapatan. Ketika masyarakat memiliki penghasilan yang rendah, kemampuan untuk memenuhi kebutuhan juga ikut menurun. Dengan demikian, angka pengeluaran yang kecil dapat mencerminkan keterbatasan ekonomi, bukan kesejahteraan.Selain faktor pendapatan, pembangunan yang belum merata juga menjadi penyebab utama rendahnya aktivitas ekonomi di suatu daerah. Keterbatasan akses terhadap lapangan kerja membuat masyarakat sulit meningkatkan penghasilan. Di sisi lain, infrastruktur seperti transportasi yang belum optimal turut mempersempit ruang gerak ekonomi. Akibatnya, masyarakat memiliki pilihan konsumsi yang terbatas, sehingga perputaran ekonomi berjalan lambat.Kemiskinan Struktural Dalam konteks yang lebih luas, kondisi ini menggambarkan adanya persoalan struktural dalam sistem ekonomi yang diterapkan. Dalam sistem kapitalisme sekuler, distribusi kekayaan sering kali tidak merata. Kekayaan cenderung terakumulasi pada kelompok tertentu yang memiliki akses terhadap modal dan sumber daya, sementara sebagian besar masyarakat berada dalam kondisi ekonomi yang stagnan. Hal ini menyebabkan kesenjangan sosial antara kelompok kaya dan miskin menjadi semakin lebar, sebagaimana sering dibahas dalam literatur ekonomi modern.Konsep Kesejahteraan Berbasis Sistem IslamBerbeda dengan pendekatan tersebut, Islam memiliki konsep kesejahteraan yang lebih mendasar dan berorientasi pada individu. Dalam Islam, kesejahteraan tidak diukur dari rata-rata statistik semata, melainkan dari terpenuhinya kebutuhan setiap individu secara layak. Artinya, negara tidak hanya fokus pada angka makro, tetapi memastikan bahwa setiap orang mampu memenuhi kebutuhan pokoknya seperti pangan, sandang, dan papan.Konsep ini memiliki dasar yang kuat dalam ajaran Islam. Dalam Al-Qur’an, Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Hasyr ayat 7:مَآ اَفَاۤءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِۙ كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً ۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَاۤءِ مِنْكُمْۗ وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْاۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِۘ Artinya; “Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya."Yang menegaskan bahwa harta tidak boleh hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja. Ayat ini menjadi prinsip penting dalam distribusi kekayaan agar tidak terjadi penumpukan pada segelintir kelompok.Selain itu, negara dalam sistem Islam memiliki peran aktif dalam menjamin kesejahteraan rakyatnya. Negara bertanggung jawab menyediakan lapangan kerja, membuka akses ekonomi, serta membangun infrastruktur yang mendukung aktivitas masyarakat. Jika individu tidak mampu memenuhi kebutuhannya, negara wajib turun tangan melalui mekanisme seperti zakat, sedekah, dan pengelolaan sumber daya alam untuk kepentingan umum.Sistem ekonomi Islam juga mengatur sumber pemasukan negara secara jelas, seperti dari zakat, kharaj, jizyah, dan pengelolaan kepemilikan umum. Seluruh pemasukan tersebut kemudian didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir pihak. Dengan demikian, kesejahteraan tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar diwujudkan dalam kehidupan masyarakat.Melihat perbandingan ini, dapat disimpulkan bahwa ukuran kesejahteraan tidak cukup hanya dilihat dari angka rata-rata pengeluaran. Data seperti yang terjadi di Paser menunjukkan bahwa angka rendah justru dapat menjadi sinyal adanya masalah ekonomi yang lebih dalam. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang tidak hanya mengejar pertumbuhan angka, tetapi juga menjamin pemerataan dan keadilan.Islam menawarkan pendekatan yang menempatkan kesejahteraan individu sebagai prioritas utama. Dengan mekanisme distribusi kekayaan yang adil dan peran negara yang kuat dalam memenuhi kebutuhan rakyat, konsep ini memberikan solusi yang lebih menyeluruh. Pada akhirnya, kesejahteraan sejati bukan sekadar angka statistik, tetapi kondisi di mana setiap individu dapat hidup dengan layak dan bermartabat.Sebagai kesimpulan, jika menginginkan jaminan kesejahteraan per individu, umat wajib kembali ke sistem Islam. Selama negeri ini tetap berpegang pada aturan kapitalis dan tidak kembali kepada penerapan Islam kaffah, maka penghidupan yang baik dan sejahtera hanya akan menjadi cita-cita yang tidak akan terwujud secara nyata. (*)Penulis: Endang Sri Indah R, M.PdPekerjaan: Praktisi Pendidikan dan Aktivis MuslimahMobile: 085845880195E-Mail: rahmawatie3@gmail.com