Islam Times – Menteri Keuangan Indonesia menarik kembali pernyataannya yang memicu kontroversi setelah menyarankan agar Selat Malaka, salah satu rute maritim tersibuk di dunia, mungkin memerlukan langkah-langkah serupa dengan tarif yang diberlakukan Iran terhadap kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz.Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan kepada wartawan pada 25 April bahwa ia tidak menyampaikan komentar tersebut secara serius dan menegaskan bahwa Indonesia tidak memiliki rencana untuk memberlakukan tarif.Selat Malaka merupakan jalur pelayaran sepanjang kurang lebih 900 kilometer yang memisahkan Semenanjung Malaya dengan Pulau Sumatera, Indonesia. Jalur ini adalah rute maritim terpendek yang menghubungkan Asia Timur, termasuk Korea Selatan, dengan India, Timur Tengah, Afrika, dan Eropa.Lebih dari 200 kapal melintasi selat ini setiap hari, sekitar dua kali lipat volume Selat Hormuz, dan mencakup sekitar seperempat perdagangan global. Militer Iran memblokade Selat Hormuz dengan kekerasan pada 28 Februari setelah serangan udara AS dan Israel memicu perang di Timur Tengah, dan sejak itu mengenakan biaya kepada kapal-kapal sebagai imbalan atas izin melintas.Purbaya menekankan bahwa Indonesia akan mematuhi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, atau UNCLOS, yang menetapkan aturan bagi jalur pelayaran internasional. Menteri Luar Negeri Sugiono juga bergerak untuk meredam kontroversi tersebut dengan menyatakan bahwa tidak ada rencana untuk memungut tarif.Sebagai negara dagang, Indonesia mendukung kebebasan navigasi dan jalur laut yang terbuka, ujarnya. Indonesia tidak berada dalam posisi untuk memberlakukan tarif tersebut, dan langkah itu dianggap tidak tepat. Ia menambahkan bahwa sebagai negara kepulauan, Indonesia harus menghormati UNCLOS dan akan menjunjung tinggi kewajibannya.Purbaya memicu kontroversi tersebut dalam sebuah acara di Jakarta pada 22 April, ketika ia mengatakan bahwa Indonesia berada di rute perdagangan energi global yang strategis namun tidak memungut biaya pada kapal yang melewati Selat Malaka, seraya menambahkan bahwa ia tidak tahu apakah hal itu benar atau salah.Pernyataan tersebut menuai keberatan dari Singapura dan Malaysia, yang berbagi wilayah Selat Malaka dengan Indonesia. Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan mengatakan hak transit dijamin bagi semua pihak dan Singapura tidak akan ikut serta dalam upaya apa pun untuk menutup selat terdekat, memblokir jalur, atau mengenakan tarif. Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan juga menyatakan bahwa tidak ada negara yang dapat memutuskan secara sepihak mengenai hak navigasi di selat tersebut. [IT/G]