BorneoFlash.com, JAKARTA - Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menilai transformasi program studi (prodi) lebih tepat dibanding penutupan massal yang direncanakan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek).Hetifah menegaskan perguruan tinggi tidak boleh hanya dijadikan pemasok tenaga kerja. Menurutnya, pemerintah harus menyusun kebijakan prodi berdasarkan kajian komprehensif, transparan, dan penuh kehati-hatian.Ia meminta kampus merevitalisasi prodi yang kurang relevan melalui penguatan kurikulum, pendekatan interdisipliner, serta penyesuaian dengan potensi daerah dan budaya lokal.Hetifah juga mengingatkan bahwa orientasi efisiensi berlebihan dapat mempersempit ekosistem keilmuan dan melemahkan peran kampus sebagai pusat peradaban.Karena itu, ia mendorong evaluasi prodi dilakukan secara berkala dengan melibatkan akademisi, industri, dan asosiasi profesi.Jika penyesuaian dilakukan, Hetifah meminta pemerintah menyiapkan masa transisi yang adil serta perlindungan penuh bagi mahasiswa dan dosen.Sebelumnya, Kemendiktisaintek mengusulkan penutupan prodi yang dinilai tidak sesuai kebutuhan lapangan kerja masa depan.Sekjen Kemendiktisaintek Badri Munir Sukoco menyebut banyak kampus membuka prodi mengikuti tren pasar sehingga terjadi kelebihan lulusan di sejumlah bidang.Ia mencontohkan potensi kelebihan dokter pada 2028. Selain itu, jurusan keguruan meluluskan sekitar 490 ribu mahasiswa per tahun, sementara kebutuhan guru hanya sekitar 20 ribu orang.Karena itu, Kemendiktisaintek mengajak perguruan tinggi menyusun kajian prodi yang masih relevan dengan kebutuhan masa depan. (*)