Pemandangan udara sebuah kapal yang melintas di depan jajaran kapal yang sedang berlabuh di sepanjang pesisir Singapura, tepat di mulut Selat Malaka, Minggu (23/03/2008). Foto: Roslan RAHMAN / AFPPemerintah Thailand akan melanjutkan rencana jangka panjang membangun jembatan (land bridge) yang menghubungkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik dengan melewati Selat Malaka, jalur laut penting di Asia Tenggara.Pemerintah Thailand berharap dengan jembatan ini, kapal-kapal dapat menghindari Selat Malaka yang padat, mempersingkat waktu transit rata-rata 4 hari, dan memangkas biaya pengiriman sekitar 15 persen.Obsesi Thailand ini sudah ada sejak akhir abad ke-17, yang saat itu ingin membangun kanal melintasi Tanah Genting Kra. Dikutip dari berbagai sumber, Rabu (22/4), kanal Kra tak pernah dibangun karena biaya konstruksi yang sangat tinggi, tantangan teknik, dan rasionalitas ekonomi yang lemah.Proyek yang sempat terlupakan ini kembali dibahas di era pemerintahan Perdana Menteri Srettha Thavisin. Sejak menjabat pada Agustus 2023, fokus kebijakan Srettha sangat tajam: merevitalisasi ekonomi Thailand setelah menghadapi pertumbuhan yang lambat selama satu dekade akibat salah urus militer dan diperparah oleh pandemi COVID-19.Pemerintah memprioritaskan perjanjian perdagangan bebas. Srettha kemudian berkeliling dunia untuk menarik investasi asing. Bangkok yang iri melihat Singapura juga memiliki ambisi untuk memainkan peran yang lebih besar dalam jaringan rantai pasok global.Untuk mengejar visi ekonomi yang besar ini, Srettha kembali membangkitkan rencana yang sudah lama dilupakan: pembangunan jembatan yang melintasi Kra Isthmus. Lewat proyek ini, Thailand ingin membangun pelabuhan di provinsi Chumphon di sisi Teluk Thailand dan di provinsi Ranong di sisi Laut Andaman. Kedua pelabuhan itu akan dihubungkan oleh jalan raya, jalur kereta api, dan pipa sepanjang 90 km.Kapal yang membawa barang-barang buatan Asia Timur Laut akan dibongkar muatannya di Chumphon, yang kemudian akan diangkut ke sisi lain dengan truk dan kereta api. Sementara kapal-kapal yang mengangkut barang buatan Asia Barat dan Eropa akan dibongkar muatannya di Ranong.Srettha bukan perdana menteri pertama yang "menghidupkan" kembali proyek jembatan itu. Pembangunan jembatan pertama kali diusulkan oleh Thaksin Shinawatra pada 2005. Namun, rencana itu kandas setahun kemudian karena Thaksin digulingkan lewat kudeta militer.Ironisnya, setelah kudeta lagi pada 2014, militer kembali menghidupkan proyek itu pada 2020. Namun, gagal mendapat daya tarik karena diskolasi ekonomi global akibat pandemi COVID-19.Yang Didapatkan Thailand Jika Proyek Jembatan BerhasilLonjakan harga solar akibat konflik di Timur Tengah mulai menghantam industri perikanan di Samut Sakhon pada Rabu (25/3), salah satu pelabuhan ikan terbesar di Thailand. Foto: Chalinee Thirasupa/REUTERSSrettha mengungkap ada sejumlah keuntungan yang akan didapat Thailand jika proyek jembatan berhasil.Pertama, dengan menghindari Selat Malaka yang padat, perusahaan pelayaran akan menghemat waktu berlayar 3-4 hari, sehingga mengurangi biaya transportasi sebesar 15 persen.Kedua, pembangunan jembatan akan memberikan keuntungan ekonomi negara hingga 1,3 triliun baht (sekitar Rp 534 T), meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,5 persen, dan membuka lapangan kerja bagi 280 ribu pekerja. Proyek ini akan sangat menguntungkan perekonomian di wilayah selatan, di mana partai koalisi yang berkuaasa selalu mendapat hasil buruk pada pemilihan umum Mei 2023.Ketiga, jembatan itu akan menempatkan Thailand di jantung rantai pasok Asia Tenggara.Proyek ini tentunya tidak lepas dari kritik. Kritikus mempertanyakan viabilitas ekonomi proyek ini dan menilai konsep kapal yang membawa barang buatan Asia Timur Laut akan dibongkar di Chumphon sementara kapal yang membawa barang buatan Asia Barat dan Eropa akan dibongkar di Ranong malah memakan waktu dan meningkatkan biaya transportasi.Kritikus juga menyebut jembatan akan membawa dampak negatif pada lingkungan, merugikan industri pariwisata dan perikanan Thailand selatan. Sementara secara geopolitik, kepemilikan jembatan dapat menyeret Thailand ke dalam pusaran persaingan AS-China, khususnya jika China mendanai pembangunannya.Terlepas dari segala kritik, Srettha tak bergeming dan bahkan telah mengusulkan jadwal konstruksi. Perusahaan konstruksi akan mengajukan penawaran untuk kontrak pada pertengahan 2025 dengan pembangunan dijadwalkan dimulai di tahun yang sama dan selesai pada 2030, dengan total biaya sekitar USD 30 miliar.Siapa yang Akan Biayai Proyek Jembatan Ambisius Thailand?Yang masih belum jelas adalah siapa yang akan membiayai pembangunan jembatan itu. Proyek sebesar itu membutuhkan investasi asing yang besar. Pemerintah telah menyampaikan ide tersebut kepada AS, China, dan Jepang. Responsnya sopan tapi tidak mengikat.Meski perusahaan konstruksi China berada di posisi yang tepat untuk membangun pelabuhan, jalan raya, dan jalur kereta api yang dibutuhkan, Beijing tampak tidak akan mengadopsi proyek ini sebagai bagian dari Belt and Road Initiative (BRI).Hingga saat ini, belum ada pihak yang benar-benar secara serius menunjukkan ketertarikan untuk membiayai proyek besar ini.