BorneoFlash.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendampingi secara khusus pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) setelah muncul banyak aduan masyarakat dan sorotan publik terkait alokasi anggaran.Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan pemerintah pusat mencermati serius perkembangan pengelolaan anggaran di Kaltim.“Kaltim sedang kami dampingi secara khusus karena banyak aduan dan kami juga mencermati opini publik,” kata Bima Arya usai menghadiri peringatan Hari Otonomi Daerah XXX di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin.Ia menegaskan Kemendagri terus mengingatkan pemerintah daerah agar menggunakan APBD secara hati-hati dan menyalurkan anggaran sesuai prinsip efisiensi.“Kami terus mengingatkan agar pemerintah daerah berhati-hati menggunakan APBD dan mengalokasikannya sesuai semangat efisiensi,” ujarnya.Bima menyebut Kemendagri memiliki sejumlah catatan terkait pengelolaan anggaran di Kaltim. Karena itu, Kemendagri menurunkan tim Inspektorat Jenderal (Irjen) dan melibatkan Direktorat Jenderal (Ditjen) Otonomi Daerah (Otda) untuk memantau serta menjalin komunikasi intensif dengan pemerintah daerah.“Kaltim memiliki banyak catatan dari kami. Setiap perkembangan pasti kami sikapi. Tim Irjen kami turunkan ke sana, teman-teman dari Otda juga terus berkomunikasi dan mengingatkan,” ujarnya.Bima Arya menegaskan kepala daerah harus memegang teguh prinsip efisiensi dan mengutamakan kepentingan publik dalam setiap kebijakan anggaran.“Intinya, semangat efisiensi harus terus dipegang,” kata Bima. (*)