BorneoFlash.com, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Erik Hermawan mendorong pemerintah memperkuat kebijakan terpadu untuk menjaga stabilitas rupiah di tengah ketidakpastian pasar keuangan global.Erik menilai faktor eksternal memicu pelemahan rupiah, terutama arus modal keluar dan meningkatnya preferensi investor global terhadap aset berbasis dolar AS.Ia menekankan pentingnya langkah strategis yang tidak hanya berfokus pada jangka pendek, tetapi juga memperbaiki struktur ekonomi secara menyeluruh.Erik menyebut tekanan terhadap nilai tukar rupiah tetap menjadi perhatian serius meski berada dalam kondisi undervalued. Kondisi ini mencerminkan ketidakseimbangan antara fundamental ekonomi domestik dan dinamika pasar global yang semakin tidak pasti.Menurutnya, tekanan global masih menjadi faktor utama yang memengaruhi pergerakan nilai tukar di negara berkembang, termasuk Indonesia.Ia menegaskan inflasi yang terkendali, pertumbuhan stabil, serta cadangan devisa yang memadai menopang fundamental ekonomi Indonesia dan menjaga stabilitas jangka pendek.Namun, kekuatan tersebut belum mampu meredam tekanan siklus keuangan global yang dipicu ketidakpastian geopolitik dan kebijakan moneter negara maju.Erik mendorong penguatan peran investor domestik untuk mengurangi ketergantungan pada modal asing agar volatilitas nilai tukar dapat ditekan secara berkelanjutan.Ia juga menekankan pentingnya sinergi kebijakan antara pemerintah dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas rupiah.Menurutnya, pemerintah dan Bank Indonesia perlu mengoptimalkan instrumen moneter, memperkuat koordinasi fiskal, serta menjaga komunikasi kebijakan yang kredibel untuk mempertahankan kepercayaan pasar di tengah tekanan eksternal.Erik menegaskan pemerintah harus memanfaatkan momentum ini untuk mempercepat transformasi ekonomi nasional, khususnya dalam meningkatkan daya saing ekspor dan memperkuat struktur industri dalam negeri.Dengan fondasi ekonomi yang lebih kokoh, Indonesia diharapkan mampu menghadapi gejolak global secara lebih tangguh sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar secara berkelanjutan. (*)